Beranda Hukum & Kriminal Pekerjaan Puskesmas Taneotob Dinilai Tak Memenuhi Standar PT Indoraya di PHK

Pekerjaan Puskesmas Taneotob Dinilai Tak Memenuhi Standar PT Indoraya di PHK

787
0

SOE, Flobamora-news.com – Proyek Pembangunan gedung Puskesmas di Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten TTS  Provinsi NTT terancam gagal. Pasalnya pembangunan Puskesmas tersebut tidak memenuhi standar. Penandatanganan kontrak kerja proyek ini pada tanggal (9/7/2019) dan DiPHK tanggal (5/12/2019).

Menurut PPK Nikson Lopo kepada awak media di lokasi bangunan Puskesmas Taneotob bahwa, bangunan Puskesmas Taneotob mulai berkontrak pada tanggal (9/7/2019) dan yang mengerjakan bangunan Puskesmas ini adalah PT. Indoraya dengan besaran anggaran 2,9 Miliar. Selama pekerjaan dalam 150 hari itu, progresnya tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan yang sudah dibuat. Bobot pekerjaan tidak tercapai pada setiap minggu sampai dengan tanggal 5/12/2019.

Oleh karena itu  kami berikan teguran selama tiga kali dan sudah ada rekomendasi dari konsultan pengawas. Kami terpaksa mengambil tindakan melakukan PHK pada tanggal (5/12/2019) terhadap kontraktor PT.Indoraya”, kata Nikson.

Sebenarnya Puskesmas ini dibangun untuk melayani masyarakat dua desa, yaitu desa Taneotob dan desa Noebesi Kecamatan Nunbena. Sumber dananya dari DAK Reguler, sebesar 2,9 miliar. ekerjaan yang sudah tuntas adalah 30%. Dana yang sudah dicairkan pada kontraktor adalah 20% dari dari 2,9 Miliar.”, ujar Nikson.

“Sementara ini kami lagi usulkan perencanaan untuk sisa pekerjaan saja”,. jelas Nikson.

Sementara itu, wakil ketua Pansus LKPj, Uksam Selan kepada media ini bahwa, Kami dari pansus LKPj akan mempertanyakan tentang lokasi penempatan Puskesmas yang sementara dibangun yang menelan biaya 2,9 Miliar. Dinas Teknis harus bertanggung jawab dari sisi pemanfaatan Puskesmas tersebut. Soalnya Puskesmas yang begitu besar dengan anggaran 2,9 Miliar, namun hanya melayani dua desa. Kenapa bukan dibangun di desa lil’ana biar bisa melayani beberapa desa, sesangkan di lokasi yang sekarang dibangun menjadi Pustu.

“Pansus juga akan meminta kepada Dinas Kesehatan kabupaten TTS, agar menjelaskan secara rinci, tentang persentasi bangunan yang ada sampai terjadinya PHK. Dengan adanya pencairan 20% pada kontraktor dengan bangunan yang ada sudah seimbang atau tidak. Jika fisik bangunan baru 15%, sedangkan kontraktor sudah mengambil dana 20%. Lalu pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab dengan dana 5% tersebut.  Jika ada kerugian negara maka pihak-pihak yang terkait disalamnya harus bertanggung jawab. Terutama konsultan pengawas, kontraktor dan Dinas Teknis. Pansus akan meminta agar segera di audit”, jelas Uksam.


Reporter: Jor T


Komentar