Beranda Lintas NTT Merasa Tidak Puas, Masyarakat Laporkan Dukcapil, Pansus DPRD TTS Melakukan Uji...

Merasa Tidak Puas, Masyarakat Laporkan Dukcapil, Pansus DPRD TTS Melakukan Uji Petik

326
0

SOE, Flobamora-news.com – Pansus laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2020 di hari ke Empat, dipimpin Wakil ketua II DPRD Yusuf Soru melakukan uji petik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada, Selasa (20/04/2021)

hadir dalam rombungan, ketua pansus, Marten Tualaka wakil ketua pansus Uksam selan, angota pansus Hendrik Babis, Habel Hoti, Jason Benu, Marliana Lakapu, Yupik Boimau, dan Melianus Bana.

Ketua Pansus Marten Tualaka mengatakan bahwa, Berdasakan laporan masyarakat yang disampaikan ke DPRD bahwa ada banyak urusan menyangkut administrasi seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, kartu keluarga, KTP-e dan lain-lain, sampai dengan hari ini urusannya belum selesai atau belum tuntas. Kami ingin mencari tahu apa kendalanya sehingga urusan penyelesaian dukumennya belum selesai sampai sekarang.

“Tentunya kendala seperti pemadaman listrik yang berdampak sampai jaringan internet, namun kita harus mengakui bahwa, sampai dengan sekarang, banyak masyarakat yang belum mendapat dukumen yang diurus. Kami perlu datang ke sini karena ada masyarakat yang sudah urus dari tahun 2020, namun sampai dengan sekarang belum memperolehnya”, jelas Marten.

Sementara wakil ketua pansus LKPJ Uksam Selan mengatakan bahwa, Dinas Kependudukan adalah wajah TTS. Yang mana pelayanannya harus maksimal, karena kota sebesar ini dengan topografi wilayanya sulit terjangkau karena berbukit-bukit, sehingga opsi pelayanannya 1×24 jam adalah opsi yang sangat tepat.

Anggota Pansus lainnya, Jason Benu menambahkan bahwa, kami dalam pandangan umum fraksi Nasdem mendorong agar memprioritaskan pada masyarakat miskin, jompo, dan disabilitas, sehingga pelayanan tidak terkesan bahwa pelayanannya menyampingkan masyarakat miskin, dan difabel, dan mengutamakan yang nondisabilitas, di

Hal senada juga disampaikan oleh Hendrik Babis, bahwa kita berharap ini pelayanan publik, sehingga menjadi perhatian masyarakat kabupaten TTS. Pengeluhan paling tinggi dan pengaduan paling banyak ke DPRD tentang pelayanan.

“Ada beberapa dinas, dan salah satunya adalah Dinas Kependudukan, sehingga kami dari DPRD berharap agar pelaksana tugas (PLT) memiliki inofasi yang baru. Kami juga berharap agar fasilitas pelayanan harus memadai, sehingga masyarakat yang mendapat pelayanan merasa nyaman, dan hal ini akan pansus rekomendasikan ke pemerintah agar bisa memberi fasilitas berupa gedung yang bagus”, kata Hendrik.

Wakil ketua II DPRD TTS, Yusuf Soru mengatakan bahwa, Pansus DPRD akan menghasilkan sesuatu dukumen, yang namanya rekomendasi dan catatan strategis, dari DPRD ke LKPJ. Nanti hasilnya wajib dilaksanakan oleh semua stekholder, termasuk lembaga-lembaga di luar pemda. Seperti Polres, Kejaksaan dan Pengadilan. Hasil rekomendasi ini akqn diparipurnakan yang disebut paripurna istimewa. Sehingga teman-teman di setiap OPD jangan beranggapan bahwa pansus datang dan mencari-cari kesalahan. Jelas Yusuf.

PLT Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Apner Tahun menjelaskan kepada rombongan pansus bahwa, dukumen kependudukan yang setiap tahun dari dinas melaksanakan tugas di lapangan yang diistilahkan P3SK. Pelayanan keliling sama sekali tidak ada tunggakan, dan tidak terbawa ke tahun berikutnya.

“Persoalan yang kami hadapi sampai berkasnya masih ada itu karena berkasnya tidak lengkap, dan jika tidak lengkap maka otomatis tidak di proses. Pada tahun kemarin ada 65 desa yang kami layani”, jelas Tahun.

“Mulai hari ini Dinas Dukcapil mulai melakukan pelayanan dan pencetakan KTP-e. Kabupaten TTS mendapat jatah sebanyak 27 ribu keping dalam satu tahun, yang notabennya 17 ribu sudah dipakai untuk pelayanan P3SK dan pelayanan rutin. Sementara stok yang ada sebanyak 10 ribu keping, serta alat cetak yang awalnya hanya dua saja, namun sudah perbaiki semuanya sehingga alat cetak yang di pakai sekarang sebanyak Enam”, katanya.

“Sekarang Dukcapil tidak akan menerbitkan surat keterangan lagi”, pungkas Apner.



Reporter: YOR T


Komentar