Beranda Hukum & Kriminal Mantan Ketua DPRD TTS Diduga Melakukan  Pelecehan Terhadap DS, BK Mulai Agendakan...

Mantan Ketua DPRD TTS Diduga Melakukan  Pelecehan Terhadap DS, BK Mulai Agendakan Pemeriksaan

1395
0

SOE, Flobamora-news.com – Diduga lakukan pelecehan terhadap seorang ibu berinisial DS yang juga seprang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jean Neonufa mulai serius ditangani oleh Badan Kehormatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan, Sefrit Nau didampingi oleh anggota Lorens Jehau dan Thomas Lopo di ruang BK DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada, Jumat (16/04/2021).

Ketua Badan Kehormatan Sefrit Nau mengatakan bahwa, kami hari ini telah melakukan rapat internal dan dalam rapat telah diputuskan bahwa, kami akan mengeluarkan undangan pada hari ini juga untuk memanggil korban dan para saksi. Setelah itu baru akan memanggil terlapor dalam hal ini Jean Neonufa yang adalah anggota DPRD.

“BK juga sudah mengagendakan bahwa pada hari selasa, (20/4) jam 10:00 WITA akan mengundang korban dan empat saksi yang sudah disebutkan oleh korban pada laporan awal ketika korban datang lapor. Dan agenda pemeriksaan seputar laporan yang di sampaikan oleh korban tentang dugaan pelecehan yang di lakukan oleh Jean Neonufa, kepada korban BS”, kata Sefrit.

“Jika dalam pemeriksaan terhadap terlapor dan ingin mengajukan saksi maka BK akan tetap menghargai hak hukumnya terlapor”, jelas Sefrit.

Dalam keterangan pers, ketua BK juga menyampaikan bahwa, karena terlapor adalah anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD maka, saat pemeriksaan terlapor dalam hal ini Jean Neonufa tidak ikut dilibatkan dalam pemeriksaan korban dan saksi.

Saat ditanya bahwa, terlapor juga pernah tersandung kasus yang sampai hari ini belum ada putusan dan menjadi pertanyaan publik tentang hasil putusannya seperti apa?

Badan Kehormatan sedang menunggu pendapat ahli, untuk melengkapi semua tahapan dan telah sampai pada tahapan akhir.

“Kami hanya menunggu pendapat ahli yang mana surat ditujukan kepada Badan Kehormatan DPRD Provinsi, dan kementrian hukum dan HAM.Provinsi NTT. Surat permohonan kami untuk mendapatkan pendapat ahli yang belum kami dapat. Jika hari senin tanggal (19/4), BK DPRD TTS sudah mendapatkan pendapat ahli dari tiga kasus yang di laporkan ke BK, maka paling lambat awal bulan mei 2021, BK sudah memberi putusan dan sanksi kepada Tiga orang anggota DPRD yang tersandung kasus”, tegas Sefrit.

“Lambatnya putusan terhadap Tiga kasus lama tersebut bukan karena BK kecolongan tetapi karena faktor adanya covid-19”, pungkas Sefrit.


Reporter:  Yor.T


Komentar