Beranda Hukum & Kriminal Anak- Anak Perlu Perlindungan Mengapa ..? 

Anak- Anak Perlu Perlindungan Mengapa ..? 

291
0

KUPANG, Flobamora-news.com – Kekerasan terhadap anak sering terjadi akhir-akhir ini cukup mencengangkan. Diantaranya Anak Putus Sekolah, Kekersan Seksual, Gisi Buruk (Stunting), Anak yang berhadapan dengan Hukum, Perdagangan Anak, Penelantaran Anak dan Eksploitasi Anak. Ini merupakan masalah yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah dalam bertindak menyelesaikan kasus terhadap anak.

Hal ini disampaikan oleh Ketua FORKOMWIL PUSPA NTT, Elisabeth Lies Rengka pada kegiatan jumpa pers bersama Wartawan yang berlangsung di Aula Rumah jabatan Wakil Walikota Kupang, Selasa (23/07/2019).

Menurut Elisabeth, saat ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional Tahun 2019 yang mengangkat Tema “Keluarga Sebagai Penopang Perlindungan Anak”, Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak (FORKOMWIL PUSPA) Provinsi NTT mengingatkan kepada pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan semua kasus kekerasan terhadap anak. Untuk pihaknya merekomendasikan 6 (enam) hal penting antara lain:

FORKOMWIL PUSPA Provinsi NTT merekomendasikan agar Negara harus hadir dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada anak. Misalnya pengalokasian anggaran terhadap penanganan isu anak, ketersediaan ruang dan fasilitas publik yang ramah anak, penguatan kapasitas tentang pelayanan berperspektif/ramah anak terhadap aparat penegak hukum, tenaga pendidik, tenaga kesehatan serta tenaga lain yang bersentuhan langsung dengan isu anak.

“Selain itu Lembaga Agama perlu memberi perhatian khusus terhadap isu anak lewat mimbar agama, konseling pastoral terhadap keluarga korban dan pelaku, kurikulum pendidikan informal dan sekolah minggu pada masing-masing Lembaga Agama yang berperspektif/ramah anak,” ujar Elisabeth.

“Hal penting lainnya yaitu Lembaga Adat harus mempromosikan nilai-nilai budaya yang memberi perlindungan terhadap anak dan menghapuskan praktik-praktik yang diskriminatif. Private sector tidak boleh mempekerjakan anak, dan (CSR) dari private sector didonasikan untuk kerja-kerja perlindungan anak, jelasnya.

“Peran Media Massa dalam pemberitaannya tentang anak sangat penting tetapi harus berdasarkan pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak,” kata Elisabeth.

“FORKOMWIL PUSPA Provinsi NTT juga kerap kali aktif memberikan perhatian yang serius kepada anak-anak yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dirinya mengharapkan di Setiap Kabupaten yang ada di Provinsi NTT dapat memiliki FORKOMWIL PUSPA, agar kedepannya anak-anak yang pada hakekatnya adalah generasi penerus bangsa dapat selalu di lindungi”, tegas Elisabeth.

Untuk itu FORKOMWIL PUSPA NTT mengajak publik dan seluruh keluarga untuk lebih memberi perhatian dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak sebagai implementasi dari komitmen perlindungan hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak.

Saat ini sudah ada regulasi yang memayungi persoalan akan hak-hak anak secara Nasional maupun Internasional.

Sedangkan ditingkat daerah yang memayungi hak anak adalah: UUD 1945, Konvensi Hak Anak, UU Ham, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Trafficking, UU Sistem Peradilan Anak, Perda No 7 Th 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perda No 9 Th 2012 tentang perlundungan anak yang bekerja.

Hadir pada kesempatan ini Bidang penggalang Hak Perempuan FORKOMWIL PUSPA NTT Ana Djukara, Child Protection Specialist WVI yang juga masuk pada Bidang Pemenuhan Hak Anak di FORKOMWIL PUSPA NTT Irene Koernia Arifajar, Bidang Ketahanan Keluarga FORKOMWIL PUSPA NTT Twen Dami Dato, Perwakilan dari Yayasan Obor Timor Ministry Fony Mela, Koordinator Bidang Perlindungan Anak (LPA NTT) Veronika Ata, Bidang Media dan Publikasi FORKOMWIL PUSPA NTT Rony Banase dan Perwakilan dari Yayasan Tanpa Batas Lili Amalo.

 


Reporter: Ricky Anyan


Komentar