Ketua DPK PKP TTS Soeleman Seu Menduga Paket Tahun Konay Tipu Rakyat TTS


  • Bagikan

SOE, Flobamora-news.com – Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) menyayangkan sikap Bupati Egusem P. Tahun, S.T,M.M, yang sampai saat ini belum menandatangani dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Pasalnya hal tersebut membuat Fraksi PKP mengambil langkah rapat bersama guna satukan pendapat. Kami merasa Paket Tahun-Konay sedang menipu rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Soleman Seu S.E. di Sekretariat PKP Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi NTT pada, Minggu (7/11/2021).

Dalam pertemuan ini di hadiri oleh Ketua DPP PKP Provinsi NTT, Drs Yan Mbuik, Ketua DPK PKP Kabupaten TTS, Soleman Seu,SE, beserta badan pengurus, koordinator wilayah Jefri Unbanunaek, dan Ketua fraksi PKP DPRD, Dr.Uksam Selan,S.Pi,MA,M.Pd, bersama anggota fraksi.

Swipe up untuk membaca artikel

Menurut Soleman bahwa kami telah melakukan rapat bersama guna satukan pendapat agar ketika besok dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bupati tetap tidak mau menghadiri dan atau tidak mau menandatangani Dukumen perubahan APBD tahun 2021, maka langkah apa yang akan di ambil melalui fraksi PKP sudah jelas.

Baca Juga :   Gusti Ganggut : Paket AMAN Tak Dapat Partai Adalah "Hoaks"

Soleman Seu,SE, kepada media bahwa, karena sampai dengan saat ini, Bupati belum menandatangani dukumen perubahan APBD tahun 2021, maka PKP Kabupaten TTS menyatakan bahwa, Paket Tahun Konay sedang menipu rakyat. Kenapa? Karena saat kampanye untuk memenangkan PILKADA TTS, keduanya sangat mesra, namun ketika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 dimana roda pemerintahan yang sedang berjalan, keduanya berkelahi sehingga masing-masing jalan sendiri-sendiri dan tidak searah lagi.

“Yang terjadi ketika Wkil Bupati hadir maka Bupati serang kembali wakil bupati dan ini tujuannya apa, sehingga rakyat TTS merasa di bodohi, di tipu oleh paket Tahun Konai. Tentang molornya penandatanganan Dukumen perubahan APBD tahun 2021, PKP menganggap ini hal yang merugikan masyarakat, secara menyeluruh”, jelas Soleman.

“Kalau Bupati merasa DPRD tidak penting silahkan uji materi saja di MK, supaya hapus lembaga DPRD agar bupati mau bangun apa silahkan”, kata Soleman.

“Undang-undang mengatakan bahwa bupati dan DPRD sama-sama adalah pemerintahan daerah, yang bergandengan tangan untuk mensejahterakan rakyat, sehingga jika dalam paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, Asisten, maka itu mewakili Bupati dan bukan mewakili orang perorangan. Kami dari PKP menganggap bahwa ini dua orang lagi tipu rakyat TTS”, jelasnya.

  • Bagikan