Beranda Hukum & Kriminal Kuasa Hukum Wartawan Sergap.id Ajak Masyarakat Tolak Panggilan Polres Malaka

Kuasa Hukum Wartawan Sergap.id Ajak Masyarakat Tolak Panggilan Polres Malaka

2052
0

Belu, Flobamora-news.com – Kuasa Hukum Wartawan Sergap.id mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malaka untuk menolak semua panggilan Polres Malaka selama masa pandemi Covid-19. Hal ini diungkap Ferdinandus E. Tahu Maktaen,S.H selaku kuasa hukum Wartawan Sergap.id usai mengikuti sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Atambua, Kamis (4/6/2020).

Ajakan ini diungkapkan Ferdi lantaran Polres Malaka terkesan menghindar dari sidang praperadilan atas gugatan Wartawan Sergap.id kepada Polres Malaka.

Pada sidang perdana yang digelar pada Rabu, (3/6/2020), tanpa legalitas, Kasat Reskrim Polres Malaka Iptu Yusuf, SH menghadiri sidang Perdana Praperadilan atas gugatan Wartawan Sergap.id terhadap Penyidik polres Malaka yang digelar di Pengadilan Negeri Atambua, Rabu (3/6/2020).

Hal ini terungkap dari pernyataan Yusuf saat ditanya oleh Hakim, Gustav Bless Kupa, S.H. Saat ditanya oleh Hakim, Yusuf dengan jujur mengatakan bahwa dirinya menghadiri sidang tanpa mengantongi surat kuasa karena Polres Malaka telah memberikan kuasa kepada Divisi Hukum Polda NTT. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku hadir dalam persidangan tanpa mengantongi surat tugas dari Kapolres Malaka.

Karena alasan itu, Gustav selaku hakim pun kembali menanyakan kepada pihak Polres Malaka selaku Termohon terkait kesediaan kapan bisa menghadirkan kuasa hukum terlapor. Yusuf pun mengatakan baru bisa menghadirkan kuasa hukumnya pekan depan.

Selain itu, Yusuf berdalil bahwa mereka baru menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Atambua tiga hari yang lalu. Padahal, surat tersebut telah dibuat dan dikirimkan pada tanggal 28 Mei lalu.

Mendengar alasan dari Kasatres Polres Malaka, maka Hakim kembali menjelaskan tentang mekanisme sidang praperadilan bahwa sidang peradilan digelar dengan waktu maksimal satu minggu terhitung mulai dari sidang praperadilan dibuka.

Pada sidang kedua yang digelar pada Kamis, (4/6/2020), Seldi Berek hadir lengkap dengan keempat kuasa hukumnya. Sedangkan, dari pihak kepolisian, tidak ada satu yang menghadiri sidang.

Ketidakhadiran pihak Polres Malaka disertai dengan sebuah surat kepada pengadilan Negeri Atambua yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan. Pada surat yang dibacakan tersebut, Kapolres Malaka, AKBP Albertus Neno menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada penunjukan dari Polda NTT untuk menunjuk kuasa hukum Polres Malaka dikarenakan situasi Covid-19. Karena itu, Polres Malaka meminta agar persidangan ditunda hingga pekan depan.

Alasan ini pun langsung dibantah oleh ketua tim kuasa hukum wartawan Sergap.id, Melkianus Conterius Seran, S.H. Menurut Melki, Alasan yang disampaikan Kapolres Malaka tak masuk akal. Dikatakan bahwa alasan sosial yang diajukan Kapolres Malaka dalam persidangan tidak bisa dijadikan dasar untuk penundaan persidangan kecuali alasan hukum. Alasan sosial hanya bisa dijadikan pertimbangan dalam pertimbangan.

Akan tetapi, atas dasar asas ketaatan, Kuasa Hukum Wartawan Sergap.id pun mengikuti keinginan hakim untuk menunda persidangan hingga Rabu, (10/6/2020).

Usai persidangan itulah, salah satu tim advokad wartawan Sergap.id, Ferdinandus E. Tahu Maktaen, S.H menuturkan bahwa alasan sosial terkait Covid-19 yang disampaikan Kapolres Malaka melalui surat adalah alasan yang mengada-ada.

Menurutnya Kapolres Malaka bersama jajarannya sebenarnya kaget dan belum siap ketika di-Praperadilan-kan. Karena kaget itulah, Kapolres Malaka sengaja membuat alasan yang sama sekali tak masuk akal dalam hukum.

“Alasan sosial itu hanya dijadikan sebagai pertimbangan dalam hukum, bukan alasan dasar dalam hukum,” ketusnya.

Dikatakan lebih lanjut, Polres Malaka sendiri menetapkan wartawan sergap.id, Oktovianus Seldi Ulu Berek sebagai tersangka dan memeriksanya pada masa Pandemi Covid-19. Namun, ketika digugat, Japolres menggunakan alasan Covid-19 untuk tidak menghadiri sidang.

“Alasan dari Kapolres itu sangat tidak masuk akal dan lucu! Mereka berani menetapkan orang sebagai tersangka di masa Pandemi Covid-19.ereka berani memanggil orang untuk diperiksa pada masa Pandemi. Tapi ketika digugat, mereka menggunakan alasan Covid-19 untuk tidak menghadiri sidang,” ketusnya.

Atas alasan kapolres itu juga, maka Ferdi mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malaka untuk menolak semua panggilan Polres Malaka.

“Kalau Covid-19 dijadikan alasan untuk tidak menghadiri sidang, maka saya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malaka untuk menolak panggilan Polres Malaka untuk diperiksa, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, dalam kasus apapun dengan alasan Covid-19,” tegas Ferdi.

Dijelaskan, Polres sebagai sebuah lembaga sebenarnya boleh mengikuti persidangan tanpa menggunakan kuasa hukum. Kapolres hanya perlu memberikan surat tugas sebagai sebuah legalitas kepada anggotanya untuk mengikuti sidang praperadilan.

“Sebenarnya Kapolres susah paham ini. Tapi karena kaget dan belum siap, makanya Kapolres sengaja membuat alasan yang mengada-ada,” ucap Ferdi.

Untuk diketahui, Kapolres Malaka, AKBP Albertus Neno pada hari yang sama sedang mengikuti Rapat penerapan new normal bersama Bupati Malaka di Aula Kantor Bupati Malaka (4/6/2020). Namun, Kapolres menggunakan alasan Covid-19 untuk menghindari sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Atambua pada hari yang sama. “Ini Kapolres Malaka sedang membohongi Pengadilan Negeri Atambua,” ketus Ferdi.

Sebelumnya Wartawan Sergap.id, Oktovianus Seldi Ulu Berek yang bertugas di Kabupaten Malaka sejak tahun 2017 itu secara tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Malaka pada tanggal 11 Mei 2020.

Penetapan sebagai tersangka ini bermula dari sebuah berita yang dimuat Sergap.id dengan judul, “Proyek Jalan Segmen I Weliman-Biudukfoho Mangkrak, Warga Mengeluh” pada tanggal 8 Oktober 2018. Pada hari itu juga, Kabid Bina Marga, Lorens Haba melaporkan Seldi Berek ke Polsek Malaka Tengah atas pemberitaan yang dimuat di Sergap.id.

Pada Sabtu (28/3/2020) siang sekitar pukul 12.00 Wita, Christian Davidson Bria Seran, ST.MM yang tak lain adalah ponakan kandung Bupati Kabupaten Malaka, Stefanus Bria Seran mendatangi Satreskrim Polres Malaka.

Pada kesempatan itu, Christian Davidson Bria Seran memberitahukan Seldi Berek bahwa pada kasus 8 Oktober 2018 itu, Lorens Haba memberikan uang 6 juta kepada penyidik Polsek Malaka Tengah, sehingga Seldi di panggil polisi. Uang 6 juta itu, dipinjam oleh Lorens Haba, dan hingga sekarang belum dikembalikan.

Pada Tanggal 30 Maret 2020, Seldi Berek bertanya soal pemberitahuan Davidson Bria Seran yang mengatakan polisi terima uang 6 juta, pada Group Pers Mitra Polres Malaka.

Pada tanggal 25 April 2020, Lorens Haba melaporkan dugaan pidana pencemaran nama baik atau pemfitnahan terhadap dirinya, yang diduga dilakukan Seldi Berek melalui grup Whatsapp Pers Mitra Polres Malaka.

Pada tanggal 16 Mei 2020 polres Malaka mengeluarkan panggilan kepada Seldi Berek melalui surat panggilan nomor: SP/32/V/2020/Reskrim untuk menghadap penyidik polres Malaka pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 untuk diperiksa sebagai tersangka.

Seldi Berek, Wartawan Sergap yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Malaka

Seldi Berek ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan fitnah”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) undang- undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP.

Seldi Berek sebelumnya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polres Malaka. Bahkan Seldi sendiri tidak pernah dimintai klarifikasi. Namun, pada tanggal 11 Mei 2020 Polres Malaka mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor: Sprindik/17/5/2020/Reskrim dan berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: SPDP/10/V/2020/Reakrim tanggal 11 Mei 2020 menetapkan Seldi sebagai tersangka.

Kemudian, pada tanggal 18 Mei 2020 Polres Malaka memeriksa Seldi sebagai tersangka. Saat itulah Seldi baru mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana “penghinaan dan atau pencemaran nama baik” dan fitnah. Pada hari itu juga barulah Hand Phone milik Seldi diamankan sebagai barang bukti.

“Saya tidak pernah diperiksa sebelumnya. Karena itu, saya lakukan gugatan terhadap Polres Malaka,” tegas wartawan yang kerap mengungkap kasus korupsi di Malaka itu.

Pada tanggal 8 Mei 2020, Pengadilan Negeri Atambua mengeluarkan surat sidang praperadilan dan tercatat dengan nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN.Atb yang digelar pada Rabu (3/6/2020).


Reporter: Ricky Anyan


Komentar