Beranda Nasional Praktik Korupsi dimulai dengan Korupsi Kecil dalam bentuk uang pelicin

Praktik Korupsi dimulai dengan Korupsi Kecil dalam bentuk uang pelicin

205
0

KUPANG, Flobamora-news.com – Praktik Korupsi dimulai dengan korupsi kecil dalam bentuk uang pelicin pada aparatur di tingkat kelurahan, kecamatan sampai Korupsi Besar dalam proses perijinan hingga pengadaan barang dan jasa.

“Saya minta kepada seluruh Kepala Daerah agar jangan main main dengan proses perijinan “, Tegas Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo

Karena berpengaruh pada peringkat keberhasilan usaha, Cahyo Kumolo Minta agar dilakukan penyederhanaan proses perijinan.

Data menunjukkan terbanyak praktik Korupsi dilakukan oleh 44% PNS, 25% swasta, 19 % Legislatif dan 3% kepala daerah.

Kementrian Dalam Negeri mengevaluasi Biaya Politik Tinggi, politik transeter dan hedonisme (Gaya hidup) , Sebagai awal yang buruk hadirnya praktik Korupsi di daerah menyebakan lambatnya pembangunan.

Aspek yang perlu penguatan agar Korupsi di pemerintah daerah dapat ditekan diantaranya:

Pertama, Perencanan dan penganggaran daerah terdapat inkonsistensi sebesar 17,07% program dalam RPMJD tidak dijabarkan dalam LKPD

Kedua, Pengelolaan APBD dan Tingkat Perijinan sebesar 25,03% inkonsistensi dokumen LKPD

Ketiga, Struktur Belanja Tidak langsung 59, 61% Masih Lebih Besar dari Belanja Langsung Hanya 43,06%

Menyikapi hal tersebut Kementrian Dalam Negeri telah mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk menerapkan E Planning dan E Budgeting sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri per tanggal 10 Oktober 2016 tentang penerapan Aplikasi E Planning

Perlu diketahui, Hingga Saat ini Terdapat 5 Calon Kepala Daerah peserta Pilkada Serentak 2018 yang tertangkap tangan oleh KPK dan 2 Calon Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hindari Politik Uang, Bangun Harkat Martabat dan Moralitas Rakyat

Menteri Dalam Negeri Juga menekankan tentang Politik Uang Dalam proses Pilkada langsung

“Sesungguhnya Politik Uang merendahkan martabat rakyat, Politik Uang menyebabkan suara dan martabat rakyat dihargai dengan bahan makanan yang tidak sebanding dengan apa yang akan di dapat selama 5 tahun “, Tandas Cahyo Kumolo

“Seharusnya Calon Kepala Daerah beritikat baik menjunjung tinggi kepercayaan rakyat dengan membangun harkat martabat yang dengan moralitas yang baik “, Tegas Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Menteri Dalam Negeri saat Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Calon Kepala Daerah oleh KPK, Kamis/3 Mei 2018 di Gedung DPD NTT. (*/dure)

Komentar