Beranda Humaniora Firman Faajah: Dalam Satu Dua Hari Surat Segera Dikirim Ke Kantor Pertanahan...

Firman Faajah: Dalam Satu Dua Hari Surat Segera Dikirim Ke Kantor Pertanahan TTS, Biaya Ganti Rugi Lahan Bendungan Temef Temui Titik Terang

276
0

Foto: Kepala BWS NT II Provinsi NTT Agus Sosiawan

KUPANG, Flobamora-news.com- Progres pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan terus meningkat. Namun sangat disayangkan proses ganti rugi lahan belum juga diperoleh masyarakat pemilik lahan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) Provinsi Nusa Tenggara Timur Agus Sosiawan di ruang kerjanya pada, Jumat (7/5/2021).

Menurut Agus bahwa, sebagian besar masyarakat berpikir kalau Balai Sungai NT II yang bertanggungg jawab penuh soal ganti rugi itu.
Mungkin benar tapi ternyata proses ganti rugi tidak semudah yang dipikirkan karena harus melalui proses panjang. Pihak Balai Sungai terkendala Surat defitif terkait batas lahan antara masyarakat dan pihak Kehutanan dari Kementrian Kehutanan yang diserahkan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan ( BPKH) Wilayah Kupang.

“Nah Surat dari Kementrian Kehutanan melalui BPKH itu yang kami kejar”, jelas Agus

“Untuk membayar ganti rugi lahan pihak balai harus melakukan beberapa proses diantaranya memastikan batas tanah masyarakat dan pihak kehutanan, memang prosesnya agak lama. Soal pengukuran batas tanah semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat pemilik lahan sudah bersepakat.

” Soal pengukuran lahan sudah clear tinggal menunggu surat dari kementrian kehutanan,” tegasnya.

Lebih lanjut Agus menegaskan bahwa, tahin 2020 pihak BWS sudah melakukan koordinasi dengan BPN Provinsi dan melakukan pengukuran lahan tersebut. Namun, pihak BPN tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena tiga proses yang harus dilalui adalah tracking Batas sementara cara dan batas definitif . Khusus untuk batas definitif kehutanan merupakan kewenangan pihak BPKH wilayah kupang.

“Sesuai aturan yang ada, setelah semua pihak telah menyepakati batas-batas lahan, pihak BPKH mengusulkan kesepakatan itu melalui surat ke Kementerian Kehutanan untuk melegalisir batas definitif. Setelah itu harus menyerahkan surat tersebut kepada pihak BWS sehingga dapat diusulkan ke Gubernur. Kemudian direkomendasikan ke pihak BPN wilayah NTT kemudian di delegasi Kepala Kantor Pertanahan TTS”, jelas Agus.

Pihak BPKH Wajib menyerahkan ke BWS karena Seluruh anggaran pengukuran maupun biaya ditanggung oleh BWS melalui PPK Pengadaan tanah.

“Semua biaya kami yang tanggung jadi surat itu harus diserahkan ke kami,” cetusnya.

Ganti Rugi Lahan Menemui Titik Terang

Proses ganti rugi lahan mulai menemui titik terang. Pasalnya, surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan ( BPKH) Wilayah Kupang ke pihak pertanahan yang menjadi kendala kini sudah dipastikan akan sampai ke Pihak kantor Pertanahan TTS.

“Satu atau Dua hari ini kami akan segera kirim surat itu ke Kantor Pertanahan TTS biar bisa proses selanjutnya,” Kata Kepala BPKH Wilayah Kupang Firman Faajah kepada media ini Senin, (10/05/).

Sebenarnya harus menunggu surat dari kementrian kehutanan, namun karena surat tersebut pasti membutuhkan waktu lama sehingga ia memilih.

“Tunggu surat dari kementrian masih lama intinya panitia seluruhnya sudah tanda tangan. kata dia. Soal surat itu sebenarnya tidak ada kendala yang serius karena para pihak telah bersepakat dan menandatangani batas-batas tanah”, tegasnya.

“Semua sudah sepakat jadi tidak ada kendala,” pungkasnya.



    Reporter: Robert


    Komentar