Beranda Hukum & Kriminal Nasib Guru Honorer Tak Diperhatikan, Forum GTKHNK 35+ Datangi Komisi IV DPRD...

Nasib Guru Honorer Tak Diperhatikan, Forum GTKHNK 35+ Datangi Komisi IV DPRD TTS

1936
0

SOE, Flobamora-news.com – 11 guru honorer sekolah negeri di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK 35+)  mendatangi gedung DPRD. Kedatangan para guru disambut Ketua Komisi IV Marten Tualaka S.H, M.Si dan Wakil Ketua Sefrit Nau di ruang komisi pada,  Jumat (18/09/2020).

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Forum GTKHNK 35+ Jane pelokila S.Pd.K , Wakil ketua Ayub Derek Bitu S.Pd, Sekertaris Maksemsius Telubuling S.Pd., Bendahara Yosina eric Bay , Humas Saul Kause, S.Pd., Koordinator Umum Tofilus Missa S.Pd., Koordinator TK Rini Saekoko S.Pd., Koordinator SD Damaris Mangngi S.Pd., Koordinator SMP Ferderika Moy S.Pd. dan Koordinator SMA/SMK Noh Besi, S.Pd.

Dalam pertemuan dengan Komisi IV Ketua forum GTKHNK 35+, Jane Pelokila meminta dukungan DPRD dengan memberikan rekomendasi dukunangan agar forum ini memiliki keabsahan secara hukum.

Menurut Jane, bahwa terbentuknya forum GTKHNK 35+ karena adanya Enam daftar infentaris masalah, antara lain:

1. Tidak bisa daftar CPNS karena terkendala usia 35 tahun keatas.

2. Gaji GTT/PTT dari dana BOS sangat rendah rata-rata dibawah 300 ribu rupiah.

3. Sulit untuk pree tes PPG bagi guru honor yang induk di sekolahan negeri sehingga tidak ada peluang untuk sertifikasi.

4. Gaji insentif daerah sangat kecil.

5. Susah untuk mensapatkan SK Kepala Daerah,

6. Kesulitan membuat NUPTK.

Sementara itu Ketua komisi IV, Marten Tualaka mengatakan bahwa, saya berterimah kasih buat teman-teman guru Non-PNS yang sudah membawa aspirasi ke ruang komisi IV. Karena sesungguhnya
tidak ada yang mau berjuang untuk kita, selain diri kita sendiri yang harus berjuang.

“Yang terjadi sekarang bahwa, di Kabupaten TTS mengalami kekurangan guru PNS, di sebabkan karena banyak guru PNS yang tiap tahun pensiun dan ada juga yang meninggal dalam tugas. Untuk menjawab kekurangan guru maka harus ada tenaga guru honorer. Namun sangat disayangkan karena dana untuk memberi insentif tidak cukup, sehingga perekrutan tenaga guru honorer dibatasi”, kata Marthen.

Wakil ketua komisi IV Sefrit Nau mengatakan bahwa, persoalan pendidikan bukan menjadi hal yang baru. Namun ini menjadi percakapan nasional karena pendidikan menjadi ujung tombak bangsa yang harus di perhatikan dan di fasilitasi dengan baik.

“DPRD TTS melalui Komisi IV tidak memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi kepada rekan-rekan. Namun bukan berarti tidak mendukung teman-teman. Kami akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan DPRD, karena yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi adalah pimpinan lembaga”, jelas Sefrit.

“Untuk itu harus memiliki legitimasi lembaga baru bisa ada rekomendasi dukungan dari DPRD. Guru ibaratnya pelita, tanpa guru dunia akan menjadi gelap. Jika ingin dunia menjadi terang, maka kesejahtrahan guru perlu diperhatikan. Bukan itu saja, guru juga perlu diperlakukan dengan baik”, pungkas Sefrit.

 


Reporter:  Jor.T


Komentar