Lawan Rentenir OJK Bentuk TPAKD dan Lauching Program KUM MANDIRI

  • Bagikan

KUPANG, Flobamora-news.com – Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Robert Sianipar mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Launching Program Pembiayaan Melawan Rentenir (KUM MANDIRI) di Kabupaten Flores Timur. Sesuai SK Bupati Flores Timur Nomor 299 tahun 2019, sehingga dengan adanya TPAKD diharapkan bisa menjadi forum koordinasi untuk meningkatkan akses keuangan di daerah yang bisa berperan dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk dan jasa keuangan oleh Masyarakat Kabupaten Flores Timur.

Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Flores Timur dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Flores Timur pada, Selasa (21/1/2020).

Swipe up untuk membaca artikel

Kegiatan ini dihadiri Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat, Kepala OJK Provinsi NTT, Perwakilan dari Kpw Bank Indonesia Provinsi NTT, Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Flores Timur, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Flores Timur, Pimpinan Perbankan di Kabupaten Flores Timur, Kepala KPPN Kabupaten Flores Timur, Kepala BPS Kabupaten Flores Timur, Ketua Dekopinda Kabupaten Flores Timur, Rektor IKTL Waibalun, Ketua Organda Kabupaten Flores Timur dan anggota lainnya dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Baca Juga :   Diduga Mencuri HP, RA Diamankan Polres Mabar

Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hadjon dalam sambutannya menuturkan bahwa dalam rangka menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan mendorong ketersediaan akses keuangan dan optimalisasi potensi di daerah, serta sesuai dengan Radiogram mendagri Nomor : T900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang mengamanatkan agar Bupati/Walikota membentuk TPAKD di daerah masing-masing.

Akses keuangan tersebut adalah salah satu jalan untuk menjalankan visi misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022 yakni Selamatkan Orang Muda, Selamatkan Infrastruktur, Selamatkan Tanaman Rakyat, Selamatkan Laut dan Reformasi Birokrasi. Selain itu Tim ini dibentuk untuk meminimalkan ketergantungan Masyarakat dengan rentenir dan untuk meningkatkan Perekonomian Kabupaten Flores Timur”, kata Antonius.

Sementara itu Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat, Sarjito dalam sambutannya menuturkan bahwa TPAKD ini dibentuk sebagai alat dari Bupati untuk mengkoordinasikan unsur Lembaga Jasa Keuangan dan unsur Pemerintahan Daerah untuk memaksimalkan potensi daerah Kabupaten Flores Timur. Selain itu, TPAKD ini dibentuk untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Masyarakat khususnya Kabupaten Flores Timur.

Baca Juga :   Penerimaan Satgas Pamtas Pulau Terluar Periode Desember 2019 sd Agustus 2020

Disebutkan juga bahwa selama ini banyak alternatif pembiayaan kredit yang bisa mencegah masyarakat berhubungan dengan rentenir yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), hanya masyarakat kurang dikenalkan dengan pembiayaan tersebut.

  • Bagikan