Beranda Nasional Menkopolhukam dan Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2020 Tetap Dilaksanakan

Menkopolhukam dan Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2020 Tetap Dilaksanakan

176
0

Belu, Flobamora-news.com – Menkopolhukam dan Mendagri menyebut bahwa Pilkada Serentak 2020 akan tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti. Pelaksanaan Pilkada Serentak ini pun disertai dengan tambahan anggaran yang sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diungkapkan kedua menteri dalam sambutannya di halaman Kantor Bupati Belu saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Kamis, (18/6/2020)

Menkopolhukam, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH., S.U., M.I.P dalam sambutannya juga mengajak semua untuk menyambut pemilu dengan sebaik-baiknya untuk menentukan pemimpin yang sah. Menurutnya, memil8h pemimpin yang baik karena pemimpin itu akan mengambil keputusan-keputusan yang sah untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan negara antara lain menjaga integritas teritori dan ideologi, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan menegakkan demokrasi.

Menkopolhukam, Mahfud Md

“Demokrasi itu kekuasaan ditentukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Artinya setiap rakyat punya hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan. Namun, apabila demokrasi dibiarkan jalan sendiri bisa menjadi anarki. Alasannya, demokrasi berprinsip rakyat bebas, kebebasan yang dibiarkan itu bias menjadi anarki. Anarki artinya orang bertindak sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, konstitusi mengatakan kita menganut demokrasi,’’ ungkap Menkopolhukam.

Dikatakan lebih lanjut, selain demokrasi, Negara Indonesia juga menganut paham nomokrasi atau hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Karena itulah kita menganut konstitusi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar 1945. “Pilkada sebagai implementasi dari demokrasi dilaksanakan menurut UUD menandakan kita menganut sistem nomokrasi sebagai negara hukum sehingga demokrasi harus diawasi oleh hukum,’’ jelasnya.

Mendagri RI, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, pada kesempatan itu juga menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ada 15 tahap. Dalam 15 tahapan itu, lima tahap telah berlangsung dari tahun 2019. Akan tetapi, memasuki bulan Maret 2020, 10 tahapan lain terpaksa ditunda oleh KPU karena merebaknya Pandemi Virus Covid-19.

Mendagri Tito Karnavian

Pada bulan yang sama, Menteri Keuangan RI pun telah menyetujui anggaran Pilkada yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk KPUD dan Bawaslu Daerah. Uang tersebut tidak digunakan untuk Covid-19 karena penanggulangan Covid-19 menggunakan sektor lain termasuk belanja tidak terduga.

Diungkapkan, saat ini, Pemerintah pusat telah mengambil keputusan politik agar Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat antara Mendagri, DPR RI, KPU, dan Bawaslu. Hasil keputusannya pun dituangkan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Bahkan KPU sudah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan tahapan yang sudah digulirkan per 15 Juni 2020. “Hari ini juga sudah di launching dari KPU sekaligus dimulainya pelantikan Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan seluruh TPS sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Verifikasi faktual akan dimulai tanggal 24 Juni untuk calon perorangan,’’ ujar Mendagri Tito.

Dalam melakukan verifikasi faktual tanggal 24 Juni nanti dilaksanakan sesuai dengan Protokol Covid-19. Hal tersebut pun telah diatur di dalam PKPU.

“Ini sudah dilakukan rapat bersama Gugus Tugas Covid-19 maupun Menteri Kesehatan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan, salah satunya saat kampanye nanti tidak boleh ada kampanye akbar, pada saat pemungutan suara juga di atur pada setiap TPS,’’ jelas Mendagri.

Lanjutnya, di daerah yang memiliki internet yang baik, semua tahapan bisa dikerjakan melalui internet termasuk kampanye akan didorong menggunakan Virtual kecuali di daerah yang lambat internetnya dan sistem komunikasi kurang baik terpaksa menggunakan cara manual dengan tetap ikuti Protokol Kesehatan Covid-19.

“Apabila ada bimbingan teknis untuk panitia add hock oleh KPUD dan Bawaslu juga tetap mengindahkan Protokol Covid-19 dan laksanakan secara bertahap atau per klaster per daerah,” ungkapnya.

Dijelaskan, ada anggaran yang ditambahkan oleh Pemerintah” untuk penambahan TPS dan penambahan untuk peralatan pencegahan Covid-19 seperti masker, handsanitizer, sarung tangan, sabun untuk melindungi penyelenggara maupun pemilih pada saat pencoblosan tanggal 09 Desember nanti.

“Saya mohon kepada rekan-rekan Kepala Daerah agar naskah yang sudah disepakati dalam NPHD segera dicairkan karena rekan-rekan dari KPU dan Bawaslu sudah harus bekerja. Kepada KPU maupun Bawaslu segera bekerja dengan tetap perhatikan Protokol Covid-19,” pintanya.

Turut hadir pada tatap muka bersama Menkopolhukam dan Menteri Dalam Negeri RI ini antara lain Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Malaka, Forkopimda Plus dari Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Kabupaten Malaka serta Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN/BUMD.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar