Beranda Lintas NTT Cegah Korupsi, Kabupaten Belu Dua Kali Raih Penghargaan Dari KPK

Cegah Korupsi, Kabupaten Belu Dua Kali Raih Penghargaan Dari KPK

989
0

Belu, Flobamora-news.com – Dua Tahun Berturut-turut Kabupaten Belu di bawah kepemimpinan Willybrodus Lay dan J.T. Ose Luan berhasil meraih peringkat Satu pencapaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi NTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pencapaian peringkat satu ini menjadikan Belu sebagai juara bertahan karena dua tahun berturut-turut yakni 2018 dan 2019 meraih peringkat satu.

Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Perbatasan RI-Timor Leste itu tetap menduduki peringkat satu Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi NTT dengan prosentasi 70 persen.

Hal ini diumumkan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) saat rapat koordinasi tentang
Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 yang dilakukan melalui Vidio Teleconference, Kamis (14/05/2020).

Sesuai penilaian KPK, Kabupaten Belu secara berturut-turut yakni 2018 dan 2019 serius melakukan upaya pencegahan korupsi sehingga prosentase pencapaian MCP Kabupaten Belu sebesar 70 persen.

Pencapaian MCP dilihat dari delapan indikator yakni, 1) tersedianya aplikasi perencanaan APBD, 2) PJB, 3) PTSP, 4) APDP, 5) ASN, 6) dana desa, 7) OPD, 8) Aset.

Dari data yang dipaparkan KPK, prosentase kedelapan indikator tersebut di atas 50 persen. Tiga indikator dengan prosentase tertinggi yakni, APBD 92 persen, PTSP 89 persen, dan APDP 75 persen.

Bupati Belu, Willybrodus Lay saat diberikan kesempatan oleh KPK untuk berkomentar mengatakan, Pemerintan Kabupaten Belu mengucapkan terima kasih kepada KPK yang memberikan penilaian bagi Kabupaten Belu sebagai peringkat satu pencapaian MCP dengan prosentase 70 persen.

Menurutnya, prestasi ini patut disyukuri dan dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Belu untuk bekerja lebih maksimal sehingga prestasi yang sudah didapat dapat lebih ditingkatkan lagi di tahun 2020.

Usai melakukan Vidio Teleconference, kepada awak media, Bupati Belu menyampaikan komitmennya untuk lebih meningkatkan prosentase 70 persen yang telah dilakukan di tahun 2019. “Keta Akan berusaha lebih baik lagi di tahun yang akan datang,” pintanya.

Diungkapkan bahwa prestasi ini dapat tercapai berkat dukungan dan bimbingan dari KPK didukung komitmen pemerintah daerah dan seluruh jajarannya. Karena itu, untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi, Pemkab Belu akan terus meminta bimbingan dari KPK sehingga upaya pencegahan korupsi bisa terwujud sesuai dengan harapan bersama.

“Kita akan terus meminta bimbingan dari KPK agar kita bisa mempertahankan peringkat yang sudah kita dapat,” demikian tutur Bupati Belu, Willy Lay. “Kata kuncinya hanya satu, kerja keras dan konsisten,” tutupnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2018 Kabupaten Belu berhasil mendapatkan Peringkat Pertama berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Kabupaten yang bersih dari Korupsi dan Melaani Masyarakat se-Propinsi NTT. Hal ini diungkapkan Koordinator Supervisi dan Penceggahan (Korsubgah) kedeputian Penceghan KPK Wilayah NTT, Alfi Rachman Waluyo di Ruang Rapat Bupati Belu, pada Senin (26/11/2018).

“KPK memberikan apresiasi kepada Pemkab Belu yang sementara per 25 November 2018 mendapat peringkat I di NTT walau secara nasional masih berada pada posisi 170, tapi kami apresiasi karena menjadi yang pertama di NTT”. Demikian ujar pria yang akrab disapa Alfi saat memberikan pendampingan pelaksanaan perencanan aksi dan validasi aplikasi MCP dari KPK bersama pemda Belu.

Dijelaskan bahwa penilaian tersebut berdasarkan data yang diberikan Pemda Belu pada aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention). MCP merupakan aplikasi yang dibuat oleh KPK dengan tujuan untuk perbaikan sistem birokrasi dalam pemerintahan demi tercipta sistem birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

Aplikasi MMCP bisa diakses oleh semua orang di www.korsubgah.kpk.go.id. Masyarakat pun dapat melihat parameter-parameter apa saja yang di nilai di dalam aplikasi itu.

“Kami juga butuh masukan dari masyarakat karena pada akhirnya, birokrasi yang bersih dan melayani semestinya tidak hanya berbicara di atas aplikasi,” jelas Alfi.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan skor yang diberikan dalam aplikasi MCP, Kabupaten Belu mendapatkan skor 52 persen. Walau baru mencapai 52 persen saja, namun capaian tersebut telah berada di atas rata-rata nasional yaitu 41 persen. Capaian ini pun menjadi yang tertinggi di Propinsi NTT.

Alfi menuturkan bahwa apabila sebuah pemerintah daerah telah mencapai skor 100 persen, tidak menjamin akan menjamin untuk tidak adanya kasus korupsi di pemerintah daerah tersebut. Akan tetapi, bila nillanya sudah mencapai 100 persen, maka aling tidak sistem birokrasi dalam pemerintah daerah tersebut sudah lebih baik.

“Pada intinya, harapan kita bersama adalah Pemerintah Belu yang bersih dari korupsi dan melayai masyarakat. Kami melihat, Bupati Belu bersama jajarannya memiliki visi yang sama dengan kami yaitu menjadikan sebuah pemerintahan yang bersih dan melayani marakat. Semoga hal ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Belu”, harapnya.

Melihat pencapaian tersebut, Bupati Belu, Willy Lay merasa sangat senang. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah prestasi dari semua usaha dan kerja keras seluruh ASN yang ada di Kabupaten Belu.

Terkait dengan indikator yang dibuat oleh KPK, Bupat Belu menuturkan bahwa Pemda Belu dituntut untuk adanya keterbukaan infomasi dan keterbukaan pelayanan bagi masyarakaat Belu.

Untuk diketahui, Korsubgah adalah unit kerja di kedeputian pencegahan KPK yang bertugas mendampingi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah masing-masing.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar