Beranda Ekonomi Bisnis Belasan Karyawan PT. Naviri Datangi DPRD Belu

Belasan Karyawan PT. Naviri Datangi DPRD Belu

1899
0

Belu, Flobamora-news.com – Sebanyak 12 Orang Karyawan PT. Naviri Multi Konstruksi mendatangi DPRD Belu pada Rabu (6/5/2020). Mereka mendatangi DPRD guna mengadukan nasib mereka yang baru di-PHK oleh pihak perusahaan.

Pengaduan ini pun langsung diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa bersama beberapa anggota komisi di Ruang Kerja Wakil Ketua II DPRD Belu. Pertemuan tak berlangsung lama. Theodorus hanya menjadwalkan untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak Karyawan bersama pihak perusahaan dan Dinas Nakertrans Kabupaten Belu.

Usai pertemuan tersebut, kepada media ini pihak Karyawan menjelaskan bahwa sebanyak 23 orang telah di-PHK oleh pihak perusahaan. Mereka mendapat surat PHK langsung dari HRD perusahaan tanpa diberikan pesangon.

Mereka di-PHK tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dalam kontrak kerja yang berbunyi: Dalan hal terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas kehendak PIHAK PERTAMA sebelum masa perjanjian kerja ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA akan membayar gaji PIHAK KEDUA secara proporsional sampai akhir masa kerja (tanggal aktual efektif non efektif bekerja) dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Lebih parahnya, Surat PHK itu telah dikeluarkan sejak tanggal 31 April 2020. Akan tetapi mereka bahkan masih disuruh bekerja hingga tanggal 5 Mei 2020. Mereka baru mendapatkan surat PHK itu usai melakukan pekerjaan di tanggal 5 Mei 2020.

Salah satu karyawan Elfridus Bria mengungkapkan ketidakpuasannya lantaran mereka dipecat dengan alasan bahwa saat ini pihak perusahaan sudah tidak lagi memiliki pekerjaan fisik yang baru di tahun 2020.

Akan tetapi, menurut Elfridus, PT. Naviri saat ini sedang menjalankan 5 Paket proyek fisik di Kabupaten Belu. 5 paket proyek itu antara lain: Jembatan Nualain, Jembatan Haekesak I dan II, Normalisasi Sungai Motaain, dan Jembatan Bei Asa – Sarabau.

Selain itu, dalam memenangkan dalam proses pemenangan paket proyek Normalisasi sungai Motaain, Surat Keterangan Ahli (SKA) milik Elfridus pun dipakai sebagai salah satu Tenaga ahli yang dimiliki oleh PT. Naviri.

“Ini lucu. Saya di-PHK, Tapi SKA saya digunakan untuk melakukan pemenangan tender proyek. Setelah menang, saya tidak dipakai, bahkan saya langsung di-PHK,” kesal Elfridus.

Elfridus juga mengungkapkan bahwa biasanya yang memiliki SKA dimasukkan dalam tenaga ahli perusahaan. Akan tetapi, hak yang diterimanya lebih kecil dari tenaga operator yang didatangkan dari Pulau Jawa.

“Mereka (Pihak perusahaan, red) sering menganggap remeh para pekerja lokal. Bahkan dalam hak yang kami terima pun jauh berbeda. Para pekerja lokal dianggap tidak mampu,” ungkapnya.

Elfridus menceritakan bahwa dirinya pernah meminta tantangan dari pihak perusahaan saat pertemuan di Hotel Nusantara Dua beberapa tahun lalu. Pihak perusahaan pun menerima tantangan itu dengan memberikan beberapa paket proyek untuk dikerjakan oleh para tenaga lokal.

“Saya pernah tentang pihak perusahaan. Saya minta untuk satu paket pekerjaan dikerjakan oleh tenaga lokal. Hasilnya, kami bekerja dengan sangat baik. Bahkan pekerjaan pun selesai sebelum waktunya. Saya hanya mau buktikan bahwa orang lokal pun sebenarnya mampu bersaing dengan karyawan lain yang didatangkan dari Pulau Jawa,” tegasnya.

Selain beberapa permasalahan yang telah diurai, Elfridus juga mengungkapkan bahwa selama ini, mereka bekerja di PT. Naviri tanpa dibekali dengan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan bila ingin mempekerjakan karyawannya.

Keluhan yang sama juga datang dari Dodi, salah satu Tenaga Mekanik Elektrik PT. Naviri asal Pandeglang Banten yang didatangkan dari Jakarta pada Bulan Juni tahun 2016 lalu. Dodi mengungkapkan bahwa walaupun dirinya sudah mulai bekerja pada Bulan Juni 2016, namun dirinya baru menandatangani kontrak kerja pada tahun 2018 dan 2019. Akan tetapi, memasuki tahun 2020, dirinya bekerja tanpa ada sebuah ikatan berupa kontrak kerja.

Dodi menjelaskan bahwa beberapa temannya yang sama didatangkan dari Luar NTT selalu mendapat cuti kerja disertai insentif. Akan tetapi, dirinya sama sekali tidak pernah mengambil cuti serta mendapatkan insentif. Dirinya saat ini bingung dengan nasibnya sendiri. Bagaimana dirinya harus pulang ke kampung halaman tanpa mendapat pesangon atau uang tiket untuk kembali ke kampung halamannya.

“Saya tidak pernah cuti. Saya juga tidak pernah mendapat insentif. Sekarang saya di-PHK. Lalu bagaimana saya harus pulang ke Banten?” Demikian diungkapkannya.

Kepala PT. Naviri Multi Konstruksi Cabang Atambua, Mardiansyah kepada media ini membenarkan adanya PHK yang dilakukan oleh pihak HRD PT. Naviri kepada banyak karyawan. Hal itu dikarenakan Pandemi Corona yang sangat memengaruhi kondisi finansial perusahaan.

“Kita memang banyak tidak perpanjang kontrak karena kondisi global saat ini,” jawab pria yang akrab disapa Ardi melalu pesan singkat WhatsApp.

Media ini lantas menghubungi Ardi via telepon selular. Kepada media ini, Ardi menjelaskan bahwa Pandemi Corona menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak karyawan PT. Naviri Multi Konstruksi melakukan PHK kepada banyak karyawannya di seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa kantor cabang PT. Naviri yang akhirnya hanya mempekerjakan tidak sampai 10 orang.

“Pandemi Corona sangat memengaruhi kondisi finansial perusahaan. Karena itu, PT. Naviri mengambil kebijakan untuk tidak melanjutkan kontrak kerja kepada banyak karyawannya di seluruh Indonesia. Bahkan di Ternate, kami mengurangi banyak pekerja hingga yang tersisa tidak sampai 10 orang. Bersyukur dengan kita yang ada di Atambua,” jelas Ardi.

Dijelaskan bahwa kontrak kerja yang dilakukan kepada karyawan menggunakan sistem Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KTWT). Artinya, kontrak kerja itu dibuat berdasarkan proyek yang dikerjakan. Bila dibutuhkan, proyek selesai dikerjakan, maka akan dibuat kontrak kerja yang baru.

Dikataka lebih lanjut bahwa semua pekerja yang ada di PT. Naviri Multi Konstruksi Cabang Atambua selesai masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2019. Hanya saja ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, maka para pekerja tetap bekerja untuk menyelesaikan proyek tersebut. “Gaji mereka juga tetap kita bayar dari Bulan Januari sampai April tahun 2020,” jelasnya.

Untuk beberapa pekerja dari luar Kabupaten Belu dan Malaka, tetap ditanggung akomodasi perjalanannya oleh pihak perusahaan. “Itu kewajiban dari perusahaan. Kami tetap akan menanggung tiket pulang. Hanya Dodi belum bisa dipulangkan karena pihak perusahaan sedang menunggu kapan jadwal penerbangan kembali dibuka. Bila penerbangan sudah kembali normal, maka pasti kami akan menghubungi Dodi untuk memberikan tiket kembali ke Banten,” tutur Ardi.

Terkait dengan pengaduan karyawannya kepada DPRD Belu, dirinya mengaku telah menerima surat dari DPRD Belu untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat yang akan diadakan pada tanggal 8 Mei 2020, pukul 10.00 WITA di Kantor DPRD Belu.

“Saya sudah mendapatkan surat itu. Ya… pastinya kita akan hadir untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang telah kita buat,” tegas Ardi.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar