Beranda Politik Jonas Salean: Gaji Staf Gubernur 25 Juta, Komisi Penyiaran 2 Juta, Ini...

Jonas Salean: Gaji Staf Gubernur 25 Juta, Komisi Penyiaran 2 Juta, Ini Sangat Memalukan

654
0

KUPANG, Flobamora-news.com –Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi Partai Golongan Karya Jonas Salean, SH., M.Si, menyesali Honor untuk Komisi Penyiaran yang mewakili masyarakat hanya Rp 2 juta perbulan. Dibandingkan dengan Staf Khusus Gubernur yang gajinya bisa sampai 25juta? Ini sangat memalukan.

Hal ini diketahui saat mengawali awal Tahun 2020, Komisi DPRD mengunjungi sejumlah Mitra dengan maksud Brainstorming dan melihat secara langsung kondisi di lapangan dari masing-masing Mitra dari komisi 1 pada Senin (13/1/2020).

Menurut tanggapan Jonas Salean mengenai semua kondisi yang dipaparkan, dirinya selaku wakil ketua komisi I, menyampaikan bahwa harus ada Rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait dengan kendala dimaksud.

“Hal ini sangat memalukan, apalagi untuk tingkatan provinsi, masa anggaran untuk internet saja harus dikurangi? Bagaimana E-goverment diterapkan kalau jaringan internet mati? Apalagi dengan anggaran dari kedua komisi ini yang sangat kecil, Honor 2jt perbulan ini sangat memalukan, coba bandingkan dengan Staf Khusus Gubernur yang gajinya bisa sampai 25juta? Masa Komisioner yang utusan masyarakat ini honor hanya 2juta, tidak beda jauh dengan Tenaga Kontrak”, tegas Jonas salean.

Sementara itu Gabriel Beri Bina menyampaikan bahwa, Kunjungan dimulai dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Penyiaran (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT.

“Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran adalah Komisi yang hadir dari Rakyat dan dititipkan untuk kemudian menjadi lembaga independent dari masyarakat yang lahir langsung dari Rahim DPRD. Oleh sebab itu, Komisi I merasa sangat penting untuk memperhatikan kedua lembaga ini”, ungkap Gabriel Beri Binna, selaku Ketua Komisi I DPRD NTT.

Gabriel Beri Binna, juga mengungkapkan betapa sulitnya perjuangan sampai kedua komisi Ini dapat dibentuk dimana sejak 2010 DPRD berjuang sampai akhirnya terbentuk.

Rapat dilanjutkan dengan presentasi dari Dinas Kominfo, Drs. Aba Maulaka terkait APBD 2020 Dinas Kominfo, KIP dan KPID. Secara gamblang Aba menjelaskan beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi sebagai berikut:

Tahun 2020, alokasi anggaran untuk internet kurang lebih Rp 500 juta, dengan keterbatasan anggaran tersebut, otomatis internet tidak dapat diakomodir untuk jaringan wifi di DPRD. Sistem penggarannya menggunakan dana hibah, tahun 2020 berkisar Rp. 250 juta – 500 juta dibandingkan tahun 2019.

Hal yang sama juga pada KIP, item pembiayaan untuk gaji hanya Rp. 2 juta/komisioner. Ini sama dengan tenaga kontrak, ketimbang yang dirancang sebesar Rp. 5-6,5 juta. Semoga kedepan, dapat dilakukan rapat secara berkala antara Komisi I dengan KPID dan KIP NTT.

Mendukung pendapat dari Kadis Kominfo, Ketua KIP NTT, Pius Rengka, mengungkapkan pendapatnya, terkait kecilnya anggaran dari KIP NTT ini, saya sempat menyampaikan ke Gubernur.

“Pak Gubernur yang melantik kami, tapi kalau dengan anggaran segini, artinya sama saja dengan ingin mempermalukan kami, karena dengan jelas bahwa anggaran yang sangat kecil tersebut, KIP NTT tidak dapat melakukan kegiatan dengan maksimal”, ujar Pius.

Sementara itu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yosef Kolo, menyampaikan bahwa anggaran Komisioner lama sebesar Rp. 750 juta, memasuki tahun 2020 dikurangi menjadi Rp. 250 juta. Kalau digunakan hanya cukup untuk membayar gaji 7 orang komisioner selama 6 bulan, diluar kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh KPID NTT.

Mendukung pendapat Jonas salean, Anselmus Tallo, anggota komisi I juga menyampaikan bahwa beliau sangat prihatin dengan permasalahan yang dihadapi kedua komisi ini.

“Kalau bisa kedepan ada komunikasi antra kedua komisi ini dengan kominfo. Tujuannya agar kendala-kendala seperti ini dapat ditanggulangi lebih cepat” kata Anselmus

Menutup hasil rapat, Gabriel Beri Binna menyampaikan bahwa “Pemerintahan yang efektiflah yang mendorong Demokrasi menjadi lebih baik. Tetapi kita tidak dapat mendorong konsep pemerintahan yang lebih ideal kalau pemerintahan tidak efektif. Kita harus memiliki tekad yang sama dengan Keterbukaan informasi dalam E-goverment sebagai salah satu langkah yang harus diperjuangkan. Masa kita kalah ketimbang walikota yang sudah menyediakan wifi dihampir seluruh pelosok kota kupang, ambil contoh bundaran PU.

Semua kendala akan ditampung dan akan dijadikan bahan yang nantinya akan dibawa dalam rapat komisi I bersama TAPD, KPI, KIPD dan Badan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT.


Reporter: Team Red


Komentar