Beranda Ekonomi Bisnis Bupati Malaka Tanggapi Laporan Walhi

Bupati Malaka Tanggapi Laporan Walhi

387
0

KUPANG, Flobamora-news.com – Amdal itu bukan ijin, amdal itu persyaratan untuk mendapatkan ijin jadi tolong dibedakan yang disebutkan syarat dan mana yang disebutkan ijin itu ada beda. Jadi amdal itu bukan ijin itu persyaratan untuk mendapatkan ijin. Hal ini disampaikan oleh Bupati Malaka Stef Bria Seran di hotel Neo Aston, Jumat (29/3/19)

Menurut Stef, PT Inti Daya Kencana saat ini sedang melakukan pembersihan lokasi sambil menunggu proses amdal untuk mendapatkan ijin.
Sesuai dengan kebijakan Nasional itu adalah mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan kerja.

“Tugas Pemerintah Propinsi hanya satu yaitu memberitahukan bahwa ini layak. Berdasarkan rekomondasi kelayakan dari Pemerintah Propinsi maka Pemerintah Kabupaten akan mengeluarkan ijin lokasi. Kalau itu belum ada kita belum bisa mengeluarkan ijin lokasi dan sampai sekarang kita belum mengeluarkan ijin lokasi”. Papar Bupati

“Mangrove tidak ada yang dirusak, terkait laporan Walhi itu silakan dia punya hak. Kalau dia melihat ada pelanggaran ya silakan karena yang menentukan seseorang bersalah bukan Walhi tapi pengadilan jadi proses sesuai proses hukum itu hak dia. Pengusaha juga dia punya hak untuk bela diri”. Tegasnya

Di Rupoblik Indomesia ini yang menentukan seseorang bersalah itu di pengadilan. Di pengadilan negeri dia tidak puas bisa banding, di pengadilan tinggi masih bisa kasasi. Keputusan kasasi sudah keluar dia bisa peninjauan kembali itu dia punya hak. Tetapi tidak ada satupun yang menentukan seseorang bersalah selain pengadilan. Silakan lapor kalau anda merasa benar. Kata Bupati Malaka.

“Dia mau aksi dimana-mana itu dia punya hak tapi kami juga punya hak untuk berusaha bagaimana rakyat itu sejahtera. Di lokasi kami tetap kerja karena itu tugas seorang kepala Daerah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat”. Tegas Bupati

Jadi ijin akan saya keluarkan kalau tim penilai memberikan laporan kepada Gubernur kemudian Gubenur akan mengeluarkan rekemondasi dan pemerintah daerah mengeluarkan Ijin lokasi dan ijin lingkungan.

“Sampai sekarang kita belum mengeluarkan ijin karena syaratnya belum dipenuhi. Yang demo itu dia punya hak tapi kami pemerintah tugas untuk bagaimana rakyat itu harus makmur”. Ujarnya

Area yang digunakan sekarang bekas kuburan tidak ada daerah pemukiman di lokasi tambak garam. Makanya pergi lihat di lapangan jangan teriak dari jauh seolah olah tahu lokasi tambak. Kalau mau datang ke lokasi tambak.

“Laut, pantai dan pesisir itu potensi yang paling unggul, tetapi kalau itu hanya potensi tidak ada manfaat untuk rakyat maka perlu seorang pemimpin di daerah tersebut untuk mengelola.potensi tersebutmenjadi kekuatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan salah satunya ada garam. Garam itu salah satu bahan bakunya adalah air laut powernya itu adalah sinar matahari jadi selama air laut dan sinar matahari masih ada maka itu menjadi sumber kekayaan bagi daerah. Lokasi tambak garam rencananya kita akan kelola 5000 sampai 10.000 hektar. Dan metode pendekatan kita adalah investor datang dengan tekhnologi dan modal pemerintah daerah menyiapkan lahan sehingga usaha itu turun-temurun sampai keanak cucu karena masyarakat mempunyai investasi di perusahaan tersebut berupa tanah”. Jelasnya (Rbt)

TANGGAPAN ANDA?

Komentar