Beranda Hukum & Kriminal Hakim Gustav Sebut Putusan MK Bukan Syarat Mutlak Untuk Dipatuhi

Hakim Gustav Sebut Putusan MK Bukan Syarat Mutlak Untuk Dipatuhi

1108
0

Belu, Flobamora-news.com – Hakim Gustav Bless Kupa, SH mengungkapkan bahwa Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terkait Pemeriksaan terhadap seorang calon tersangka sampai pada menetapkan orang tersebut sebagai tersangka, menurut hakim, bukan merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dipatuhi oleh pihak penyidik.

Hal ini diungkapkannya saat menjadi Hakim Tunggal dalam sidang putusan praperadilan gugatan Wartawan Sergap.id atas Polres Malaka di Pengadilan Negeri Atambua, Kamis (18/6/2020).

Pada sidang putusan Praperadilan tersebut, permohonan dari wartawan Sergap.id ditolak oleh Hakim. Hakim juga membebankan biasa perkara kepada wartawan Sergap.id selaku pemohon.

Kapolres Malaka, AKBP Albert Neno yang ditemui awak media usai persidangan mengatakan bahwa pihak penyidik Polres Malaka telah melakukan upaya yang maksimal dalam menangani kasus pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh Oktovinus Seldi Ulu Berek. Upaya itu terbukti dengan keputusan hakim yang menolak permohonan yang dilkukan oleh Seldi.

Kapolres pun membantah isu terkait adanya upaya kriminalisasi jurnalis yang dilakukan oleh Polres Malaka. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Bila ada pihak yang melaporkan, maka tugas aparat kepolisian adalah menindaklanjuti laporan tersebut.

“Setiap warga negara yang melakukan pengaduan dan pelaporan harus kami terima dan menindaklanjuti laporan tersebut. Kami tidak boleh menolak, siapa pun orangnya! Karena setiap warga negara punya hak yang sama di mata hukum,” tegasnya.

Dikatakan lebih lanut bahwa tidak ada manusia yang kebal hukum, termasuk aparat kepolisian.

“Saya pikir tidak ada yang kebal hukum. Saya yang berbicara sebagai aparat ini juga tidak kebal hukum, makanya kami di-Praperadilkan karena hukum memungkinkan hal tersebut. Kalau kami salah, kami harus menerima keputusan hakim,” ucapnya.

Tanggapan senada datang dari Tim Kuasa Hukum Wartawan Sergap.id, Seldi Berek. Ketua Tim Kuasa Hukum Seldi menuturkan bahwa dalam hukum, semua orang harus menghargai setiap keputusan hakim. Hal ini sesuai dengan asas “Res Judicata Pro Veritate Habetur” yang artinya “Putusan hakim harus dianggap benar”.

“Kita tetap menghargai semua keputusan hakim karena kita mematuhi asas Res Judicata Pro Veritate Habetur. Jadi, walaupun hakim salah mengambil keputusan, kita harus tetap menghormati keputusan itu,” ujar Ketua Tim Kuasa Hukum, Melkianus Conterius Seran, SH usai sidang pra peradilan digelar.

Wilfridus Son Lau, S.H., MH, selaku anggota tim kuasa hukum Seldi Berek menjelaskan bahwa sidang Praperadilan yang dilakukan oleh Seldi Berek merupakan sebuah upaya untuk menguji prosedur yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Malaka dalam menetapkan Seldi sebagai tersangka, apakah sudah sesuai dengan proses hukum acaranya atau belum.

“Praperadilan ini kan hanya uji prosedurnya saja. Apakah penetapan Seldi sabagai tersangka oleh penyidik itu sudah sesuai dengan ketetapan hukum acara atau belum,” jelasnya.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa keputusan dalam sidang praperadilan tersebut bukan untuk memvonis seseorang bersalah atau tidak. Hal ini sesuai dengan asas “Presumption of Innocence” yang artinya “Seseorang diangap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakannya bersalah”.

“Jadi, Seldi belum bersalah karena belum ada keputusan pengadilan yang ingkrah. Jangan sampai di luar sana beropini seolah-olah Seldi sudah salah dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan pemfinahan,” tegasnya.

Kendati menerima keputusan yang sudah dilakukan oleh hakim, namun, Son Lau sesalkan pertimbangan yang dibuat oleh Hakim tunggal dalam persidangan tersebut. Menurut Son Lau, pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa Putusan MK bukan merupakan syarat mutlat yang harus dipatuhi pihak penyidik merupakan sebuah pertimbangan yang keliru menurut hukum.

Hal ini dipertegas oleh Silvester Nahak, S.H. Menurut Nahak, Putusan MK merupakan sebuah konstitusi yang wajib dipatuhi. Karena secara struktur, keputusan MK berada di atas Undang-Undang.

“Putusan MK itu merupakan sebuah Konstitusi yang harus dipatuhi. Secara struktur, putusan MK berada di Atas Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan saksi ahli dalam persidangan sebelumnya. Karena nitu, saya sangat sayangkan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan tadi,” tandasnya.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar