Beranda Hukum & Kriminal Akulina Dahu Cepat Ditersangkakan, Kasus Korupsi Membeku di Polres Belu

Akulina Dahu Cepat Ditersangkakan, Kasus Korupsi Membeku di Polres Belu

1021
0

Belu, Flobamora-news.com – Akulina Dahu, seorang gadis desa yang baru saja lulus sarjana di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang pada Bulan Oktober 2020 lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Belu pada tanggal 29 Desember 2020 karena dugaan pelanggaran Pemilu pada Pilkada Belu 2020.

Dalam konferensi pers akhir tahun 2020 di Aula Lantai I Mapolres Belu, Rabu (30/12/2020), Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh mengungkapkan bahwa Akulina adalah pemilih yang menggunakan KTP luar Belu mencoblos di TPS 02 Desa Nanaenoe. Tersangka CM adalah KPPS 05 yang berperan mengurus daftar hadir di pintu masuk TPS sedangkan tersangka PJ adalah KPPS 04 yang juga ketua KPPS. Ia berperan memberikan surat suara kepada pemilih.

Dikatakan, Lina datang mencoblos menggunakan identitas KTP. KTP yang dimiliki tersangka Lina adalah KTP lama yang bagian kop KTP masih tertulis Provinsi NTT,  Kabupaten Belu. Padahal wilayah tempat tinggal Lina berdasarkan KTP tersebut merupakan wilaya Pemerintahan Kabupaten Malaka dengan alamat Fukanfehan, Desa Alas Utara, Kabupaten Malaka.

Sesuai pengakuan tersangka CM seperti termuat dalam laporan polisi, dirinya kurang teliti saat melayani tersangka AD. Ia baru mengetahui tersangka AD menggunakan KTP luar Belu setelah surat suara sudah dicoblos.

Dugaan tindak pidana ini menjadi temuan pengawas dan ditelusuri lebih lanjut oleh tim Sentra Gakkumdu. Hasil penelusuran, Gakkumdu menemukan ada unsur pidana pemilu yang dilakukan AD serta dua orang KPPS sehingga Gakkumdu merekomendasikan kasus itu ke Polres Belu.

Penyidik Polres Belu melakukan penyelidikan hingga tahap penyidikan. Setelah cukup bukti, penyidik menetapkan tiga orang tersangka. “Setelah kita menerima laporan polisi, kami periksa saksi dan terlapor. Kemudian kami gelar perkara yang diikuti Gakumdu. Dari situ kita tetapkan tiga tersangka,” kata Kapolres.

Menurut Kapolres, tersangka AD dijerat dengan pasal 178 huruf c ayat 1, UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wali Kota menjadi Undang-Undang dengan ancaman penjara paling singkat 36 bulan atau paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 36 juta atau paling banyak Rp 72 juta.

Akulina Dahu sangat pagi untuk ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Belu. Sedangkan, ada banyak kasus korupsi yang membeku di meja penyidik Polres Belu. Hal ini menarik perhatian publik.  Salah satunya datang dari Ketua Bidang Hukum DPP Partai Hanura, Serfasius Serbaya Manek, SE.,SH.,MH.

Menurut pengacara yang akrab disapa Servas itu ada kejanggalan yang dilakukan oleh Polres Belu dalam menetapkan Akulina sebagai tersangka dan langsung ditahan tanpa melalui prosedur formil sesuai yang ditetap di dalam KUHP. “Harus buat surat panggilan dulu.  Bila dia sudah dipanggil dua kali dan tidak memenuhi panggilan tersebut,  maka dia (Akulina Dahu, red) boleh dijemput paksa,” jelasnya.

Servas menilai ada cacat formil dalam penetapan Akulina sebagai tersangka. Hal ini dilihat dari berkas perkara yang sudah diajukan Penyidik Polres Belu ke meja Jaksa. Dua berkas perkara KPPS sudah diserahkan ke meja Jaksa sedangkan berkas perkaranya Akulina Dahu sampai saat ini belum diserahkan.

“Patut diduga, pihak kepolisian belum punya alat bukti yang cukup untuk menaikan perkara Akulina ke Jaksa. Karena itu,  sebagai salah satu unsur penegak hukum, saya mau sampaikan,patut diduga ada maladministrasi”. Demikian tandas pengacara yang berkiprah di Ibukota Negara itu. “Terlalu pagi polisi mentersangkakan Akulina,” lanjutnya.

Dijelaskan, Akulina memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Dia telah menggunakan haknya secara konstitusional. “KPPS menerima dia karena ada aturan yang diatur. Kalau KPS tidak menerima dia, maka dia tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya dia,” jelasnya.

Karena itu, Serfas memberi saran kepada Kapolres Belu untuk harus lebih bijak. “Jangan sampai masyarakat NTT pada umumnya dan masyarakat Belu pada khususnya menjustifikasi adanya dugaan Kapolres terlibat politik praktis. Pak Kapolres harus tahu itu,” tegasnya.

Menurut Serfas, Kapolres dengan gagahnya memberikan konferensi pers terkait kasus Akulina,  tapi kasus-kasus korupsi seperti maek bako dan lain sebagainya yang melibatkan petinggi peerintahan daerah Belu dan para kontraktor mangkrak di Polres. Bukan hanya itu, ada kasus Penyelundupan Cendana yang diduga melibatkan dua oknum polisi didiamkan begitu saja.

“Karena itu, kami meminta kepada kapolda NTT melalui media ini untuk memberi pengawasan khusus kepada Kapolres Belu bersama jajarannya yang terlibat politik praktis,” tandanya.

Sebagai masyarakat dan salah satu unsur penegak hukum, sekali lagi dirinya meminta kepada Kapolres Belu untuk harus bijak dalam menangani kasus. Ada banyak kasus besar yang membusuk di Polres Belu seperti kasus Korupsi dan penyelundupan cendana.  Sedangkan, kasus Akulina begitu sigap ditanggapi oleh Polres Belu.

“Ini menimbulkan pertanyaan publik. Kok Pak Kapolres Belu cepat sekali mentersangkakan Akulina, sementara kasus maek bako, kepiting bakau,  dan lain sebagainya yang saat ini menjadi pertanyaan publik belum tersentuh oleh Polres. Jangan sampai publik menjustifikasi pak Kapolres diduga terlibat politik praktis.  Karena itu, kita tidak mau institusi kepolisian ternoda oleh justifikasi publik bahwa adanya dugaan kapolres Belu terlibat Politik Praktis,” tegasnya.

Melihat berbagai kejanggalan itu, Serfas meminta Kapolres Belu untuk segera membebaskan Akulina dari keratan hukum karena tidak memenuhi syarat formal. Selain itu,  dirinya meminta kepada Propam untuk segera meler ksa Kapolres bersama jabatannya.

Dirinya juga meminta kepada Kapolri dan Kapolda NTT untuk memberikan atensi khusus kepada Polres Belu karena merupakan wilayah lintas batas negara. Melihat tingginya tensi politik, jangan sampai karena maladministrasi dalam penegakan hukum bisa menimbulkan konflik. “Kita hanya membantu institusi polri. Ini juga bentuk kepedulian masyarakat kepada polisi untuk melakukan penegakan hukum,” ujarnya.

“Karena itu kita minta kepada polisi untuk harus mengungkap sesegera mungkin kasus-kasus korupsi seperti kasus maek bako, kepiting bako. Kalau tidak mampu,  maka kami minta kepada Kapolda atau KPK untuk segera mengambil alih kasus tersebut karena kapolres tidak memiliki kemampuan untuk mengungkap kasus tersebut. Dia lebih mampu untuk kasus-kasus kecil, kasus-kasus besar dia tidak mampu. Buat apa tempatkan orang yang tidak mampu seperti itu,” tegasnya.

Untuk diketahui Kasus dugaan korupsi Maek Bako (Porang) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Belu yang mana merupakan program unggulan Bupati Belu, Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan di bidang pertanian saat ini masih dalam tahapan penyelidikan oleh pihak Kepolisian Resort Belu. Hal ini diungkapkan Kapolres Belu AKBP Chairul Saleh melalui Kasat Reskrim AKP Wira Satria Yudha saat dikonfirmasi awak media ini, Senin (19/10/2020).

Tidak main-main dalam masa kepemimpinan kedua figur ini telah menggelontarkan sekiranya mencapai 3,9 Miliar Rupiah (Rp. 3.939.021.500).

Sedangkan,  terkait dengan kasus penyelundupan cendana pada hari Sabtu malam (03/10/2020), pihak Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif Raider Khusus 744/SYB berhasil mengamankan dugaan penyelundupan kayu Cendana dari Timor Leste masuk ke Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini ternyata dua orang warga yang mengangkut kayu cendana menggunakan mobil Avanza nopol DH 1362 AM tersebut adalah oknum aparat Polri. Dua oknum polisi berinisial SEL dan EK ini masing-masing bertugas di Kupang dan Belu.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar