Beranda Hukum & Kriminal Diduga Ada Pungli, PJI-Demokrasi Riau Minta Kepala Sekolah Wan Roswita Dinonaktifkan

Diduga Ada Pungli, PJI-Demokrasi Riau Minta Kepala Sekolah Wan Roswita Dinonaktifkan

364
0

PEKANBARU, Flobamora-news.com – Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekanbaru Provinsi Riau, Wan Roswita memiliki catatan record terburuk. Pasalnya diduga ada Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan modus meminta uang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan nominal yang tidak tanggung-tanggung.

Dugaan pungli antara lain:

1. Dugaan Pungutan liar (pungli-red) dengan dugaan meminta uang pembangunan sebesar Rp4 juta kepada siswa, pada penerimaan peserta didik saat penerimaan PPDB Tahun 2017. Sebagaimana yang dipublikasikan dibawah ini:

SMA N 1 Pekanbaru Dituding Lakukan Pungli

2. Dugaan Pungli sebesar Rp4.693.200 per siswa, dengan alasan pembangunan Insfrastruktur, sarana dan prasarana dan lainnya tahun 2019, sebagaimana pemberitaan :
https://www.tribunsatu.com/read-501-9717-2019-08-30-ngerih-jumlah-pungutan-1-milyar-lebih-kepsek-sma-negeri-1-pekanbaru-siap-kembalikan-.html

3. Pungli berkedok iuran bulanan wali murid, dengan nilai yang fantastik sebagaimana yang dipublikasikan dibawah ini :

Disdik Riau Seperti Membela SMAN 1 dan Sebut Sumbangan Wali Murid Bukan Pungli

Ditahun 2021 dimasa Pandemi Covid -19, kembali adanya dugaan Pungli berkedok Lembaran Kerja Siswa (LKS), sebagaimana Informasi yang diperoleh Team PJI-Demokrasi Provinsi Riau dari Narasumber yang tidak ingin namanya untuk tidak disebutkan di media.

Untuk hal tersebut Team PJI-Demokrasi Provinsi Riau akan meminta Gubernur Drs. H Syamsuar, M.Si melalui Kepala Dinas Pendidikan  Zul Ikram,  agar segera menonaktifkan Wan Roswita dari jabatan Kepala Sekolah.

“Tidak hanya sampai disitu saja, permintaan kita ini juga merujuk kepada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. di dalam peraturan tersebut pada pasal 12  menjelaskan Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi. Artinya lamanya jabata Kepala Sekolah, pada periode pertama dan kedua pada masa atau delapan tahun harus lah pada satuan administrasi pangkal atau di satu sekolah yang sama. Sedangkan untuk periode ketiga, yang bersangkutan harus pindah ke sekolah lain”, tegas Ismail.

Seorang Kepala Sekolah, bisa melanjutkan ke periode keempat, sepanjang yang bersangkutan lulus uji kompetensi sesuai dengan pasal 12 ayat (8).

“Kalau tidak mengikuti uji kompetensi, maka dia tidak bisa jadi kepala sekolah lagi atau diperpanjang masa tugasnya. Dengan demikian yang bersangkutan kembali jadi guru,” ungkap Ismail Sarlata.

Sementara menurut informasi yang kita ketahui, baik  dari masyarakat maupun pengakuan Wan Roswita kepada media Juli 2020 lalu dirinya sudah mencapai 7,5 tahun menjabat, sehingga memasuki tahun 2021 sudah mencapai kurang lebih 8 tahun.” beber Ismail Sarlata.

Guna menegakkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Kami PJI-Demokrasi Riau, meminta Dinas Pendidikan Provinsi Riau menegakkan dan menerapkan peraturan tersebut.

“Yang menjadi pertanyaan, akankah Dinas Pendidikan dapat menonaktifkan atau memindahkan Wan Roswita ke sekolahan lain?, Sebagaimana rujukan dari Permendikbud tersebut diatas. Jika itu tidak dapat di lakukan , ada apa sebenarnya?.ini berarti peraturan tersebut di abaikan”,  tutup Ismail Sarlata.

 


Reporter:  DPD PJI-Demokrasi Riau


Komentar