Beranda Lintas NTT Dalam Rangka Pemekaran dan Pemilihan Kepala Desa Komisi I DPRD Provinsi...

Dalam Rangka Pemekaran dan Pemilihan Kepala Desa Komisi I DPRD Provinsi NTT Gelar Kunker Ke DPRD TTS

755
0

SOE, Flobamora-news.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur mealkukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pasalnya pertemuan tersebut guna membahas pemekaran dan pemilihan kepala desa serta membahas persolan-persoalan yang terjadi di tingkat desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD TTS pada Senin (20/9/2021).

Rombongan dipimpin oleh Ketua komisi I DPRD Provinsi NTT, Gabriel A.K.Beri Binna,S.Sos, bersama wakil ketua Komisi I Jonas Salean, S.H,M.Si, sekretaris Komisi I Hironimus T. Banafanu,S.Ip,M.Hum. dan anggota Anselmus Tallo, S.E, dan diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten TTS, Dr.Uksam Selan,S.Pi,M.A, wakil ketua, Hendrik Babis, sekretaris, Lusianus Tusalak, dan anggota Joram Fahik, Gustaf Nabuasa, Tomas Lopo dan Yudit A. Selan,S.E, beserta mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Ketua Komisi I DPRD TTS Uksam Selan, setelah selesai rapat bersama kepada media ini bahwa, Kami memberi apresiasi terhadap teman-teman Komisi I DPRD provinsi NTT karena telah mengawasi dan mendorong pemekaran desa di Kabupaten TTS.

“Informasi yang kami peroleh bahwa, Kabupaten TTS yang paling terkebelakan dalam urusan pemekaran desa, sehingga kami dari komisi I, telah merekomendasikan kepada Dinas PMD untuk memproses dan memfasilitasi 34 desa yang akan dimekarkan. Dari 34 desa yang akan dimekarkan, 18 desa sudah verifikasi dokumen pengajuan pemekaran desa”, jelas Uksam.

“Saya meminta agar segera mempersiapkan 50 desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa. Paling lambat bulan desember 2021 sudah pelantikan dan masuk bulan januari 2022, mereka sudah bisa bekerja”, kata Uksam.

Kabid Pemdes PMD, Melkianus Y Nenoliu,S.H,M.H, menjelaskan bahwa, sejauh ini usulan pemekaran desa yang masuk ke Dinas PMD kabupaten TTS hanya 34 desa, dan yang sudah diverifikasi dokumen 18 desa di antaranya

1. Desa induk desa Billa, desa pemekarannya desa Suba kecamatan amanuban timur,

2. Desa induk desa Billa, desa pemekaran, desa Nael kecamatan amanuban Timur,
3. Desa induk desa mio, desa pemekaran adalah desa Hau Honi kecamatan amanuban selatan,
4. Desa induk desa Pollo, desa pemekaran adalah desa Maiskolen kecamatan amanuban selatan,
5. Desa induk desa Hui, desa pemekarannya adalah desa Fatukolo kecamatan Oenino,
6. Desa Induk desa pene utara, desa pemekarannya adalah desa Nes kecamatan Oenino,
7. Desa induk desa Fotilo, desa pemekarannya adalah desa Bimanus kecamatan amanatun utara,
8. Desa induk desa sei, desa pemekarannya adalah desa sei un kecamatan Kolbano,
9. Desa induk desa Oeleu, desa pemekarannya adalah desa Buni Baki, kecamatan Kolbano,
10. Desa induk desa Nuapim, desa pemekaran desa Kaesilu kecamatan fatumnasi,
11. Desa induk desa Kuannoel, desa pemekarannya adalah desa Ne’ut kecamatan Fatumnasi,
12. Desa induk desa Bes’ana, desa pemekarannya adalah desa Up’nuku kecamatan Mollo Barat,
13. Desa induk desa Manufui, desa pemekarannya adalah desa Bihati kecamatan santian,
14. Desa induk desa Oe’ekam, desa pemekarannya adalah desa Sais Ana kecamatan Noebeba,
15. Desa induk desa Oe’ekam, desa pemekarannya adalah desa Fetomone, kecamatan Noebeba,
16. Desa induk desa Hane, desa pemekarannya adalah desa Ni Tetus kecamatan Batuputih,
17. Desa induk desa Taneotob, desa pemekarannya adalah desa Kuan Eno kecamatan Nunbena,
18. Desa induk desa kot’olin.

Sedangkan desa pemekarannya adalah Desa Boki Kecamatan Kot’olin. Sedangkan mengenai pemelihan kepala desa untuk 50 desa, SK bupati tentang kepanitiaan sudah kami naikan ke bagian hukum tinggal menunggu proses lanjutan.

Ketua Komisi I DPRD provinsi NTT, Gabriel A.K.Beri Binna mengatakan Kunjungan kami pada hari ini dalam rangka menindak lanjuti kunjungan Komisi I DPRD TTS pada waktu lalu mengenai pemekaran desa dan pemelihan kepala desa.

“Hari ini dapat kami sampaikan kepada Komisi I DPRD TTS agar menghubungi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PMD agar segera melakukan proses pemekaran kepada desa-desa yang layak untuk pemekaran. Kami berharap kalau bisa tahun 2022 sudah selesai pemekaran. Sedangkan untuk pemilihan kepala desa kalau bisa tahapan-tahapannya di persingkat sehingga pada tahun 2021 sudah ada kepala desa defenitif, sehingga tahun 2022 bisa proses lagi 130 desa”, pungkas Gabriel.


Reporter: YOR TEFA


Komentar