Beranda Hukum & Kriminal Pemberhentian Agustinus Manek Dari Kaur Desa Biau Cacat Hukum

Pemberhentian Agustinus Manek Dari Kaur Desa Biau Cacat Hukum

455
0

Foto : Melkianus Contarius Seran, SH

MALAKA– Pengacara Melkianus Contarius Seran menanggapi Pemberhentian Agustinus Manek, dari kaur kesejahteraan masyarakat (kesra) Desa Biau Kabupaten Malaka cacat hukum. Karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Ketika kita bicara soal pemberhentian aparat desa oleh seorang kades itu harus dilihat reguslasinya,” kata Melkianus kepada wartawan, Senin (20/01/20).

Regulasi pertama adalah UU No 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian ada juga aturan pelaksananya yakni aturan pemerintah no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU no 6 tahun 2014 tentang desa”, katanya.

Ada pula peraturan dalam negeri (Permendagri) yaitu UU no 83 tahun 2015 yang sekarang sudah dirubah dengan Permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Menurut Melki, beberapa regulasi ini perlu dilihat secara cermat dan berhati-hati.

“Saya melihat pemberhentian Agustinus Manek dari aparat desa Biau itu justru diluar ketentuan yang ada. Nah, sebagaimana pemberhentian itu kita melihat dalam surat pemberhentian termasuk rekomendasi dari Camat Io Kufeu menyatakan memberhentikan Agustinus Manek dengan 2 (dua) alasan. Pertama, susah untuk kerja sama tim dan kedua, karena tidak beretika itu inti dalam surat pemecatan tersebut,” katanya.

“Pertanyaannya, apakah tidak bekerja sama sebagai tim dengan tidak beretika itu merupakan salah satu syarat yang ditentukan UU untuk memecat perangkat desa? tidak. Karena berkaca pada UU maka tidak ada pemecatan perangkat desa dengan dalih tidak beretika dan tidak mau bekerja sama tim,” ujarnya.

“Pemberhentian perangkat desa itu kecuali, meninggal dunia, permintaan untuk mengundurkan diri, yang ketiga diberhentikan. Tapi diberhentikan itu ada syaratnya, misalnya diberhentikan karena melanggar larangan seorang perangkat desa. Untuk kasus pemecatan Agustinus kita melihat jelas tidak ada larangan yang dilanggar,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kades Biau harus dikenai sanksi hukum karena dinilai mengeluarkan keputusan yang cacat hukum.


Reporter: Dian


Komentar