Beranda Lintas NTT Kemenkumham Minta Pemda Belu Percepat Pemenuhan Hak Anak

Kemenkumham Minta Pemda Belu Percepat Pemenuhan Hak Anak

58
0

Belu, Flobamora-news.com – Kemenkumham melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana Dominika Jone meminta Pemda Belu segera mempercepat pemenuhan Hak anak.

Hal itu disampaikannya saat diundang sebagai narasumber ahli dalam kegiatan Sosialisasi Perda Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bagi Tim Gugus Tugas KLA, bertempat di Gedung Betelalenok, Atambua, Jumat (4/12/2020).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Bupati Belu, Zakarias Moruk dan dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Frans Manafe, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Theresia Saik, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Belu, Yakobus Nahak Manek, serta peserta dari unsur OPD Kabupaten Belu, Komisi III DPRD Kabupaten Belu, para Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian (Unit PPA), Kejaksaan (Jaksa Anak), Pengadilan (Hakim Anak) dan Lapas yang ada di Kabupaten Belu, para stakeholder terkait, unsur pelaku usaha, dan media massa.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Belu, Zakarias Moruk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Kanwil Kemenkumham NTT atas dukungannya di dalam mewujudkan Kabupaten Belu sebagai Kabupaten Layak Anak melalui Perda Nomor 7 Tahun 2019.

Karena itu, dirinya meminta komitmen bersama dari semua pihak terkait juga Tim Gugus Tugas KLA agar bekerja secara bersama-sama untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, serta mengharapkan peran serta dari unsur DPRD Kabupaten Belu melalui penetapan APBD 2021 dalam kaitannya dengan KLA.

Bertindak sebagai Narasumber Ahli dalam kegiatan tersebut, Marciana memberikan pengantar awal bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ini merupakan hasil gagasan awal dari Tim Kanwil Kemenkumham NTT, pihak PPSE Keuskupan Atambua, Pemkab, dan DPRD Kabupaten Belu sejak tahun 2015, yang kemudian ditindaklanjuti melalui assesment oleh Tim dari Kantor Wilayah di beberapa kecamatan dan desa yang ada di Kabupayen Belu. Dari hasil dari assesment oleh Tim, ternyata ditemukan banyak permasalahan anak yang harus diintervensi oleh Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan orang tua melalui sebuah kebijakan.

Hasil assesment tersebut ditindaklanjuti oleh Pemda dan DPRD Kabupaten Belu untuk mewujudkan Kabupaten Belu sebagai Kabupaten Layak Anak yang kemudian dintervensi kebijakannya melalui Penyusunan Produk Hukum Daerah sehingga lahirlah Perda Nomor 7 Tahun 2019.

Mengawali penjelasan tentang mekanisme dan pengembangan KLA yang akan dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah KLA, Marciana menjelaskan bahwa KLA merupakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

“Untuk mewujudkan KLA maka diperlukan pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak sesuai tujuan pelaksanaan KLA. Sangat penting untuk memahami pentingnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang dimulai dari tingkat desa yang merupakan lingkungan sosial terdekat anak-anak dimulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan,” terang Marciana.

Lebih lanjut, Marciana menjelaskan secara rinci 5 kluster hak anak yang termuat di dalam 24 indikator KLA, yaitu Hak Sipil Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Perlindungan Khusus. Marciana juga meminta kepada Tim Gugus Tugas harus memahami secara baik dan utuh tentang 24 indikator dalam 5 kluster tersebut, sehingga Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun harus sejalan dengan kondisi riil yang ada di dalam masyarakat.

Dalam paparannya, Marciana juga menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ditemui. Sebagai contoh belum semua anak memilik Akta Kelahiran, masih banyak anak yang berada dalam pengasuhan alternatif, belum semua anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mendapatkan perlindungan secara baik, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan minat dan bakat anak, pelayanan publik yang belum ramah anak, tidak adanya keterlibatan anak di dalam pelaksanaan Musrenbang, baik Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, melalui Forum Partisipasi Anak, serta masih ada anak yang belum menikmati pendidikan Wajar 12 tahun.

Marciana meminta pula pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa sama-sama memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan KLA di kabupaten Belu. Karena itu, Marciana meminta diperlukan strategi melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) yang langsung difasilitasi dengan mengacu pada 5 kluster hak anak untuk peningkatan SDM dan penguatan peran kelembagaan pemerintah dan Pemda dalam penyediaan layanan, adanya peningkatan peran, serta peningkatan sarpras yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Dalam kesempatan tersebut, Marciana juga menjelaskan beberapa contoh Rencana Aksi Daerah KLA yang bisa dilakukan di kabupaten Belu, antara lain ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) dan Pelembagaan Partisipasi Anak.

Di dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatangan komitmen bersama antara Penjabat Bupati, Sekda, serta perwakilan dari dunia usaha (Bank NTT) dan unsur LSM FPPA, dimana komitmen tersebut akan dikawal oleh perangkat daerah yang membidangi pemerintahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar tahapan-tahapan pembentukan Kabupaten Layak Anak segera dilaksanakan dan diwujudkan sebagai upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di kabupaten Belu.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar