Beranda Lintas NTT Kekayaan Bupati Malaka Meningkat Milyaran Rupiah di Saat Masyarakat Dilanda Kemisminan

Kekayaan Bupati Malaka Meningkat Milyaran Rupiah di Saat Masyarakat Dilanda Kemisminan

772
0

Malaka, Flobamora-news.com – Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten Tertinggal di Indonesia. Hal inibsesuai dengan penetapan presiden melalui Perpres Nomor: 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal Tahun 2020-2024.

Dikutip dari Gratra.com, Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mengakui hal tersebut. Menurut Stefanus, sesuai dengan realita yang terjadi, Kabupaten Malaka masih mengalami kekurangan dari berbagai segi.

Dikatakan, masih banyak kekurangan lain berupa perumahan rakyat masih jauh dari kelayakan. Air bersih masih belum menjangkau semua wilayah, tingkat kesehatan masih dibawa standar. “Kondisi riil seperti itu. Tidak bisa kami menyangkal. Kantor pemerintahan masih terpencar-pencar. Ibu kota kabupaten belum ditata, termasuk ibu kota Kecamatan. Jadi dikatakan masih tertinggal memang betul”. Demikian ujar Stefanus dikutip dari Gatra.com pada tanggal (11/5/2020).

Lebih lanjut, Stefanus menuturkan bahwa penetapan dalam Perpres tersebut tentu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sesuai fakta di lapangan, kalau kondisi di Malaka memang masih banyak bidang yang masih mengalami kekurangan. Jumlah penduduk miskin masih banyak, jalan raya masih dibawa standar baik akses antar kabupaten, Kecamatan dan Desa. “Dari sisi komunikasi juga masih tertinggal. Jaringan komunikasi baik yang menggunakan kabel maupun non kabel masih banyak yang belum terjangkau ke Kecamatan dan Desa. Sekarang masih terfokus di Kota Betun. Soal penerangan juga sama, masih banyak daerah Kecamatan dan Desa yang gelap. Belum ada jaringan listrik,” urai Stef Bria Seran.

Ditetapkannya Kabupaten Malaka sebagai salah satu daerah tertinggal pun atas dasar banyaknya jumlah desa tertinggal di Kabupaten Malaka. Pada akhir tahun 2019, terdapat 99 Desa tertinggal di Kabupaten Malaka yang tersebar di 12 Kecamatan.

Hal ini menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Malaka yang masih terbelenggu masalah kemiskinan.

Di saat banyak masyarakat hidup dalam amburadul kemiskinan, Kekayaan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran terus bertambah dari tahun ke tahun selama dirinya memimpin. Sesuai dengan data e-LHKPN KPK RI, total kekayaan Bupati Malaka bertambah Rp 2,8 M lebih. Hal ini berdasarkan perbandingan laporan keuangan kepada KPK dai tahun 2016 sampai dengan 2019 yang diperoleh awak media pada laman e-LHKPN KPK RI.

Berdasarkan penelusuran pada laman https://elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan pribadi Bupati Malaka periode 2015-2021 pada akhir 2019 tercatat sebesar Rp 8.689.968.752 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.884.788.998 dibandingkan kekayaan yang dilaporkan pada saat pencalonan tahun 2015 silam sebesar Rp 5.805.179.754 dan mata uang asing sebesar USD 37.308.

Berdasarkan Data LHKPN, kekayaan Bupati yang akrab disapa SBS itu terus bertambah dari tahun ke tahn pada berbagai poin.

Pada poin Harta Tidak Bergerak pada laporan tahun 2015, kekayaan SBS pada poin itu sebesar Rp 3.449.197.136. kekayaan ni bertambah menjadi Rp 5.094.882.136 pada tahun 2019.

Pada poin harta bergerak, Kekayaan SBS bertambah tidak terlalu siknifikan. Dari Rp 200 juta pada lapora tahun 2015, kekayaan SBS hanya bertambah Rp 60 Juta pada tahun 2019 atau menjadi Rp 260 Juta.

Akan tetapi, penambahan siknifikan terjadi pada harta bergerak lainnya. Pada tahun 2015, Kekayaan SBS pada Harta Bergerak lainnya hanya sebesar Rp 225 Juta saja. Akan tetapi, pada tahun 2019, kekayaannya bertambah menjadi Rp 1053.811.925.

Selian dari beberapa poin di atas, masih ada beberaa poin lain lagi yang total penambahannya patut dipertanyakan. Pasalnya, dari seluruh poin tersebut, total kekayaan SBS selama memimpin sebagai Bupati Malaka bertambah Rp 2.8 M lebih.

Penambahan kekayaan ini sangat tidak sesuai dengan tabungan gaji bupati malaka selama empat tahun. Pasalnya, gaji Bupati Malaka ditetapkan berdasarkan perda hanya sebesar Rp 2.100.000. Penetepan gaji ini pun sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden dan juga KEPRES nomor 68 tahun 2001 mengenai tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu.

Maka, dengan gaji sebesar Rp 2,1 juta, kekayaan yang dimiliki oleh seorang bupati selama emoat tahun hanya sebesar Rp 100.800.000. Akan tetapi, bagaimana bila kekayaan yyangdimiliki oleh seorang bupati meningkat hingga Rp 2,8 M?


Reporter: Ricky Anyan


Komentar