Beranda Komunitas Marten Tualaka: LAI KGS TTS Harus Terdaftar dan Kantongi SKT dari Kesbangpol

Marten Tualaka: LAI KGS TTS Harus Terdaftar dan Kantongi SKT dari Kesbangpol

531
0

SOE, Flobamora-news.com – Empat pengurus Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Komando Garuda Sakti (KGS) mendatangi komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna mengantarkan profil dan sekaligus memberitahukan keberadaan lembaga tersebut. Kedatangan mereka diterima oleh Ketua Komisi IV, Marten Tualaka S.H. M.Si bersama anggota Jasin Benu S.Pt. di ruang komisi IV DPRD Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada, Senin (30/11/2020).

Empat orang pengurus DPC LAI KGS antara lain Ketua DPC Andi Taniu, Bendahara Marce Metkono, Profos Angki Fatbanu, dan Devisi Dana Desa, Agustinus Snae,

Dalam pertemuan tersebut Andi Taniu menjelaskan bahwa kedatangan kami pengurus guna mengantarkan profil lembaga dan menginformasikan keberadaan lembaga ini dan telah mengukuhkan 20 badan pengurus pada tanggal (25/11/2020) di Hotel Dena Soe. Kami juga sudah mendaftarkan ke Kesbangpol dan sekarang tinggal menanti surat keterangan terdaftar (SKT).

“LAI KGS adalah salah satu lembaga kontrol dari pada pemerintah, yang mana kami akan siap kontrol dan menyikapi setiap program pemerintah seperti proyek-proyek, bantuan-bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan pemerintah desa”, jelas Taniu.

Lanjut dia, ada tiga pilar yang akan di laksanakankan oleh Lembaga Aliansi Indonesia, Komando Garuda Sakti yaitu,

– LAI KGS akan melaksanakan tindakan penyelamatan aset negara.

-LAI KGS akan melakukan penegakan kebenaran dan keadilan, yang mana didalamnya juga tentang advokasi hukum, atau pendampingan masyarakat di bidang Hukum.

– LAI KGS akan menjaga keutuhan NKRI.
Akhir dari penjelasan ketua DPC LAI KGS kabupaten TTS bahwa kami sekarang lagi merekrut 100 orang yang ingin bergabung di LAI KGS.

Sementara itu Ketua Komisi IV Marten Tualaka  mengatakan, bahwa pada prinsipnya kami dari DPRD selalu menerima kehadiran lembaga-lembaga yang punya perhatian kontrol pelayanan publik. Namun lembaga tersebut harus melaporkan diri kepada Kesbangpol agar dapat terdaftar dan bisa menerima atau mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) dari kesbangpol.

“Lembaga yang tidak terdaftar pada kesbangpol dan tidak mengantongi SKT, akan menimbulkan multitafsir ketika melaksanakan tugas di lapangan. dan harapan kami agar semua lembaga bisa terdaftar pada kesbangpol sehingga pemerintah juga dapat mengontrol setiap pergerakan atau aktifitas dari pada lembaga tersebut”, tutup Marten.


Reporter:  Yor.T.


Komentar