Beranda Nasional Ketum KAMIJO: Alhamdulillah NTB Saat Ini Punya Perda Pengelolaan Hutan

Ketum KAMIJO: Alhamdulillah NTB Saat Ini Punya Perda Pengelolaan Hutan

518
0

MATARAM, Flobamora-news.com –Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 14 Tahun 2019. Perda ini mengatur tentang tata cara pengelolaan hutan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Kader Militan Jokowi Gumilar Abdul Latif melalui melalui whats App pada, Minggu (21/1/2020).

Menurut Gumilar Perda ini sangat penting karena masyarakat dapat memahami tata cara Pengelolaan Hutan yang benar”, kata Gumilar.

Apa yang penting dari PERDA ini..?

1. Pengaturan sistem kelembagaan KPH yang mengakomodasi kebutuhan teknis ditingkat tapak (Pengharagaan terhadap keberadaan Resort, adanya kepastian Rasio SdM pengelola hutan dan terbukanya peluang kemandirian pengelolaan KPH adalah beberapa aspek yang diatur komponen kelembagaan dalam PERDA ini.

2. Dalam konteks perencanaan Kawasan, adanya mandat yang tegas terkait sinegitas perencanaan antara KPH, DINAS TEKNIS, PEMDA, dan Kementerian menjadi salah satu hal yang penting untuk meminimalisir terjadinya GAP Informasi pada masing masing level institusi pengelolaan hutan di tingkat tapak.

3. Dalam konteks pemanfaatan kawasan, PERDA ini mengatur terkait luaran hasil hutan (HHBK,HHK dan JASA LINGKUNGAN) serta sistem perizinan yang menjadi keweanangan provinsi dengan harapan dapat di optimalkan dan memberikan benefit cukup signfikan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor kehutanan.

4. Dari aspek pemberdayaan dan kerjasama pengelolaan hutan, PERDA ini memberikan ruang yang akomodatif terhadap upaya pemberdayaan ditingkat lokal termasuk skema perhutanan sosial dan juga memberikan ruang kerjasama yang lebar kepada pemerintah kabupaten sampai desa untuk ikut terlibat aktif dalam upaya pengelolaan hutan.

5. Dari aspek pelaksanaan teknis kegiatan kehutanan PERDA ini memberikan mandat yang tegas dalam hal rehabilitasi dengan menyatakan bahwa Upaya RHL baru dinyatakan berhasil apa bila persentase tumbuhnya melebihi 75%, dan membebankan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan RHL minimal 3000 Ha/tahun… disisi lain PERDA ini juga memberikan ruang untuk mengoptimalkan sistem perlindungan kawasan dengan mengoptimalkan sistem pengamanan hutan, kolaborasi dan pemberian insentif perlidungan kawasan.

6. Dalam konteks pembiayaan PERDA ini memandatkan kepada daerah untuk mengalokasikan minimal 2 % setiap tahun dari total APBD untuk tiga kegiatan utama yaitu Perlindungan dan konservasi, Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial, Serta Pengelolaan hutan dan investasi kehutanan.

Dengan Hadirnya PERDA ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan hutan di NTB, tentunya dengan pengawalan kita bersama… karena peran para pihak pun terbuka melalui PERDA ini…
Link PERDA : http://bit.ly/2sJPpBH


Reporter: DPP KAMIJO


Komentar