Beranda Hukum & Kriminal Alfred Baun: Kajian Perbup Nomor 51 Tahun 2020 Asal Mau,  Bisa Menimbulkan...

Alfred Baun: Kajian Perbup Nomor 51 Tahun 2020 Asal Mau,  Bisa Menimbulkan Kerugian Negara

361
0

SOE, Flobamora-news.com – Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Alfred Baun, S.H. memprotes pengesahan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 51 tahun 2020 yang mengatur tentang mekanisme pembagian jasa pelayanan medis dengan sistem remunerasi di RSUD Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dibuat asal mau, hamya menguntungkan pihak tertentu dan ini bisa menimbulkan kerugian negara.

Menurut Alfred, Peraturan Bupati yang disahkan pada tanggal 28 September 2020 yang mencakup 11 Bab dan 22 pasal itu dinilai diskriminatif, dan berpeluang merugikan negara serta terkesan semena-mena soal sanksi-sanksi yang ditetapkan. Porsi penganggaran untuk insentif jasa layanan para medis juga diduga tidak mengacu pada aturan yang jelas. Sanksi-sanksi dalam peraturan tersebut juga dirasa aneh dan menggelikan.

“Ya diskriminatif contoh ada dokter yang dapatkan insentif dari layanan jasa 86 juta lebih, setiap 6 bulan dan ada dokter yang hanya 2 juta lebih dalam enam bulan. Porsi pembagian anggaran juga berpeluang merugikan negara karena tidak memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Soal sanksi juga kita baca disitu, karyawan Rumah Sakit yang menyampaikan informasi keluar, insentifnya bisa dipotong 100 persen, aneh,” katanya kepada wartawan pada, Selasa (24/11/2020).

Ia meminta Pemerintah Kabupaten untuk meninjau kembali Peraturan Bupati tersebut karena ada pihak tertentu yang diuntungkan dan ada pihak lainnya yang dirugikan.

“Kami minta peraturan itu ditinjau kembali dan dicabut saja karena kesannya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain,” ujarnya.

Dari copian perbup tersebut yang ditunjukan Alfred Baun, terkait penganggaran remunerasi termuat pada: Bab III soal sumber pembiayaan, kelompok penerima remunerasi, gaji dan tunjangan. Bab IV mengatur penggajian dan tunjangan pegawai BLUD RSUD SoE.

Disitu juga dijelaskan, penerima remunerasi adalah pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, anggota, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD. Remunerasi diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Besaran remunerasi ditetapkan bupati berdasarkan usulan dari pemimpin BLUD melalui sekretaris daerah.

Pada pasal 8 dijelaskan honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesr 40 persen dari gaji direktur, anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36 persen dari gaji direktur dan sekretaris dewan pengawas paling banyak 15 persen dari gaji direktur.

Bab V mengatur soal komponen dan proporsi jasa pelayanan sistem remunerasi yang mencakup ruang arwat jalan untuk Jasa medis rawat jalan adalah 40 persen dari total jasa pelayanan, jasa pelayanan keperawatan/setara 40 persen, jasa pelayanan administrasi 20 persen, tindakan medis rawat jalan dan jasa medis 40 persen, keperawata /setara 40 perse , jasa pelayanan administrasi 20 persen, tindakan keperawatan 40 persen, jasa medis 40 persen dan jasa administrasi 20 perse . Untuk ruang rawat inap juga punya proporsi yang sama dengan ruang rawat jalan.
Ruang gawat darurat, unit penunjang, kamar operasi dan dokter spesialis juga porsinya antara 20 sampai 40 persen dari jasa layanan.

Untuk dokter spesialis pendamping operasi mendapat jasa yang besarannya 20 persen dari jasa operator ditambahkan diluar jasa pelayanan bedah. Jasa dokter spesialis 40% , perawat 40% dan layanan administrasi 20%.

Lebih lanjut Alfred Baun mengatakan bahwa dalam pasal 21 poin 9 diberi sanksi kepada petugas kesehatan di RSUD soe yang membocorkan rahasia kedinasan akan dikenakan sanksi.

“Apanya yang menjadi rahasia kedinasan”, tanya Alfred.

Sementara itu Kabag Hukum Sekda Kabupaten TTS, Yusak Banunaek S.H. kepada media ini di ruang kerjanya bahwa, yang pertama Perbup Nomor 51 tahun 2020, diusul dan diprakarsai oleh RSUD SoE. Yang mengetahui alasan kenapa alokasi atau pembagian besar kecilnya nominal uang kepada setiap dokter atau para petugas kesehatan adalah pihak RSUD itu sendiri.

“Kami bagian hukum, hanya memproses mekanismenya sampai dengan penandatanganan Buapti. Sedangkan yang bertanggung jawab terhadap isi atau substansi materi Perbup 51 dan alasan pembagian besaran dana untuk setiap orang adalah pihak RSUD Soe”, jelas Yusak.

“Saat mengajukan ke Bagian Hukum, pihak RSUD Soe mengatakan bahwa, karena mereka sudah BLUD jadi mereka sudah berhak untuk mengatur seperti itu jadi, sehingga kami dari bagian hukum hanya memproses mekanismenya tentang penetapan Perbup tersebut.
Kami sudah anjurkan agar dilakukan pembahasan, namun pihak RSUD Soe mengatakan bahwa Perbup 51/2020 adalah lanjutan dari Perbup dari tahun- sebelumnya sehingga tidak perlu untuk di bahas, sehingga saya mengatakan bahwa oke kalau memang bapak/ibu  bertanggung jawab maka silahkan diproses”, jelas Yusak.

KTU RSUD Soe, Rikardus Sareng S.I.P. kepada media ini di ruang kerjanya bahwa, lahirnya Perbup 51 Tahun 2020 yang menghasilkan sebuah produk hukum, yang mana ada tiga hal dasar yang harus kita lihat yaitu

– Pertama adalah prinsip sosiologisbya, yaitu syarat sosial apa yang mendasar yang saat ini kita jalani, dan itu menjadi dasar pertimbangan untuk kita membuat suatu produk hukum.

– Kedua adalah aspek filosofis atau latar belakangnya

– Ketiga adalah dasar Regulasi.

“Tahun 2015, sudah ada Perbup tentang sistem remunerasi dan ini dipakai dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Namun di tahun 2019 Perbup ini juga mengakomodir jenis pelayanan lain yang harus kita berikan jasa kepada tenaga pemberi layanan. Kami berdiskusi dengan pihak intern Rumah Sakit untuk mengusulkan satu peraturan lagi di 2019 tentang Jampersal. Dari dua peraturan ini, menuai protes. Kenapa Perbup yang satu kita semua dapat remunerasi, sedangkan yang satu kita yang lain tidak dapat berdasarkan aksi protes”, ujar Yusak.

Melalu rapat pihak RSUD Soe membentuk tim hasil kajian untuk mengusulkan Perbup Nomor 51 tahun 2020  Saya klarifikasi bahwa perbub 51 tahun 2020, bukan dibuat asal jadi, atau asal asalan, tapi melalui suatu kajian dan tahapan. Jia ada pernyataan personal tertentu yang mengatakan bahwa Perbup Nomor 51 tahun 2020 asal jadi, atau asal asalan.

“Saya minta yang bersangkutan siapkan data pembanding untuk kita konfirmasi, apakah dia yang benar ataukah data yang kami pegang ini yang benar.
Sedangkan kenapa Perbup 51 tahun 2020 tidak melalui suatu pembahasan, karena sejak tahun 2020, kita dilanda dengan adanya Covid-19, dilarang untuk berkumpul, nah ini alasannya kenapa tidak melalui pembahasan. Menyangkut pasal 21 poin 9 tentang sanksi, yang dimaksud adalah membocorkan rahasia rumah sakit, itu adalah rahasia medis, menyangkut hak privasinya para pasien. Jangan sampai pasiennya tidak covid tapi di covidkan, dan pasal 21 poin 9 bukan bertujuan untuk tidak membocorkan atau jasa yang di atur dalam Perbub 51 tahun 2020”, jelas Rikardus.

Direktur RSUD Soe, dr. R.A. Karolina Tahun menambahkan bahwa terkait Perbup nomor 51 tahun 2020 sudah dibuat sesuai tahapannya, bukan asal pasang, seperti yang sudah di jelaskan oleh pak Rikardus. Mengenai kenapa ada perbedaan nominal uang pada jasa, karena ada dokter yang tidak masukan data tentang tindakan pelayanan pada pasien, ada rekan-rekan medis yang apatis. Ketika panitia meminta data.

“Saat Panitia meminta data  tidak direspon bahkan datanya belum kami dapatkan yaitu di Ponek dan di ruang Bogenfil itu yang membuat adanya perbandingan. Namun ini baru drafnya saja dan belum final, kami terus meminta data dari teman-teman untuk segera dimasukan”, pungkas dr.Ria.


Reporter:  Yor T


Komentar