Beranda Ekonomi Bisnis Investasi Bodong di NTT Masih Sangat Tinggi

Investasi Bodong di NTT Masih Sangat Tinggi

387
0

KUPANG, Flobamora-news.com – Investasi Bodong di Nusa Tenggara Timur masih sangat tinggi. Hingga akhir Juni 2019, terdapat 163 entitas yang terindikasi ilegal atau bodong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini telah terdata sebanyak 1.087 perusahaan Fintech P2P Lending ilegal. Sementara perusahaan Fintech P2P Lending yang terdaftar dan mengantongi ijin resmi terhitung hingga akhir Mei 2019 baru sejumlah 113.

Hal ini dijelaskan oleh Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi, Robert H.P. Sianipar saat acara Santai-Santai Omong Dengan Media (Sasando Dia) yang digelar di Kantor Perwakilan BI, Selasa (09/07/19).

Menurut Robert terhitung 27 Mei 2019, di Indonesia terdapat 98 Perusahaan Pergadaian, baik Pemerintah maupun Swasta yang telah terdaftar dan berijin di OJK, dengan rincian 26 sudah berijin dan 72 yang sudah terdaftar. Sampai saat ini belum ada yang mengajukan ijin usaha.

“April 2019 di Indonesia terdapat 177 Lembaga Keuangan Mikro yang legal di OJK baik Konvensional maupun Syariah. Di Provinsi NTT sampai saat ini belum ada yang mengajukan ijin usaha,” katanya.

Menyikapi maraknya investasi illegal, di era ini di mana semuanya ditawarkan secara online, Robert mengajak masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran-tawaran investasi yang datang. OJK sendiri dalam hal ini senantiasa melakukan 2 langkah dalam melindungi masyarakat, yakni langkah preventif dan represif atau penindakan.

Terkait langkah preventif, Ia menjelaskan bahwa ada banyak masyarakat yang akhirnya menjadi korban investasi bodong karena kurang memiliki pengetahuan terkait hal tersebut. Oleh karenanya, di langkah ini, pihaknya selalu memberikan edukasi bagi masyarakat tentang karakterisitik, modus dan cara menangkal investasi ilegal.

“Tahun lalu kita melakukan lebih dari 20 edukasi ke masyarakat. Tahun ini kita sudah melakukan 11 kali edukasi. Kita juga melakukan ekspo keuangan dan mengenalkan ke masyarakat mengenai lembaga keuangan yang resmi serta produk-produk jasa keuangan yang resmi,” pungkas Robert.

Edukasi juga telah dilakukan melalui media massa, media sosial, dan poster investasi ilegal yang rencananya akan didistribusikan kepada stake holder di seluruh NTT.

Sementara untuk langkah represif dilakukan melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas).


Reporter: Ricky Anyan


Komentar