Beranda Hukum & Kriminal Bawaslu Belu Kurung Willy Lay Selama Dua Jam

Bawaslu Belu Kurung Willy Lay Selama Dua Jam

821
0

Belu, Flobamora-News.com – Bawaslu Kabupaten Belu Kurung Calon Bupati Incamben, Willybrodus Lay selama dua jam di Ruang Klasifikasi Bawaslu Belu, Senin (26/10/2020). Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Belu, Andreas Parera yang ditemui awak media usai melakukan klasifikasi dengan Willy Lay.

Kurungan ini terkait dengan penanggalan Willy Lay dalam Klasifikasi dugaan Pawai atau Convoi yang dilakukan oleh Tim Sahabat di Desa Martini, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu pekan lalu (17/10/2020).

“Tadi kami melakukan klarifikasi terkait dugaan pawai yang dilakukan Calon Incamben pada tanggal 17 kemarin di Naitimu,” tutur pria yang akrab disapa Andre.

Andre menjelaskan bahwa Willy Lay dalam pemanggilan klarivikasi tersebut, dirinya dipanggil bukan sebagai calon bupati lantaran keterlibatannya dalam pawai yang dilakukan Tim Incamben.

“Kami tidak memeriksa calon tapi kami mengundang Willy Lay yang juga adalah calon. Kami mengundang Willy Lay yang ikut dalam pawai hari itu. Jadi kita tidak mengundang calonnya hanya kebetulan Willy Lay adalah calon Bupati,” jelas Andre.

Proses klarifikasi diawali dengan diskusi alot antara Willy Lay dengan Ketua Bawaslu Belu lantaran tak terima bahwa dirinya telah melakukan dugaan pawai atau konvoi di Naitimu. Dirinya pun lantas mempertanyakan arti kata “pawai” kepada Bawaslu. Ketua Bawaslu Belu, Andreas Parera pun menjawab sederhana arti kata pawai menurut KBBI. Diskusi alot pun akhirnya berakhir. Bawaslu Belu pun akhirnya berhasil meminta klasifikasi Willy Lay.

“Jadi tadi kita masih menyamakan pemahaman tentang proses. Bahwa dalam proses itu ada perbedaan pendapat, itu biasa. Presepsi berbeda itu menyangkut materi perkara, jadi saya tidak bisa menyampaikannya kepada media. Lama tadi karena kita masih menyamakan presepsi dulu baru bisa kita lakukan klarifikasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andre menjelaskan bahwa proses klarifikasi ini merupakan tindak lanjut dari temuan Bawaslu dan juga pengaduan masyarakat. Temuan itu pun ditindaklanjuti dengan segera mengadakan rapat bersama Gakumdu atau Polisi dan jaksa guna membahas tentang dugaan pelanggaran yang terjadi. Setelah menjalani rapat bersama Gakumdu, Bawaslu Belu pun segera menindaklanjuti dengan melangkah ke tahao I yaitu pemeriksaan saksi dan para pelaku.

“Setelah berproses, ada temuan dan ada juga laporan. Tapi kami tetap menganggap sebagai temuan. Setelah kami mendapatkan temuan, kami lantas melakukan pertemuan dengan Gakumdu atau Polisi dan Jaksa untuk kami melakukan tahap I. Dalam Tahap I itu, kami menyepakati untuk dilakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak baik itu saksi maupun oknum yang juga terlibat dalam dugaan pelanggaran itu,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa apabila data yang dikumpulkan Bawaslu masih kurang, maka Bawaslu Belu akan meriksa beberapa saksi lagi. Namun, apabila susah cukup, maka akan segera dilanjutkan ke tahap II.

“Dalam perkembangannya, jika kita masih membutuhkan informasi lain, ada kemungkinan untuk kita memanggil saksi lainnya lagi. Akan tetapi, bila tim klarifikasi merasa susah cukup, maka kita akan melanjutkan ke Tahap II,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Belu, Andreas Parera

Untuk diketahui, Calon Incamben Bupati dan Wakil Bupati Belu sebelumnya pernah mendapat teguran dari Mendagri terkait adanya konvoi saat mendaftar ke KPUD Belu pada tanggal 6 September lalu.

Teguran ini terkait adanya pelanggaran yang dilakukan Bupati Willy dan Wabup Ose Luan terhadap peraturan KPU dan juga instruksi presiden ketika keduanya mendaftar sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Belu di Pilkada Belu 2020.

Dilansir dari tribunnews, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai Senin (7/9/2020) sudah menegur 51 kepala daerah dan wakil kepala daerah karena melanggar kode etik, pelanggaran pembagian Bansos, serta pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (7/9/2020).

“Pelanggaran paling banyak yakni, menimbulkan kerumunan massa, arak-arakan yang tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, saat melakukan deklarasi bakal pasangan calon kepala daerah,” ujar Benni Irwan seperti dilansir tribunnews.

“Mendagri sudah berkali-kali menghimbau dan mengingatkan kepada para Bapaslon (bakal pasangan calon) dan tim suksesnya untuk tidak berkerumun pada saat deklarasi maupun pendaftaran Bapaslon ke KPUD, tidak melakukan arak-arakan/konvoi, baik dengan berjalan kali maupun berkendara. Cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja. Tapi pada kenyataannya masih banyak ditemui Bapaslon dan para tim suksesnya membawa massa pendukung dalam jumlah besar secara berkerumun dan arak-arakan/konvoi,” sebut Benni.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian sebelumnya mengingatkan dan menghimbau Bapaslon di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) untuk tidak melakukan arak-arakan/konvoi dan menciptakan kerumunan massa.

Mendagri meminta para Bapaslon untuk mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Pasal 49 ayat 3, dinyatakan bahwa “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara pendaftaran bakal pasangan calon, dengan ketentuan hanya dihadiri oleh : a. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik pengusul dan bakal pasangan calon; dan/atau b. Bakal pasangan calon perseorangan”.

Ternyata, teguran dari Mendagri sama sekali tak diindahkan oleh sang petahana. Konvoi pun kembali dilakukan oleh Willy Lay Pada Sabtu, (17/10/2020). Sang Petahana, Willybrodus Lay yang melakukan kampanye di Dusun Umamakerek, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat hendak beranjak ke titik kampanye berikutnya di Dusun Haliserin. Saat itu, Willybrodus Lay memimpin massa untuk melakukan convoi.

Willybrodus yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dan celana jeans biru tampil gagah dengan menggunakan motor KLX. Willybrodus memimpin konvoi di barisan depan.

Salah satu tokoh masyarakat, Arnoldus da Silva Tavares atau yang akrab disapa Siku Tavares menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh Petahana. Menurutnya, Sang Petahana yang sudah harusnya menjadi contoh malah dengan tahu dan mau melanggar aturan dan melawan teguran Mendagri.

“Masyarakat mau pilih pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang suka melawan aturan. Apalagi ini sudah ditegur oleh Mendagri. Sebagai pemimpin yang baik, kita harus patuh pada aturan, bukan melawan aturan,” tegasnya.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar