Beranda Nasional Angka Kemiskinan di Belu Terus Bertambah Seiring Bertambahnya Kekayaan Bupati Belu

Angka Kemiskinan di Belu Terus Bertambah Seiring Bertambahnya Kekayaan Bupati Belu

487
0

Belu, Flobamora-news.com – Angka Kemiskinan di Kabupaten Belu Terus Bertambah sejak 2016 hingga Akhir 2019. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah grafik kemiskinan di Kabupaten Belu wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL pada tahun 2016 sampai tahun 2019 terus meningkat.

Informasi penduduk miskin pada tahun 2019 di kabupaten Belu secara nominal jumlah jiwa sebenarnya meningkat mulai dari tahun 2016 dengan jumlah penduduk miskin (dalam ribu jiwa) yaitu 33,13%, kemudian 2017 menjadi 33,95% lalu 2018 turun ke 33,91% dan tahun 2019 menjadi 34,08%.

Akan tetapi secara presentasi dari jumlah penduduk seluruhnya malah menurun mulai dari 15,95% (2017) kemudian turun 15,7% (2018) dan menjadi 15,54% (2019).

“Berdasarkan data kemiskinan di Kabupaten Belu, garis kemiskinan meningkat tetapi presentasi penduduk miskinnya menurun”. Demikian kata Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, Yustinus Siga saat ditemui awak media ini di ruang kerjanya, Selasa (10/03/2020).

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Belu pada tahun 2019, jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Belu mencapai 22.475 KK.

Hasil analisis BPS Nasional menunjukkan bahwa Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41%, menurun 0,25% poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41% poin terhadap Maret 2018.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89%, turun menjadi 6,69% pada Maret 2019.

Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10%, turun menjadi 12,85% pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019.

Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019.

Provinsi NTT sendiri, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT tahun 2019 menyebutkan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih merupakan Provinsi yang memiliki presentase penduduk miskin tertinggi ketiga di Indonesia, setelah Papua dan Papua Barat. Ini sesuai hasil analisa Badan Pusat Statistik (BPS) selama kurun waktu bulan September 2018 hingga Maret 2019.

Dari data pengamatan itu, penduduk miskin di daerah perkotaan di NTT pada September 2018 sebesar 9,09%, turun menjadi 8,84% pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 24,65%, naik menjadi 24,91% pada Maret 2019.

Data olahan BPS, secara rata-rata, rumah tangga miskin di Provinsi NTT pada Maret 2019 adalah 5,84 orang anggota rumah tangga.

Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.183.704/rumah tangga miskin/bulan. Sementara untuk garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp 373.922,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 292.305,-/kapita/bulan (78,17%). Selanjutnya, garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 81.617,-/kapita/bulan atau 21,83%.

Kabupaten Belu sendiri menjadi salah satu Daerah penyumbang kemiskinan yang menyebabkan Provinsi NTT merosot ke peringkat ketiga teratas angka kemiskinan di Indonesia.

Ironisnya, bertambahnya angka kemiskinan di Kabupaten Belu sejak tahun 2016 sampai 2019 searah dengan bertambahnya jumlah kekayaan Bupati Belu sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Kekayaan Bupati Belu Willybrodus Lay bertambah sejak dirinya mencalonkan diri pada tahun 2015 lalu meningkat 6.4 Milyar dalam kurung waktu hanya empat tahun.

Sesuai dengan UU No 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, setiap penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat.

Berdasarkan penelusuran pada laman https://elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan pribadi Bupati Belu periode 2015-2021 pada akhir 2019 tercatat sebesar Rp 15.414.152.527 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 6.445.294.661 dibandingkan kekayaan yang dilaporkan pada saat pencalonan 2015 silam sebesar Rp.8.968.857.886 dan mata uang asing USD 27,212.

Kenaikan terbesar diperoleh dari komponen Harta Tidak Bergerak Tanah dan Bangunan, dimana pada 2015 dilaporkan sebanyak 17 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Belu dan Kota Kupang dengan nilai total sebesar Rp 6.075.000.000 bertambah menjadi 43 bidang dengan total nilai sebesar Rp 11.505.577.000.

Penambahan yang signifikan juga berasal dari Harta Bergerak Kas dan Setara Kas dimana pada tahun 2015 dilaporkan sebesar Rp 2.171.357.866 dan USD 27.212 bertambah menjadi Rp 3.553.575.527 pada LHKPN Periodik 2019 yang dilaporkan pada tanggal 28 April 2020 dengan NHK 207767.

Pada laporan ini, Bupati Belu tidak mempunyai kas dalam bentuk mata uang asing. Komponen harta lainnya yang dilaporkan adalah Harta Bergerak Transportasi dan Mesin senilai Rp 155.000.000 dan Logam Mulia sebesar Rp 200.000.000.

Dengan gaji dan tunjangan kepala daerah sesuai PP No.75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok bupati sebesar Rp 2.100.000 dan tunjangan jabatan sebesar Rp 3.780.000. Sementara biaya penunjang operasional kepala daerah ditetapkan sesuai besaran Pendapatan Asli Daerah dengan rentang 400 juta sampai dengan 500 juta merujuk pada besaran PAD Kabupaten Belu 2020 sebesar Rp 101.79 milyar.

Sayangnya, dari laporan kekayaan yang dimasukkan itu, masih banyak aset seperti Asphalt Mixing Plant (AMP) milik Willy Lay, dan alat transportasi serta mesin yang tidak ikut didata. Padahal, dalam beberapa momen, Bupati Belu mengaku bahwa dirinya memiliki AMP di Lelowai, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

Perlu diketahui, kemiskinan lahir dari sebuah asumsi pengangguran kemudian kekerasan dan kejahatan (crime). Martin Luther King (1960) mengingatkan, “you are as strong as the weakestof the people” atau “Kita tidak akan menjadi bangsa yang besar kalau mayoritas masyarakatnya masih miskin dan lemah”. Maka, untuk menjadi bangsa yang besar, mayoritas masyarakatnya tidak boleh hidup dalam kemiskinan dan lemah.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar