Beranda Pendidikan Masih Banyak Guru Honor SMK/SMA di Kabupaten TTS Belum Ada NUPTK

Masih Banyak Guru Honor SMK/SMA di Kabupaten TTS Belum Ada NUPTK

485
0

SOE, Flobamora-news.com – Ketua Komisi Marten Tualaka S.H. M.Si memberikan keterangan pers terkait  penyerahan empat Surat Keputusan (SK) Ijin Operasional yang di serahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT  (10/12) di ruang Komisi IV DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) pada, Jumat (11/12/2020).

Dalam keterangan pers Ketua Komisi IV Marten Tualaka di dampingi oleh Sekertaris komisi Habel Hoti bersama Anggota Jason Benu, Deksi Letuna, Robi Faot, Hilda Yupik Boimau S.Pd, Marleni Lakapu.

Ketua Komisi IV Marten Tualaka menjelaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT telah menyerahkan Empat buah Surat Keputusan (SK) Ijin Oprasional  sekolah kepada komisi IV DPRD TTS yang membidangi pendidikan.

“Empat  SK Ijin Oprasional yaitu satu SMK yaitu SMK Negeri Negeri Polo di Kecamatan Amanuban Selatan dan tiga buah SMA yaitu SMA Negeri Pantola di Desa Oele’u Kecamatan Kolbano, SMA Negeri kiubaat di Kecamatan Amanuban Selatan dan SMA Negeri Sabun di Kecamatan Boking sementara yang lain dalam proses kalau sudah final maka akan kami sampaikan. Hal ini menjadi pergumulan komisi IV sesuai dengan aspirasi yang disampaikan ke komisi”, jelas Marten.

“Kami akan sampaikan kepada Empat sekolah tersebut untuk secepatnya mempersiapkan semuanya agar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT turun untuk menyerahkan secara langsung ke pihak sekolah yang bersangkutan”, kata  Marten.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi Jason Benu mengatakan bahwa, Setiap sekolah harus selalu mengupdate data. Karena jika tidak update data maka sekolah tersebut seolah-olah ada tapi tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. dan buat para guru honor, semuanya segera mempersiapkan berkasnya dan jangan hanya memperoleh SK dari kepala sekolah, tapi harus memperoleh Surat keputusan (SK) dari Kepala Dinas.

Sementara itu Sekertaris komisi Habel Hoti menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat tentunya mengapresiasi penambahan SMK dan SMA. Ini satu hal yang luar biasa bahwa Pemerintah Provinsi punya perhatian, namun setidaknya pemerintah daerah membuka ruang lagi untuk bagaimana ada penambahan Universitas di kabupaten TTS. Jika Pemerintah Daerah membuka ruang untuk membuka Universitas, maka otomatis kita telah menutup ruang bagi anak-anak TTS untuk menuntut ilmu di luar daerah.

Anggota komisi Marleni Lakapu mengatakan bahwa, ada beberapa SMA dan SMK, yang NUPTK nya tidak diurus oleh operator, serta ada sekolah yang kepala sekolahnya malas tahu dengan status NUPTK dari guru-guru yang mengajar pada sekolah tersebut ini menjadi perhatian serius Komisi IV.

“Salah satu syarat untuk mengurus NUPTK setiap guru honor adalah guru tersebut harus memperoleh SK dari Kepala Dinas Pendidikan. Tapi jika guru honor hanya memiliki SK dari kepala sekolah maka otomatis NUPTK nya tidak bisa diproses”, ujarnya.

“Masih ada banyak guru honorr yang belum punya NUPTK, pada hal guru tersebut sudah mengajar dari tahun 2014. Harapan kami agar para kepala sekolah menginformasikan kepada para guru honor agar segera mempersiapkan berkasnya sehingga dapat mengurus NUPTK”, pungkss Deksi Latuna.


Reporter: YOR T


Komentar