Alat Bukti Capres 02 Sebaiknya Diserahkan ke Mahkamah Kliping Bukan Mahkamah Konstitusi


  • Bagikan

Oleh: Petrus Bala Pattyona.

*Disertasi, Artikel, Pidato, Jurnal, Wawancara pun dijadikan Bukti Sengketa*

Swipe up untuk membaca artikel

JAKARTA, Flobamora-news.com – Dalam Perbaikan Permohonan Pemohon Capres 02 yang diserahkan pada tanggal (10/06) selain tetap menggunakan link berita, untuk diserahkan ke Mahkamah Kliping bukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon juga menyerahkan tambahan bukti seperti kutipan Pidato Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (03/05/2013) dengan judul Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi dalam Sengketa Pemilu.

Inti pidatonya bahwa Pemilu harus dilakukan dengan Langsung Umum Bebas Rahasia, Jujur dan Adil, dan tak boleh ada manipulasi. Selain Pidato Ketua Mahkamah Konstitusi, ada juga kliping wawancara Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie 21/01/15 yang intinya jangan membatasi orang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Ada juga bukti Makalah Prof. Mahfud MD 14/04/16 dalam seminar Fraksi Nasdem dengan judul Menggagas Model Local Leader Selection yang Berkualitas dan Berintegritas tentang Pemilu Serentak 2018. Ada juga artikel Prof. Mukti Fajar dalam Jurnal Konstitusi Juni 2010 dengan judul, Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 dan 2009. Ada juga artikel Dr. Zainal Arifin Mochtar di Harian Kompas 19/05/19, dengan inti tulisan bahwa kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masih tidak gampang pembuktiannya. Ada artikel Kandidat Dr. Ilmu Hukum dari University of Washington Seattle yang menulis tentang Pilpres 2014.

Baca Juga :   Belajar di Tengah Pandemi Covid-19

Bukti lain ada kutipan wawancara detikNews 03/03/2017 dengan Bayu Dwi Anggoro, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi yang intinya bahwa Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator. Tentang Mahkamah Kalkulator Pemohon juga mengutip Feri Amsari – Pusat Studi Konstitusi FH. Andalas. Kutipan lainnya adalah pernyataan Very Junaedi dan Titi Anggreini dari Perludem bahwa MK bukan hanya terpaku pada ambang batas selisih suara. Bukti lainnya tentang ketidaknetralan Intelejen di tahun 2017 sesuai Keterangan Pers SBY, Ketua Partai Demokrat 05/09/17.

Dari semua bukti wawancara, pidato, keterangan pers, jurnal, disertasi tersebut selain konten dan konteks sudah tidak relevan dan waktu yang telah lampau, apakah ada relevansinya dengan pembuktian selisih suara?
Tentu Termohon/Komisi Pemilihan Umum, Pihak Terkait/Tim 01 dan Badan Pengawas Pemilu akan sangat mudah mematahkan karena semua data diatas yang disodorkan Pemohon tidak termasuk alat bukti dalam Sengketa Pilpres.

  • Bagikan