Beranda Lintas NTT Kondisi Gedung RSP Boking Rusak, Pemkab TTS Tetap Resmikan

Kondisi Gedung RSP Boking Rusak, Pemkab TTS Tetap Resmikan

412
0

SOE, Flobamora-news.com – Panitia Khusus DPRD TTS melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Kualin dan Kecamatan Boking. Kunjungan Kerja di kecamatan Kualin berlansung di Kantor Camat Amanuban Selatan, Pasar Kualin dan Puskesmas Kolbano. Sedangkan di Kecamatan Boking di Rumah Sakit Pratama Boking pada, Jumat (29/5/2020).

Ketua Pansus Marthen Tualaka bersama anggota Pansus saat berkunjung ke Rumah Sakit Pratama Boking disambut oleh Direktur RSP Boking dr. Hardman.

dr. Hardman saat berdialog dengan Ketua Pansus dan rombongan menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam pelayanan dan kesejahteraan pegawai yang sampai saat ini tidak dihiraukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Hardman selama dirinya bertugas, tenaga pelayanan di rumah sakit ini sangat minim dan peralatan medis pun sangat terbatas, salah satunya Mobil rujukan pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

“Kami dalam satu hari merujuk Tiga orang pasien sedangkan mobil Ambulance hamya satu. Apalagi kondisi jalan yang kurang bagus, jarak tempuh cukup jauh. Bukan hanya itu, petugas saja tidak punya tempat tinggal terpaksa harus tinggal di Ruangan kosong yang ada di rumah sakit ini.

“Saya tinggal di ruang kerja saya, gedung RSP Boking dalam kondisi rusak. Hal ini membuat kami yang tinggal di dalam ruangan RSP Boking, tidak merasa nyaman. RSP Boking juga tidak memiliki generator, listrik sering padam tentu sangat mengganggu pelayanan kesehatan di Rumah Skit Pratama Boking”, kata Hardman.

“Pertama kali saya ditugaskan disini sebagai PLT, gaji saya masih terhitung di RSUD Soe, saya bertugas dari bulan mei 2019 sampai dengan desember 2019. Insentif saya tidak dibayar dengan alasan bahwa saya tidak menandatangani daftar hadir. Sementara saya harus melayani di RSP Boking. Jarak yang harus ditempuh kurang lebih Enam jam, itu kalau dalam kecepatan tinggi. Bagaiman saya harus tandatangan absen di Soe”, urai Handman.

Sementara itu petugas Laboratorium, Naris Luan, melaporkan kepada Pansus bahwa, kami petugas pelayanan kesehatan di RSP Boking ada 22 orang, dan yang mendapat tunjangan penghasilan untuk Rumah Sakit terpencil, 5 orang, lalu kami 17 orang tidak mendapat, sedangkan Perbup Nomor 59 tahun 2019 tentang “Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan yang nekerja di Rumah Sakit Terpencil Boking.

“Saat pembayaran intebsif ternyata hanya mengakomodir 5 orang, padahal jumlah kami ada 22 orang. Kami sebagai staf merasa tidak adil karena kami sama-sama kerja di RSP Boking namun cuman lima orang yang mendapat insentif, sedangkan 17 orang tidak mendapat insentif. Mungkin saja pemerintah hanya mengakui 5 orang yang kerja di RSP Boking, sedangkan kami 17 sama sekali tidak dianggap oleh pemerintah. Secara psikis, kami 17 orang merasa terganggu dan tidak menerima kebijakan tersebut”, jelas Naris.

Ketua Pansus DPRD kabupaten TTS, Marthen Tualaka, SH,MSi meminta agar persoalan yang baru disampaikan oleh Direktur RSP Boking dan 17 orang petugas pelayanan di RSP boking yang tidak mendapat insentif agar membuat laporan tertulis sehingga persoalan ini dapat di selesaikan.

Ketua DPRD, Marcu Mbau kepada awak media mengatakan bahwa, selama ini kami sering mendengar kejadian yang ada di RSP Boking. Namun hari ini saya selaku ketua DPRD baru melihat langsung kondisi RSP Boking dan mendengar langsung persoalan yang terjadi dalam pelayanan kesehatan. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya RSP Boking belum layak di gunakan.

“Dan yang lebih anehnya lagi bahwa saat rumah sakit pratama Boking diresmikan dalam keadaan rusak. Aneh masa pemerintah menerima dan meresmikan bangunan yang kondisinya dalam keadaan rusak. Hal ini yang akan kami pertanyakan pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati TTS. Kenapa meresmikan gedung yang dalam kondisi rusak. Kenapa harus memaksakan pelayanan kesehatan sedangkan gedung dalam kondisi rusak”, jelas Marcu

Wakil Ketua Pansus Uksam Selan, mengatakan, bahwa kami dari pansus akan mempertanyakan hal-hal yang terjadi di RSP Boking. Kami juga akan meminta pemerintah agar sementara ini dapat mengalihkan pelayanan kesehatan di gedung lain karena kondisi di RSP Boking dalam keadaan rusak berat. Tentu tidak layak bagi kegiatan pelayanan kesehatan. Kita harus lebih mengutamakan keselamatan pasien dan petugas kesehatan.


Reporter: Yor T


Komentar