Beranda Tak Berkategori Melki Laka Lena: Kebijakan Presiden Melarang Mudik Patut Diberi Apresiasi

Melki Laka Lena: Kebijakan Presiden Melarang Mudik Patut Diberi Apresiasi

569
0

Foto: Anggota DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena

KUPANG, Flobamora-news.com – Wakil ketua komisi IX DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Jokowi bersama jajarannya dalam.memantau dan mencermati.dengan serius sekaligus membahas langkah-langkah penanggulangan Virus Covid-19. Selain itu juga kebjjakan Presiden melarang mudik. Kebijakan ini perlu diapresiasi sekaligus disertai langkah-langkah yang diambil pemerintah dan mengajak peran serta  masyarakat untuk bersama menjalankan keputusan ini.  Hal ini disampaikan oleh Emanuel Melkiades Laka Lena pada, Selasa  (21/04/2020).

Menurut Emanuel, keputusan Presiden Jokowi bisa dipahami terkait perkembangan dan sebaran kasus Covid-19 harus diantisipasi lebih serius, ketat dan disiplin. Keputusan untuk melarang mudik bagi semua pihak, setelah mencermati semua dinamika kasus covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Berrhasil tidaknya pengendalian covid-19  sangat ditentukan  dengan kesadaran masyarakat pemudik dalam jumlah besar saat mudik.

“Untuk itu pemerintah perlu memperkuat edukasi secara masif dengan menggunakan berbagai media, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh budaya disertai penegakan hukum terhadap warga negara untuk mematuhi kebijakan pemerintah ini secara disiplin. Pemerintah juga perlu memastikan data warga yang terdampak dan tidak bisa mudik yg harus mendapat bantuan sosial sesuai hak haknya”, kata Melki.

Lebih lanjut Melki mengatakan, bagi masyarakat yang sudah terlanjur pulang ke kampung, kepala desa, lurah dan Ketua RT/RW harus mendata dengan jelas dan berlakukan karantina mandiri secara ketat dan disiplin. Selama 14 hari karantina mandiri warga yang balik ke kampung dr daerah episentrum atau dari luar negeri dicek kondisinya secara teratur oleh tenaga kesehatan sesuai protokol kesehatan. Perlu dilakukan sanksi sosial bagi warga atau keluarganya yang tidak disiplin karena bisa bahayakan warga di kampungnya.

“Khusus untuk bantuan sosial bagi warga miskin yang belum masuk data mestinya tetap dibantu sesuai kebijakan lokal misalnya bantuan yg tersedia dibagi secara merata misalnya dengan memperkecil bantuan untuk seluruh warga miskin di tingkat RT/RW bersangkutan sehingga semua yang miskin kebagian. Semua jenis bantuan sosial pemerintah seperti bantuan sembako, kartu pra kerja, program padat karya, listrik gratis atau diskon 50% plus program sosial lainnya dari pemerintah pusat sampai daerah juga pihak swasta betul betul harus dipastikan untuk menjangkau warga yang membutuhkan”,.pungkas Melki


Reporter: Ricky Anyan


Komentar