Beranda Politik Fraksi PKB Soroti Pungli  Dibeberapa Instansi Pemkab TTS

Fraksi PKB Soroti Pungli  Dibeberapa Instansi Pemkab TTS

453
0

SOE, Fllobamora-news.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan 16 poin penting terhadap pemerintah dalam sidang paripurna yang berlangsung di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada, Senin (26/10/2020).

Sidang tersebut dihadiri oleh semua fraksi dan Pemerintah Kabupaten TTS. Dari Fraksi PKB, Ketua Roy Babis, Wakil Ketua Drs.Thomas Lopo,M.Si, sekertaris Melianus Bana,S.H, dan dua orang anggota, Robinson Faot, dan Relygius Usfunan,S.H.

Dari 16 pion yang disampaikan ada beberapa poin berupa koreksi dan masukan kepada pemerintah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, serta pengajuan Tujuh rancangan Peraturan Daerah (Perda) untuk dibahas dan disetujui bersama antara DPRD dan Bupati TTS dalam rapat paripurna pada masa persidangan satu tahun sidang 2020/2021 yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Dalam.Rapat Paripurna, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan 16 poin dan memberi koreksi teknis kepada pemerintah daerah, dan menyoroti lemahnya peran Kepala Desa Noemuke Kecamatan Amanuban Selatan secara hukum dalam menghadapi gugatan PTUN. Fraksi PKB meminta penjelasan pemerintah tentang langkah-langkah strategis apa yang telah disiapkan untuk mendampingi kepala desa dalam menghadapi gugatan di PTUN yang digugat oleh calon perangkat Desa.

Lebih lanjut Fraksi PKB mendukung kinerja Bupati dan gerakan cepatnya, dalam melaksanakan pembangunan di daerah, namun sayangnya tidak didukung dengan kerja cepat, kerja tepat, dan kerja secara berkualitas dari OPD atau staf di lapanga. Hal ini dapat di buktikan dengan,

1. Terjadinya banyak pungutan liar (pungli) pada beberapa instansi pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat contohnya terjadi pungli terhadap pasien melahirkan di puskesmas Nule yang belum memiliki jaminan tetapi menggunakan SKTM dan juga yang terjadi di puskesmas-puskesmas lain.

2. Pelayanan di RSUD Soe yang belum maksimal dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, ataupun bidan, terutama sikap dan tutur kata yang tidak sopan dan kasar ketika melayani pasien dan keluarga pasien, dan hal ini di buktikan dengan aspirasi yang di sampaikan kepada fraksi PKB.

3. Terjadi pungutan liar oleh oknum pendamping PKH terhadap penerima manfaat dengan dalih uang makan minum, uang transportasi, dan lain lain.

4. Perlu diperhatikan juga perencanaan dan pengelolaan program kegiatan dana desa yang harus tepat sasaran, dan tidak asal serap anggaran saja, karena jika tidak tepat sasaran, dan tidak jelas pertanggung jawabannya, maka akan mubasir. Masih banyak hal yang di sampaikan oleh fraksi PKB.

Sedangkan dalam jawaban pemerintah yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr.Irene Atte, bahwa pemerintah berterima kasih atas masukan dan koreksi dari Faksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pemerintah melalui Dinas Kesehatan juga sudah memanggil perawat dan bidan yang telah melakukan pungli terhadap pasien untuk di BAP. Uang yang telah dipungut sudah dikembalikan kepada pasien atau keluarga pasien.


Reporter: Yor.T


Komentar