Beranda Nasional Ketua DPP dan Praktis Hukum Diduga Salah Kaprah Memahami Organisasi Pers

Ketua DPP dan Praktis Hukum Diduga Salah Kaprah Memahami Organisasi Pers

86
0

PEKANBARU, Flobmaora-news.com – Acara pelantikan organisasi pers di Provinsi Riau tidak dihadiri oleh Gubernur. Pasalnya atas ketidak hadiran tersebut .Mayusni Talau yang mengaku Ketua Umum PJI-Demokrasi menjustice pemerintah dalam pidatonya, yang disampaikan lewat rilis berita yang diberikan kepada media pada, Senin (5/4/2020).

Hal tersebut mendapat kritikkan pedas dari Ismail Sarlata Ketua PJI-Demokrasi DPD yang resmi dilantik dan dikukuhkan pada, Senin (14/12/2020) lalu.

” Apa hubungannya ketidak hadiran Gubernur Riau dengan diskriminasi akan undangan yang telah diberikan oleh PJI-Demokrasi sebagaimana yang telah ditudingkan ?, hak seseorang dan atau pemerintah untuk hadir atau tidak dalam suatu undangan yang diperoleh dan atau didapatkannya ?.” ungkap Ismail Sarlata kepada awak media.

Perlu diketahui, organisasi mana yang pengurus sudah di SK kan dan dilantik secara sah dihadapan masyarakat dan pemerintah Riau, kemudian dilantik kembali pengurus baru di organisasi yang sama yang saat ini dilantik dihotel Furaya.

“Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan organisasi pers mana yang mengatur demikian?, dan membubarkan pengurusnya secara keseluruhan tanpa mekanisme yang jelas. Jika ada, itu sama diduga dengan organisasi Abal-abal dan atau semaunya gue saja. Organisasi tersebut tak layak untuk dipegang dan masuk di negeri Bumi Lancang Kuning ini, yang diduga hanya mengobok-obok Insan Pers saja”, tegas Ismail.

“Jika dibentuk dan dilantik pengurus baru bagaimana dengan yang sudah dilantik dan SKkan?, apakah pembekuan serta pembubaran yang telah dilakukan oknum yang mengaku bernama M.Mayusni Talau alias Mayusni Tambunan alias M.Mayusni T dengan memiliki 3 (tiga) Identitas yang berbeda namun satu orang selaku Ketua Umum tidak sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi yang sudah dibuatnya.?. tanya dan beber Ismail Sarlata

” Saya meminta kepada organisasi pers lain yang ada.di Riau, untuk tidak mencampuri urusan organisasi pers lainnya tanpa mengetahui pokok permasalahan Internal organisasi yang sesungguhnya. Apalagi menjustis pemerntah, tanpa alasan yang jelas hanya dikarenakan ketidak hadiran pemerintah”,  tutup Ismail.

Tindakkan M.Mayusni Talau yang diduga memiliki  Tiga identitas nama yang berbeda tersebut diatas itu, jelas mencederai organisasi persnya sendiri yang diketahui masyarakat dan Pemerintahan Provinsi Riau.

Sementara itu Jaka Marhaen S.H selaku Praktisi Hukum serta Ketua Advokasi DPD Riau yang turut di SK kan dan sudah terlantik, mengatakan :  Mayusni Talau sekaligus Anhar Rosal dan Jetriko perlu belajar lagi tentang organisasi. Jangan karena adanya kepentingan sesaat menghalalkan segala cara dengan menabrak AD/ART dan Peraturan Organisasi. Dan setelah kita chek ke Dewan Pers, ternyata Mayusni Talau diduga lakukan Pembohongan Publik yang menyatakan PJI-Demokrasi sudah terdaftar di Dewan Pers (DP) sebagaimana yang telah disampaikan kepada kami seusai waktu pelantikan. Senin (14/12/2020) lalu ”

“Saya sangat kecewa dengan sikap yang diambil Jetro yang sama-sama Praktisi Hukum, seharusnya beliau mengkaji ulang serta menganalisa secara mendalam untuk menerima amanah tersebut. Apapun itu ceritanya, sebelum DPP melakukan penyelesaian dengan pengurus lama sesuai mekanisme yang ada pada AD/ART dan Peraturan Organisasi PJI-Demokrasi. Bukan membiarkan, dan bahkan dengan bangganya melaksanakan pelantikan”, jelas.Jaka.

Begitu juga halnya dengan Anhar Rosal yang sebelumnya dibawah kepemimpinan Ismail Sarlata selaku Ketua DPD Riau bertindak selaku Sekretaris, dan saat ini kembali menjabat selaku Sekretaris DPD Riau yang juga diduga gagal paham akan organisasi dan diduga tidak memahami apa itu AD/ART serta Peraturan Organisasi.

Dirinya (Anhar) yang dibawah kepemimpinan Ismail Sarlata selaku Sekretaris belum pernah mengajukan surat pengunduran diri, dan menerima surat pembubaran secara resmi akan seluruh pengurus DPD dan DPC yang resmi di SKkan dan dilantik, namun dirinya mau dilantik kembali sebagai Sekretaris. Peristiwa yang dilakukan Mayusni Talau tanpa diketahui sudah menampar muka dan organisasi itu sendiri dihadapan masyarakat dan pemerintah khususnya di Riau Bumi Lancang Kuning ini. papar dan tutup David Herman dengan Geram

Dipenghujung Munardi selaku Bendahara DPC Kampar turut geram atas tindakan yang dilakukan pengurus yang baru dilantik tertuma Ketua Umum yang mengaku bernama M.Mayusni Talau.

“Jika dirinya selaku Ketua Umum sebagaimana nama yang tercantum didalam SK DPD Riau yang  dilantik sebelumnya, diketahui nama sesungguhnya sesuai dengan e-KTP miliknya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Barat bernama Mayusni Tambunan dengan nomor NIK 3173052301540003, dan nama di Identitas KTA Pers Visual miliknya bernama M.Mayusni T yang masa berlakunya sampai 26 Juni 2021”, pungkasnya.


Reporter: Team


Komentar