Beranda Hukum & Kriminal Ketua Panitia Pilkades Desa Oinlasi Noh Nomleni Tak Akui Rekomendasi Bupati TTS

Ketua Panitia Pilkades Desa Oinlasi Noh Nomleni Tak Akui Rekomendasi Bupati TTS

577
0

Foto: Surat Rekomendasi Bupati TTS

SoE, Flobamora-news.com – Bakal Calon Kepala Desa Oinlasi Viktor Tampani tidak diakui keabsahannya dalam mengikuti tahapan pemilihan kepala desa. Pasalnya Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Noh Nomleni tetap menolak bakal calon kepala desa tersebut walaupun telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui Sekretaris Daerah Timor Tengah Selatan Marthen Selan untuk maju sebagai Calon Kepala Desa periode 2020-2026.

Fakta ini menunjukkan ketidakmampuan managemen organisasi yang ditunjukan Noh Nomleni dan sejumlah panitia pemilihan Desa Oinlasi, jelas salah seorang panitia kepada media ini, yang tidak ingin namanya dikorankan, beberapa hari lalu saat ditemui media FajarTimor.com.

Menurutnya, dokumen persyaratan dari Bupati tentang tidak mendapat sanksi tingkat sedang, maupun berat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, benar terpenuhi dan itu dikeluarkan BPMD TTS atas nama Bupati.

“Rekomendasi atau surat keterangan seturut persyaratan nomor 16 (dokumen persyaratan) Viktor Tampani sudah terpenuhi. Rekomendasi BPMD itu buktinya! Noh Nomleni jangan bangun interpretasi sendiri,” jelasnya.

“Terkait catatan hasil penelitian ( jadwal verifikasi dan validasi) ucapnya yang telah dipajang panitia dan kini menjadi rahasia publik, sangat disayangkan.
“Aneh! Koq catatan temuan pada poin 4, justru jelas tertulis ‘Tidak ada Surat Keterangan telah Menyampaikan LPPD dari Bupati TTS. Pada hal Ada Surat Bupati yang ditandatangan Sekda TTS, Marthen Selan, yang justru memenuhi persyaratan nomor 13. Uniknya keterangan Sekda atas nama Bupati tersebut tidak diakui Noh Nomleni. Faktanya terbaca pada kolom tidak lengkap ada centang dan kolom tidak sah ada centang,” herannya.

“Kalau Sekretaris daerah yang sudah dan sementara menjalankan tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dan kemudian bertanggung jawab kepada Kepala Daerah tidak diakui maka sama dengan kepala daerah juga tidak diakui”, katanya

Fakta penilaian kelengkapan dokumen persyaratan nomor 13 dari bakal calon kepala desa Oinlasi (Viktor Tampani) yang dikasi centang tidak lengkap dan tidak sah membuktikan bahwa Sekda Marthen Selan dan Bupati Epy Tahun tidak diakui Noh Nomleni,” unjuknya.
Tidak hanya itu lanjutnya, catatan temuan soal tidak ada permohonan yang ditujukan kepada BPD untuk memperoleh keterangan telah menyampaikan LPPD sangat tidak sesuai dengan amanat dokumen persyaratan bakal calon kepala desa (Format B.17).

“Catatan soal permohonan kepada BPD yang dialamatkan ke Viktor Tampani sebenarnya tidak ada. Karena sesuai dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi atau persyaratan nomor 14 adalah Surat Keterangan dari Ketua BPD tentang telah menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Surat tersebutpun sudah masuk saat mendaftar. Hemat saya, catatan tersebut jelas keterangan palsu dan sudah masuk unsur pidana,” tandasnya.

“Lainnya lagi, catatan butir 10 semestinya tidak diinterpretasikan seturut nilai paham panitia. Aneh koq persyaratan butir 10 ikut diinterpretasikan panitia? Waduh. Terus terang saya baru alami. Dan ini jelas terindikasi ada kepentingan terselubung. Sebaiknya independensi panitia diperiksa BPD setempat,” tantangnya.

Noh Nomleni yang sebelumnya dikonfirmasi media ini mengatakan panitia bekerja seturut aturan. Dan khusus Surat Keterangan dari Bupati kepada Bakal calon kepala desa atas nama Viktor Tampani, hanya satu.
“Surat Bupati itu ada dua. Yang dikasi masuk pak Viktor hanya satu. Yang cuman memenuhi persyaratan dokumen nomor 16. Sementara persyaratan dokumen nomor 13 tidak ada,” yakin Noh Nomleni diamini Rohim Bana.

Untuk diketahui, panitia pemilihan desa oinlasi harusnya memfokuskan tatanan kerja seturut perintah undang-undang khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

 


Reporter: TFT/TEAM


Komentar