Diduga Lakukan Pemecatan Karyawan PT IMB Didemo PMII Kupang


  • Bagikan

KUPANG, Flobamora-news.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Kupang gelar unjuk rasa dikantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk rasa kepedulian PMII terhadap korban pemecatan sepihak yang diduga dilakukan oleh PT. Ice Maju Bersama, Rabu (26/6/2019)

Pihak PT Ice Maju Bersama tidak mebayar jam lembur karyawan atas nama Yafred Oja bekerja sebagai seorang karyawan ( Drivers ) Luar Kota dan dalam kota dan 10 karyawan korban pemecatan.

Swipe up untuk membaca artikel

Abdul Syukur selaku koordinator lapangan aksi dalam orasinya mengatakan, bahwa pihak PT Ice Maju Bersama telah melanggar amanat UU Ketenagakerjaan Repubik Indonesia No 13 Tahun 2013, pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur.

Pasal 77 ayat 2 Waktu kerja meliputi : 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Baca Juga :   Korem 161/Wira Sakti Latihan Pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif

Pasal 78 ayat 2 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

Hasnu Ibrahim selaku Ketua umum PMII Kupang menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendesak dan menguji komitmen Disnakertrans provinsi NTT, apakah bekerja dibawah perintah UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau bekerja dibawah kendali PT Aice Maju Bersama.

PMII Menggelar aksi unjuk rasa ini atas bentuk kepedulian serta kepekaan PMII terhadap laporan salah satu Korban PHK sepihak dan 10 orang rekan-rekan nya yang telah melaporkan persoalan tersebut pada Dinas Ketenagakerjaan ( Disnaker ) hingga tahap Mediasi ke 4 namun belum ada kejelasan, bahkan langkah mediasi antar korban dan Pihak PT IMB oleh Dinas Tenaga Kerja Justru merugikan Karyawan.

Belum lagi berbagai kasus lainnya seperti pihak perusahaan yang tidak membayar tunjangan kesehatan para karyawannya, dan lain sebagainya.

  • Bagikan