Habel Hoti: Saya Kecewa Pernyataan Bupati Yang Mau Melaporkan Masyarakat Desa Bonle’u Ke Polisi


  • Bagikan

SOE, Flobamora-news.com – Aksi penutupan dan pengalihan air bersih dari sumber mata Bonle’u menuju ke kota Soe menaui protes keras. Pasalnya Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Egusem P Tahun telah mengeluarkan pernyataan bahwa akan melaporkan masyarakat Desa Bonle’u Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Nusa Tenggara Timur kepada pihak Kepolisian.

Mendengar pernyataan Bupati, Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Habel Hoti angkat bicara di ruang komisi pada, Kamis (14/10/2021).

Swipe up untuk membaca artikel

Menurut Habel Hoti bahwa, saya secara kelembagaan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Desa Bonle’u atas kesepakatan yang dibuat oleh lembaga DPRD dan pemerintah daerah yang mana kita tahu bahwa masyarakat hanya menuntut keadilan yang diperoleh melalui suatu kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh dua lembaga ini.

“Namun saya harus mengakui bahwa, perjanjian kesepakatan itu tidak bisa laksanakan seperti yang sudah di sampaikan oleh wakil ketua I Religius Usfunan (13/10) saat bersama rombongan bertemu langsung dengan masyarakat adat desa Bonle’u untuk menjelaskan alasan ditundanya pekerjaan jalan karena menyangkut waktu, teknisnya dan lain-lain”, jelas Habel.

Baca Juga :   Jenasah Rosalina Kase Berhasil Dievakuasi Tim BASARNAS

“Saya berterimakasih kepada masyarakat yang sudah menerima rombongan dan menyampaikan rasa kekesalan terhadap DPRD dan pemerintah dalam percakapan kemarin. Dimana mereka mempersoalkan hasil perjanjian yang dibuat pada bulan juni lalu, bukan aturan perubahan anggaran”, kata Habel.

“Sebagai wakil rakyat saya merasa kecewa dengan sikap Pemda yang terlalu prematur untuk melaporkan masyarakat desa Bonle’u ke Polisi. Tindakan tersebut saya anggap tindakan tersebut kurang bijak. Karena apa yang masyarakat lakukan adalah sebuah tidakan kekecewaan. Karena pemerintah tidak melakukan apa yang sudah disepakati. Oleh karena itu jika hasil kesepakatannya tidak berjalan, maka pemerindah dan DPRD harus turun dan menyampaikannya agar masyarakat dapat memahaminya. Jika pekerjaannya ditundah karena ada aturan-aturan yang mengikat dan harus ditaati, maka kita sebagai pembuat kesepakatan harus bertemu dengan masyarakat dan mensosialisasikan aturan tersebut. Sehingga rakyat pun tahu dan paham, bukan harus dibawah kerana hukum”, ujar Habel.

  • Bagikan