Beranda Lintas NTT Bupati TTS Egusem Pieter Tahun Tak Jalani Perintah Kemendagri, Ada Apa Ya?

Bupati TTS Egusem Pieter Tahun Tak Jalani Perintah Kemendagri, Ada Apa Ya?

1122
0

Foto: Bepati Timor Tengah Selatan Egusem Pieter Tahun S.T. M.M

SOE, Flobamora-news.com – Bupati Timor Tengah Selatan Egusem Pieter Tahun tidak jalani perintah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.22-1080 Tahun 2021, tertanggal 30 April 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. Pasalnya surat tersebut menetibtahkan agar segeta melantik Saudara Apris Adrianus Manafe, NIP 197403172000121002 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Menteri tersebut juga disampaikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang dan Bupati serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe.

Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Menteri Tito Karanvian, yang isinya memerintahkan segera melantik mantan Sekretaris Dinas Dukcapil Apris Adrianus Manafe yang kini menjabat sebagai Camat Fautmolo. Hal tersebut juga sebagai tindak lanjut surat Gubernur yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor: 800/16/BKD.2.2 Tanggal 18 Februari 2021 Perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bupati TTS Egusem Pieter Tahun yang hendak dikonfirmasi media ini alasan kenapa belum melantik pejabat yang tertera dalam SK Mendagri, meminta kepada wartawan untuk wawancarai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) TTS.

Sekretaris BKPP Kabupaten TTS, Wilgo Nenometa mengatakan setelah adanya SK tersebut tertanggal 30 April 2021, pada Jumat 7 Mei 2021 Bupati mengajukan surat peninjauan kembali kepada Kemendagri. Sebab nama yang tercantum dalam SK tersebut menurut Bupati tidak sesuai dengan hasil seleksi Pansel. Oleh karena itu, Bupati meminta kepada Kemendagri untuk segera meninjau kembali walaupun Apris Andrianus Manafe merupakan salah satu dari tiga orang peserta seleksi yang diusulkan ke Kemendagri untuk mendapatkan SK Kepala Disdukcapil TTS.

“Ada tiga nama yang diusulkan. Ketiga orang pejabat itu diantaranya, Aleks Letuna, Apris Manafe dan Ardi Benu. Ke Tiga orang pejabat tersebut yang mendapat SK adalah Apris Adrianus Manafe, tetapi Bupati minta Mendagri untuk tinjau kembali,” ungkap Wilgo.

Apris Adrianus Manafe yang mendapat SK tersebut ketika ditemui media ini mengatakan, dirinya selalu menghormati keputusan atasannya dalam hal ini Bupati TTS. Tentunya ada regulasi yang mengatur soal pelantikan. Oleh karena itu, jika dirinya mendapat undangan untuk dilantik sebagai Kadis Dukcapil maka dirinya jalani dan hormati. Atau tidak diundang untuk dilantik juga tetap dihormati.

Akibat tidak jalani SK tersebut, Komisi I DPRD TTS, melakukan rapat bersama Sekretaris BKPP Wilgo Nenometa yang dihadiri oleh wakil ketua DPRD TTS Yusuf Soru, yang dipimpin Ketua Komisi Uksam Selan.

Wakil Ketua DPRD TTS Yusuf Soru meminta kepada Komisi I DPRD TTS yang merupakan mitra kerja di bidang pemerintahan agar segera mencarikan solusi untuk segera melantik Kadis Dukcapil.

Yusuf juga meminta kepada Komisi I DPRD TTS, untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov NTT selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dan juga datangi Kemendagri untuk konsultasikan masalah tersebut.



    Reporter: YOR T


    Komentar