Beranda Lintas NTT Pembangunan Bendungan Temef Sudah 71 persen, Ganti Rugi Lahan Segera Diproses

Pembangunan Bendungan Temef Sudah 71 persen, Ganti Rugi Lahan Segera Diproses

707
0

SOE, Flobamora-news.com – Rombongan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPj Bupati, senin (3/5/2021) mengunjungi lokasi pembangunan bendungan Temef di Desa Oenino, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada, Senin (3/5/2021).

Rombongan di pimpin oleh wakil ketua II DPRD Yusuf Soru dan didampingi oleh, ketua pansus, Marten Tualaka, wakil ketua, Uksam selan, serta semua angota pansus. Rombongan diterima oleh PPK bendungan Temef, Fajar Hariaje, perwakilan PPK bidang pengadaan tanah, perwakilan PT.waskita Karya dan PT. Nindi Karya.

Dalam kunjungan tersebut, wakil ketua II DPRD, Yusuf Soru mengatakan bahwa, kami dari DPRD sangat mendukung kegiatan pembangunan bendungan Temef. Lembaga DPRD TTS akan terus mendorong pemerintah agar secepatnya dapat mengurus semua administrasi keuangan sehingga bisa mencairkan biaya ganti rugi.

Kepala Desa Oenino, Agustinus Fina meminta tim Pansus DPRD suarakan ganti rugi lahan masyarakat di lokasi pembangunan bendungan Temef. Hal itu disampaikan kepada rombongan Pansus saat gelar kunjungan.

Pada kesempatan tersebut ia mengatakan masyarakat menerima pembangungan bendungan tetapi sampai saat ini tidak ada protes maupun penolakan. Karena itu ia meminta pemerintah segera membayar ganti rugi lahan kepada masyarakat.

“Kami sudah sosialisasi tentang ganti rugi lahan karena itu kami harap DPRD suarakan ini agar tidak ada tuding menuding ditengah masyarakat”,ujarnya

ia menjelaskan data kepemilikan lahan sudah diserahkan ke Dinas PRKP namun masih ada sedikit perubahan.

Ketua Pansus, Marthen Tualaka menilai pembebasan lahan pada lokasi pembangunan Temef cukup lambat. Padahal kegiatan fisik sudah mencapai 71 persen lebih. Karena itu dirinya minta pihak Balai Wilayah Sungai NTT harus mempercepat proses pembebasan lahan.

Sementara itu Wakil Ketua Pansus,Uksam Selan mengatakan sangat mendukung agar pembangunan bendungan Temef selesai untuk dimanfaatkan masyarakat.

Menurutnya karna lokasi pembangunan ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan melibatkan Dinas PRKP sehingga pihaknya perlu melakukan pengawasan. Dirinya minta dilakukan pendataan dan verifikasi yang baik untuk memperlancar proses pembebasan.

“Kami harap Pemerintah Desa membantu Pemda dalam pendataan sehingga saat dilakukan verifikasi tidak ada hambatan dalam ganti rugi kepada masyarakat”, ujar Uksam.

Sesuai Informasi yang diperoleh, pembangunan bendungan Temef selesai masa kontrak pada tahun 2022 yang mana asas manfaat segera dinikmati karena itu pembebasan lahan segera diselesaikan.

“Kami dukung full sehingga ada persoalan, ya tolong sampaikan supaya kami bantu,jika harus ke kementrian kami siap,jangan sungkan untuk komunikasi”,tambah politisi PKPI ini

Perwakilan Balai Wilayah Sungai NTT, Hendrik mengatakan untuk pembebasan lahan ada dua lokasi. Untuk kawasan kuari sudah ada ijin pakai namun dalam perjalanan ada komplain dari beberapa masyarakat Pene Utara.

“Kalau secara keseluruhan sudah kami lakukan bersama hanya masih menunggu
peta dari kementerian. Kami ingin setelah fisik pembangungan selesai maka pembebasan lahan juga sudah beres”, tegasnya.

Lebih lanjut,ia mengatakan kebutuhan lahan pembangunan bendungan seluas 480 hektar namun dari hasil pengukuran bersama terdapat 489, terdapat selisih 9 hektar.
Tahapan pengukuran untuk ganti lahan belum dilakukan karna Kantor Pertanahan TTS hanya menunggu delegasi Kanwil Pertanahan NTT.

Selain itu juga tahapan pemasangan tapal batas kawasan hutan sudah dilakukan dan sekarang kendala masih menunggu persetujuan Kementrian lingkungan dan kehutanan. Karna itu dirinya minta bantuan pansus LKPJ DPRD dalam segala proses agar proyek pembangunan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

“Kami harap data kepemilikan betul betul valid sehingga masyarakat jangan lama menunggu proses ganti rugi”,ujarnya.


Reporter: YOR T


Komentar