Beranda Pendidikan Aneh! Kadis Dominggus Banunaek Minta Dinas P dan K TTS Ditutup Saat...

Aneh! Kadis Dominggus Banunaek Minta Dinas P dan K TTS Ditutup Saat Rapat Bersama Pansus LKPj

1215
0

SOE, Flobamora-news.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati TTS mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meminta klarifikasi terkait hasil temuan saat gelar uji petok di lapangan. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (D0RD) pada, Selasa (11/5/2021).

OPD yang diundang diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PRKP, BKPP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PDAM Soe, dan para kontraktor Puskesmas Prototype Fatukopa dan Taneotob.

Rapat dipandu langsung oleh Ketua Pansus, Marten Tualaka, dan di hadiri oleh wakil ketua II DPRD TTS, Yusuf Soru, Wakil Ketua Pansus, Uksam Selan, sekretaris, Semuel Sanam dan semua anggota Pansus.

Berdasarkan hasil temuan pansus dan laporan masyarakat berkaitan dengan pungutan biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa yang mengikuti ujian sekolah dan ujian Nasional, serta kesejahteraan tenaga honorer yang di perbantukan pada setiap sekolah, baik sekolah dasar maupun SMP, lalu kepastian seleksi penerimaan CPNS, dan P3K di kabupaten TTS, maka Ketua Pansus, Wakil Ketua dan Sekretaris serta semua anggota bergantian menanyakan persoalan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Dominggus Banunaek dan Kepala BKPP, Musa Benu.

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dominggus Banunaek menjelaskan bahwa ada tenaga guru dan tenaga honorer di Kecamatan Amanuban Barat yang dapodiknya diintimidasi oleh pihak Dinas, bahwa itu tidak benar dan sama sekali tidak ada. Itu mungkin kecemasan, ketakutan dari teman-teman guru di Ammanuban Barat.

“Berkaitan dengan pungutan uang ujian, sudah saya sampaikan agar dikembalikan, kendalahnya bahwa ada sekolah yang belum mengadakan pencairan dana BOS. Untuk melancarkan jalannya ujian dengan menggandakan soal, maka para guru melakukan rapat bersama dengan para orang tua siswa, agar ada pungutan biaya, dan setelah pencairan dana BOS baru di kembalikan”, jelas Kadis P dan K.

Ditambahkannya bahwa, di Dinas P&K, saat ini tentunya anggaran yang kita ikuti, adalah agaran dari pemerintah pusat, dan kegiatan pembangunan yang berlangsung tidak ada dana oprasional di dinas. Sehingga bagaimana kami harus mengawal kegiatan fisik dari pusat maupun dari daerah. Ini sangat riskan bagi kami dan ada beberapa pembangunan fisik yang tidak bisa dilaksanakan karena status tanah tidak jelas.

“Kami sudah sampaikan kepada pimpinan bahwa, Dinas ini (P&K) mau tutup karena tidak ada administrasi oprasional, ataukah kita biarkan dinas ini bersama fisik pembangunan yang tidak berkualitas ini agar semakin banyak gedung yang tidak preoritas. Hal ini saya sampaikan karena kami kesulitan untuk bayar listrik, bayar air dan ATK serta oprasional kendaraan tidak ada sejak satu bulan kemarin”, tegas Banunaek.

Sementara itu Ketua Pansus Marten Tualaka mengatakan bahwa, terlepas dari Ketua Pansus, saya juga sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan, tidak pernah mendengar mantan kadis dinas P&K yang sekarang menjadi asisten II meminta untuk menutup dinas pendidikan dan kebudayaan. Namun ketika datang kadis baru, minta untuk P&K di tutup. Oleh karena itu saya memahami apa yang kadis sampaikan. Nanti kita efaluasi ulang sehingga harus ada oprasional bagi teman-teman yang ada di tenaga administrasi.

“Semua data yang di minta oleh pansus agar disampaikan aecara tertulis”, tutup Marten.


Reporter: YOR T


Komentar