Beranda Ekonomi Bisnis Bank BI Lakukan Penertiban KUPVA di Wilayah Atambua

Bank BI Lakukan Penertiban KUPVA di Wilayah Atambua

208
0
KUPANG, Flobamora-news.com –Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau yang dikenal dengan istilah “money changer” di  wilayah perbatasan semakin marak. Menyikapi hal itu, pada 19-20 Agustus 2019 lalu, Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA Bukan Bank melakukan penertiban terhadap KUPVA yang tak memiliki izin di wilayah Atambua.

Eddy Junaedi, Kepala Tim SP, PUR, Layanan dan Administrasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT mengatakan, penertiban itu dilakukan setelah tim dari Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT melakukan pemetaan pada awal Agustus lalu. Dari hasil pemetaan itu, ditemukan sekitar sepuluh penyelenggara KUPVA bukan bank yang tidak memiliki izin dari BI. Ada juga penyelenggara yang memasang tanda izin palsu.

“Penertiban ini dilakukan terhadap empat penyelenggara, dua penyelenggara diantaranya telah menghentikan kegiatannya, dua penyelenggara lainnya dalam proses pengajuan izin ke Bank Indonesia. Sementara lima penyelenggara lainnya sudah tidak melakukan kegiatan transaksi valuta asing dan satu penyelenggara tidak beroperasi pada saat penertiban,” kata Eddy.

Penertiban oleh BI dilakukan dengan penempelan stiker. Pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha dilarang merusak, melepas, atau memindahkan stiker penertiban tersebut karena akan dikenai ancaman pidana sesuai Pasal 232 KUHP. Stiker penertiban akan dilepaskan hanya jika pihak bersangkutan telah mengantongi izin dari BI.

Menurut Eddy, sebelum dilakukan penertiban terhadap pelaku KUPVA tidak berizin, Bank Indonesia telah melakukan upaya persuasif melalui himbauan untuk mengajukan izin ke Bank Indonesia. Pihak-pihak tersebut diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan segera mengajukan izin kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga kembali mengimbau pelaku KUPVA tidak berizin lainnya agar segera menghentikan kegiatan usahanya dan mengajukan izin ke Bank Indonesia apabila ingin melakukan kegiatan jual beli valuta asing. “Dalam hal ini perlu kami tekankan kembali bahwa pengurusan izin di BI gratis tanpa dipungut biaya apapun,” lanjut Eddy.

Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan KUPVA yang telah memperoleh izin Bank Indonesia. Jika menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin, masyarakat juga dapat menginformasikan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT atau melalui call center BI 131

Untuk  mengetahui  keabsahan petugas yang melakukan penertiban, masyarakat maupun penyelenggara dapat menghubungi Departemen Surveilans Sistem Keuangan Bank Indonesia untuk wilayah kerja Kantor Pusat, dan/atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar