Beranda Hukum & Kriminal Kisah Roro Jonggrang Dalam Kasus Kriminalisasi Seorang Jurnalis di Perbatasan RI-RDTL

Kisah Roro Jonggrang Dalam Kasus Kriminalisasi Seorang Jurnalis di Perbatasan RI-RDTL

1006
0

Belu, Flobamora-news.com – Kita semua tahu tentang kisah Roro Jonggrang, seorang putri nan cantik jelita, anak dari Prabu Baka. Dalam sebuah dilema besar, dia dituntut untuk harus menikah dengan Bandung Bondowoso, Raja Pengging yang terkenal sangat sakti. Karena itu, ia mencari akal untuk menolaknya. Lalu, ia mengajukan syarat untuk dibuatkan 1.000 candi dan dua buah sumur yang dalam. Semuanya harus selesai dalam semalam.

Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan yang diajukan Roro Jongrang. Ia dibantu oleh para siluman hampir saja menyelesaikan 1.000 candi itu. Sekitar pukul empat pagi, pekerjaannya pun hampir rampung. Tinggal lima buah candi dan dua buah sumur yang hampir selesai. Singkat cerita, dengan akal yang dimilikinya, Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso pun gagal mempersuntingnya.

Hal itu pun terjadi pada kasus kriminalisasi seorang jurnalis Sergap.id yang bertugas di Kabupaten Malaka, Perbatasan RI-RDTL beberapa waktu silam.

Oktovianus Seldi Ulu Berek. Begitulah nama lengkap Si Tersangka. Sudah sejak 2017 lalu dirinya menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis di Kabupaten Malaka, Provinsi NTT. Sejak itu pula, dirinya fokus dalam menulis isu-isu dugaan korupsi di wilayah tersebut. Durinya juga kerap mengungkap dinasti kepemimpinan keluarga rumah kuning di Kabupaten Malaka. Namanya sempat menjadi sorotan masyarakat di NTT karena berhasil mengungkap kasus korupsi pengadaan bibit bawang merah tahun 2018 senilai Rp 4.9 Miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 9.5 Miliar. Dari pengungkapan kasus itu, Polda NTT berhasil meringkus 9 tersangka pada awal tahun 2020. Rencananya akan ada penambahan tersangka lainnya lagi.

Pada tanggal 8 Oktober 2018, seldi menulis sebuah berita dengan judul, “Proyek Jalan Segmen I Weliman-Biudukfoho Mangkrak, Warga Mengeluh”. Setelah membaca berita tersebut, Kabid Bina Marga, Lorens Haba langsung melaporkan Seldi ke Polsek Malaka Tengah atas berita yang dimuat di Sergap.id.

Pada Sabtu (28/3/2020) siang sekitar pukul 12.00 Wita, Christian Davidson Bria Seran, ST.MM yang tak lain adalah ponakan kandung Bupati Kabupaten Malaka, Stefanus Bria Seran mendatangi Satreskrim Polres Malaka. Pada kesempatan itu, Christian Davidson Bria Seran memberitahukan kepada Seldi Berek bahwa pada kasus 8 Oktober 2018 itu, Lorens Haba memberikan uang 6 juta kepada penyidik Polsek Malaka Tengah, sehingga Seldi dipanggil polisi. Uang 6 juta itu, dipinjam oleh Lorens Haba, dan hingga sekarang belum dikembalikan.

Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 12.19 Wita, Seldi mengirim sebuah pesan di grup WhatsApp Pers & Polres (Malaka) bahwa “Waktu Lorens Haba Lapor SERGAP di Polisi….Lorens Haba sogok Polisi 6 juta…sehingga polisi periksa saya”.

Charles Dupe yang merupakan salah satu anggota Polres Malaka merasa bahwa tulisan itu merupakan tuduhan kepada Polres Malaka dan Lorens Haba. Karena itu, pada tanggal 25 April 2020, Charles Dupe pergi menemui Lorens Haba dan menunjukkan pesan itu kepadanya.

Seldi Berek bersama keempat tim kuasa hukumnya berpose bersama usai mengikuti sidang praperadilan perdana (3/6/2020).

Setelah membaca pesan tersebut, maka Lorens Haba pun langsung membantah bahwa tuduhan itu merupakan fitnah. Karena itu, dia meminta kepada Charles untuk men-Screenshot tulisan pada grup itu dan mengirimkan kepadanya.

Pada hari itu juga, setelah mendapat Screenshot tulisan Seldi Berek pada grup WhatsApp oleh Charles, Lorens pun langsung melakukan Pengaduan dan melaporkannya untuk dilakukan proses hukum.

Pada tanggal 16 Mei 2020 polres Malaka mengeluarkan panggilan kepada Seldi Berek melalui surat panggilan nomor: SP/32/V/2020/Reskrim untuk menghadap penyidik polres Malaka pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 untuk diperiksa sebagai tersangka.

Seldi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana UU ITE pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) undang- undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP.

Seldi Berek sebelumnya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polres Malaka. Bahkan Seldi sendiri tidak pernah dimintai klarifikasi. Namun, pada tanggal 11 Mei 2020 Polres Malaka mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor: Sprindik/17/5/2020/Reskrim dan berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: SPDP/10/V/2020/Reakrim tanggal 11 Mei 2020 menetapkan Seldi sebagai tersangka.

Kemudian, pada tanggal 18 Mei 2020 Polres Malaka memeriksa Seldi sebagai tersangka. Saat itulah Seldi baru mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana “penghinaan dan atau pencemaran nama baik” dan fitnah. Pada hari itu juga barulah Hand Phone milik Seldi diamankan sebagai barang bukti. “Saya tidak pernah diperiksa sebelumnya. Karena itu, saya lakukan gugatan terhadap Polres Malaka,” tegas wartawan yang kerap mengungkap kasus korupsi di Malaka itu.

Atas kejanggalan itu, Seldi pun melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Atambua. Pada tanggal 28 Mei 2020, Pengadilan Negeri Atambua mengeluarkan surat sidang praperadilan dan tercatat dengan nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN.Atb yang digelar pada Rabu (3/6/2020).

Gugatan dilakukan dengan alasan mendasar bahwa Penyidik Polres Malaka sangat cepat dan tergesa-gesa dalam menetapkan Seldi sebagai tersangka. Akibatnya, proses penetapan tersangka pun dilakukan tanpa terlebih dahulu memintai keterangan saksi dan pengumpulan barang bukti.

Satu hari sebelum sidang digelar, Kapolres Malaka, AKBP Albertus Neno bersama Kasat Reskrim Polres Malaka, Iptu Yusuf, S.H mendatangi Pengadilan Negeri Atambua untuk menemui Ketua Pengadilan.

Saat sidang perdana digelar pada tanggal 3 Juni, Kasat Reskrim Polres Malaka yang hadir dalam persidangan meminta hakim untuk menunda persidangan praperadilan dengan alasan masih melakukan koordinasi dengan pihak bagian Hukum Polda NTT. Hakim mentoleril dengan menunda sidang satu hari kemudian. Ketika sidang kedua digelar pada tanggal 4 Juni, lagi-lagi Polres Malaka beralasan. Melalui surat Kapolres Malaka yang dibacakan Hakim, Gustav Bless Kupa, S.H bahwa Polres Malaka meminta sidang ditunda hingga pekan depan karena alasan Covid-19. Kendati bukan sebuah alasan hukum, namun atas pertimbangan bersama, maka sidang kembali ditunda hingga Rabu (10/6/2020).

Ketua Tim Kuasa Hukum wartawan Sergap.id, Melkianus Conterius Seran, S.H mulai mencurigai ulah Polres Malaka. Menurut Melki, Alasan yang disampaikan Kapolres Malaka tak masuk akal. Dikatakan bahwa alasan sosial yang diajukan Kapolres Malaka dalam persidangan tidak bisa dijadikan dasar untuk penundaan persidangan kecuali alasan hukum. Alasan sosial hanya bisa dijadikan pertimbangan dalam pertimbangan. Akan tetapi, atas dasar asas ketaatan, Kuasa Hukum Wartawan Sergap.id pun mengikuti keinginan hakim.

Salah satu tim kuasa hukum wartawan Sergap.id, Silvester Nahak, S.H mengungkapkan bahwa alasan penundaan persidangan ini menjadi salah satu bukti bahwa Polres Malaka sangat cepat menetapkan tersangka, tapi lamban dalam mempertanggungjawabkannya. “Jangan sampai alasan penundaan ini hanya untuk memperbaiki kecerobohan yang sudah mereka lakukan,” kesalnya.

Kesesalan yang diungkapkan kuasa hukum wartawan Sergap.id akhirnya terbukti. Pihak Penyidik Polres Malaka pun dengan cepat melengkapi kecerobohan yang sudah mereka lalukan. Salah satu saksi, Christian Davidson Bria Seran, ST.MM baru dimintai keterangan pada tanggal 5 Juni 2020 di rumah kediamannya.

Seldi Berek, Wartawan Sergap yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Malaka

Pada sidang Praperadilan yang digelar pada tanggal 11 Juni 2020 dalam agenda Jawaban Termohon, Kuasa Hukum Polres Malaka berdalil bahwa Polres Malaka sejak tanggal 11 Mei telah melakukan interogasi terhadap saksi-saksi secara tertulis, membuat berita acara pemeriksaan saksi-saksi, dan pemeriksaan ahli. Setelah semua proses itu dilakukan barulah mereka menetapkan wartawan sebagai tersangka.

Pada sidang ini pula, muncul sebuah pasal siluman yang ditambahkan untuk memperkuat penetapan wartawan Sergap.id sebagai tersangka yaitu Pasal 207 KUHP. Padahal pasal ini tidak dimasukkan saat wartawan sergap.id ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 11 Mei 2020 lalu.

“Penetapan tersangka wartawan Sergap.id sangat cepat. Ini ibarat kisah Bandung Bondowoso saat membangun 1.000 candi. Sangat terburu-buru! Polres Malaka baru mengumpulkan bukti-bukti usai menetapkan wartawan Seldi sebagai Tersangka. Ditambah lagi adanya sebuah pasal siluman yang muncul usai klien kami ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Wilfridus Son Lau, S.H., M.H, salah satu kuasa hukum Seldi.

Son Lau menambahkan bahwa Seldi saat ini ditetapkan sebagai tersangka dengan jebakan UU ITE, bukan UU Pers. Padahal Seldi membuat pernyataan itu dalam sebuah grup WhatsApp, Pers & Polres (Malaka). Secara substansi, grup itu terdiri dari dua lembaga atau orang-orang yang mewakili dua lembaga. Pertama, para jurnalis yang mewakili perusahaan media tempat dia bekerja. Kedua, Anggota Polri yang berada di wilayah Polres Malaka. Jumlah anggotanya pun hanya 27 orang.

Dijelaskan, grup itu dibuat untuk kepentingan jurnalistik, mulai dari proses mencari, mengumpulkan, menulis, hingga menyebarluaskan berita. Polres Malaka sendiri diuntungkan dalam hal menginformasikan kegiatan mereka untuk dijadikan berita oleh para jurnalis. Sedangkan para jurnalis bisa dengan cepat mengakses atau mengkonfirmasi sebuah isu atau kasus melalui grup tersebut. “Sehingga jelas, grup itu dibuat untuk kepentingan profesi sebagai mitra, bukan untuk saling mencari-cari kesalahan bahkan menyebarluaskan apa yang di-share dan diskusikan dalam grup tersebut kepada orang yang lain yang tidak ada hubungannya dengan grup tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam fakta persidangan, pihak kepolisian sendiri sudah mengungkapkan siapa pelaku kejahatan UU ITE dalam kasus wartawan Sergap.id ini yaitu Charles Dupe. “Charles Dupe yang sebarkan informasi dalam grup tertutup itu kepada Lorens Haba yang bukan anggota grup. Seharusnya, Charles yang ditetapkan sebagai tersangka Orang yang melakukan kejahatan ITE, bukan Seldi. Jangan membuat upaya kriminalisasi terhadap seorang jurnalis hanya untuk membunuh suara-suara kritis. Ingat, ini negara demokratis, bukan otoriter! Kita Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan”. Demikian tegas pria yang akrab disapa Son Lau itu.

Saat ini, sidang Praperadilan Wartawan Sergap.id, Oktavianus Seldi Ulu Bere terhadap Polres Malaka atas penetapan dirinya sebagai masih berjalan. Karena itu, penetapan dirinya sebagai tersangka masih ditangguhkan hingga ada putusan pengadilan nanti.

Seldi ibarat Roro Jongrang yang sedang berjuang melawan kekuasaan yang besar. Namun, dalam situasi yang dialaminya saat ini, dirinya tetap teguh berjuang memberantas korupsi di wilayag perbatasan RI-RDTL.

“Saya tidak takut untuk dipenjarakan. Saya hanya takut bila orang-orang sudah tidak lagi peduli untuk memberantas korupsi,” tegas Seldi Berek.

Kasus kriminalisasi wartawan Sergap.id ini membuat saya teringat akan sebuah adegium klasik dalam hukum yang mengatakan, “Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang benar”.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar