Beranda Hukum & Kriminal Lakmas NTT Nilai Hiro Bana Jadi Korban Dari Keputusan Yang Keliru

Lakmas NTT Nilai Hiro Bana Jadi Korban Dari Keputusan Yang Keliru

1281
0

Foto: Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, S.H

Kefamenanu, Flobamora-news.com – Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, S.H, Menilai Hironimus Bana menjadi korban dari keputusan yang keliru. Hal ini diungkap melalui rilis yang diterima wartawan media ini, Selasa (18/5/2021) pagi, bahwa Hironimus Bana menjadi Korban dari keputusan Bupati yang dinilai itu sangat keliru.

Viktor manbait menyayangkan Bupati TTU, Drs. Djuandi David yang memiliki tim kerja yang solid dan kuat yakni: PLT Sekda, PLT BKD dan Kepala Bagian Organisasi serta Kepala Bagian Hukum, namun ada keputusan yang diambil Bupati seperti ini.

Direktur Lakmas NTT itu pun membeberkan sejumlah poin yang menjadi dasar baginya untuk menilai keputusan tersebut:

Pertama, Bupati terdahulu sebagai PPK berwenang untuk memberhentikan ASN dari jabatannya maupun mengangkat ASN dalam jabatan tertentu (Sesuai alur pikir dalam surat KASN).

Kedua, Hironimus Bana sejak 8 tahun lalu tepat 16 Agustus 2012 telah diberhentikan sebagai Camat Kota Kefa oleh Bupati dalam kedudukan sebagai PPK yang berwenang memberhentikannya. Dan sejak 16 Agustus 2012, Hironimus Bana adalah staf biasa pada Bapeda TTU bukan lagi Camat.

Ketiga, Sampai dengan tanggal hari ini, Selasa 18 Mei 2021, Bupati TTU Drs. Djuandi David belum membatalkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Hironimus Bana sebagai Camat Kota Kefa yang diterbitkan oleh Bupati sebelumnya.

Keempat, Dan menurut PLT Sekda, sebagaimana yang disampaikan ke public melalui pemberitaan-pemberitaan media, katakana,”Karena SK pemberhentian kepada yang bersangkutan di keluarkan tahun 2012, Pak Hiro kemudian mencari keadilan dengan meluangkan aduan ke Komisi ASN. Komisi ASN kemudian memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menindaklanjutinya”.

Kelima, Dalam surat KASN tertanggal 27 April itu TIDAK ADA PENILAIAN atas pengaduan dugaan pelanggaran pemberhentian Hironimus Bana sebagai Camat Kota Kefamenanu. Apakah pemberhentian Hironimus Bana itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataukah SK pemberhentian oleh Bupati saat itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?.

Keenam, KASN hanya menegaskan bahwa saat peristiwa pemberhentian itu terjadi saat KASN belum terbentuk.

Ketujuh, Meski tidak memberikan penilaian apapun atas pengaduan Hironimus Bana, apakah pemberhentiannya oleh Bupati bertentangan atau tidak dengan undang-undang . KASN menyampaikan ke Bupati, apabila Bupati akan MENGANGKAT yang bersangkutan kembali ke jabatan Camat atau jabatan lainnya yang setara, hal tersebut merupakan wewenang Bupati selaku PPK, TETAPI dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedelapan, atas surat KASN ini, Bupati kemudian mengaktifkan kembali Hironimus Bana sebagai Camat Kota Kefamenanu, (sebagaimana yang disampaikan oleh PLT Sekda, kalau pengaktifan kembali Hironimus Bana itu menindaklanjuti surat KASN), sementara tidak ada juga penilaian tertulis dari Bupati TTU atas pemberhentian Hironimus Bana oleh Bupati TTU bahwa pemberhentian tersebut bertantangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Hironimus Bana diaktifkan kembali sebagai Camat Kota Kefamenanu.

Kesembilan, Bupati TTU saat ini juga tidsk mebatalkan SK pemberhentian Hironimus Bana sebagai Camat Kota Kefa yang diterbitkan oleh Bupati TTU terdahulu sebagai PPK yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat pada lingkup Pemda TTU.

Kesepuluh, Hironimus Bana diaktifkan kembali sebagai Camat Kota Kefamenanu, padahal yang bersangkutan bukan Camat Kota Kefamenanu sejak 16 Agustus 2012 (sesuai SK pemberhentian oleh Bupati TTU terdahulu yang belum dibatalkan).

Kesebelas, Dan lagi sudah ada Camat defenitif Kota Kefamenanu sejak 2020 yang di angkat oleh Bupati TTU sebagai PPK yang berwenang untuk mengangkap Camat.

Keduabelas, Lantas Bupati TTU saat ini mengaktifkan kembali Hironimus Bana sebagai Camat untuk melanjutkan jabatan Camat yang mana?, kan Hironimus Bana sejak tanggal 14 April 2012 bukan lagi Camat. Ataukah Hironimus Bana yang adalah staf pada Bappeda TTU itu melanjutkan jabatan Camat Kota defenitif tahun 2020 yang telah di angkat dan dilantik oleh Bupati terdahulu sebagai PPK yang berwenang mengangkat dan melantik Camat dan telah di angkat sebagai Kadis LH?

Ketigabelas, Bukankah sesuai surat KASN Bupati sebagai PPK berwenang untuk mengangkat yang bersangkutan sebagai Camat Kota atau jabatan yang setara harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dimana sebagai Bupati yang baru dilantik dilarang untuk melakukan mutasi dalam waktu 6 bulan sejak tanggal dilantik?

Keempatbelas, Sebagaimana surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 02/2016 tentang penggantian pejabat pasca Pilkada yang mengacuh pada dua undang-undang:
– UU No.8/2015 tentang perubahan atas UU No.1/2015 tentang penetapan Perpu No.1/2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang khususnya pasal 162 ayat (03).
– Gubernur, Bupati atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangkah waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Kelimabelas, Dan UU No. 5/2014 tentang ASN khususnya pasal 116, ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengganti pejabat tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.



Reporter: Jovan Faot


Komentar