Cegah Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian dan Ombudsman Gelar Sosialisasi Gratifikasi dan Pungli


  • Bagikan

SOE, Flobamora-news.com – Kejaksaan, Kepolisian dan Ombudsman meggeelar kegiatan sosialisasi Pecegahan Gartifikasi dan Pungutan Liar (Pungli). Pasalnya kegiatan tersebut bertujuan agar pemerintah dapat memberikan pelayannan prima demi pembangunan Zona Integrigatas menuju
wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan dan berlangsung di Hotel Timor Mega Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada. Rabu (3/11/2021).

Kegiatan tersebut menghadirkan Tiga narasumber/pemateri yaitu Kepala Ombudsman wilayah NTT, Darius Beda Daton S.H, KASI Intel Kejaksaan Negeri Soe, I Putu Eriesetiawan S.H, Kasat Reskrim Polres TTS, IPTU Mahdi Ibrahim S.H dan peserta pegawai Pertanahan.

Swipe up untuk membaca artikel

Kepala Kantor Pertanahan, Elice Damaris Libing,S.SiT, mengatakan bahwa, pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk tahun 2021, sedangkan kami mendapat target sertifikat 3360 bidang dan sementara berproses, tersisa 500 bidang yang belum dan targetnya dalam bulan november semuanya sudah selesai. dan pada tahun 2022 Kantor pertanahan melakukan pelayanan berbasis digital.

Pemateri pertama, KASI intel kejaksaan Negeri Soe, I Putu Eriesetiawan S.H, menjelaskan bahwa, Gratifikasi landasan hukumnya adalah undang-undang TIPIKOR yaitu UU.No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang memiliki 30 pasal yang dirangkum menjadi beberapa kelompok besar, diantaranya adalah, kerugian Negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan berbenturan kepentingan.

Baca Juga :   Seminggu Jelang Purna Tugas, DPRD Belu Tetapkan Dua Perda

“Pengertian gratifikasi menurut pasal 12B UU.31 tahun 1999 adalah pemberian dalam arti luas, yaitu bisa pemberian berupa uang, pemberian berupa barang, pemberian berupa diskon, pengobatan cuma-cuma, fasilitas penginapan, pemberian tiket dan lain-lain”, jelas I Putu.

“Gratifikasi dapat kita klasifikasi dalam dua hal yaitu, gratifikasi dilaporkan, seperti, seluruh pemberian berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan jabatan maka wajib dilaporkan. Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah mempunyai karakteristik diantaranya berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, dipandang sebagai wujud ekspresi, merupakan bentuk pemberian penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang dalam masyarakat dalam batasan nilai yang wajar”, ujar Putu.

  • Bagikan