Beranda Hukum & Kriminal Pemda TTS Langgar Perda nomor 6 Tahun 2012, Sumber Mata Air Bonleu...

Pemda TTS Langgar Perda nomor 6 Tahun 2012, Sumber Mata Air Bonleu Ditutup

1025
0

SOE, Flobamora-news.com – Berkaitan dengan polemik pengelolaan sumber mata air Bonleu kami di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah prediksi kemungkinan terjadinya masalah seperti ini. Pasalnya Sembilan Tahun lallu kami sudah prediksi bahwa cepat atau lambat pasti akan bermasalah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV Marten Tualaka pada, Senin (31/5/2021).

Menurut Marten bahwa karena waktu itu sudah ada warning dari masyarakat adat di sekitar sumber mata air Bonleu. Karena itu kami DPRD menggunakan fungsi Legilasi, membuat Peraturan Derarah (Perda) inisiatif nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan imbal jasa lingkungan.

“Roh dari perda ini mengarahkan kepada, harus ada semacam defiden (biaya) yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat adat yang ada di sumber mata air. Jadi namanya pengelolaan imbal jasa linkungan. Karena itu sejak dari 2012 sampai dengan sekarang mestinya masalah ini tidak terjadi. Karena dari sisi regulasi kita sudah siapkan. Perangkat regulasi sudah disiapkan tinggal teknisnya Pemerintah Daerah yang harus laksanakan”, jelas Marten.

Wakru itu saya sebagai Ketua Badan Legislarif yang membahas Perda ini dan sekaligus juga sebagai Ketua Komisi II yang bermitra dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ada pengeluhan dari PDAM bahwa air dari sumber mata air Bonleu ini jaringannya putus terus tanpa kenal waktu baik itu musim hujan maupun musim kemarau. Setelah kita mendapatkan di komisi di laporkan bahwa itu belum ada ritual adat bersama masyarakat di sumber mata air. Setelah di lakukan ritual ada tidak ada lagi

“Terhadap kondisi ini masyarakat Bonle’u sudah cukup menanti yang cukup lama, sehingga kalau hari ini masyarakat melakukan protes dan memutuskan jaringan perpipaan yang ada maka.bagi saya itu tidak dilihat sebagai tindakan kejahatan. Tetapi itu sebagai bentuk protes atas one prestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kita akan bertanya 25% dari pendapatan itu di kemanakan? Sehingga tidak menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga sampai pada hari ini masyarakat melakukan protes. Jadi implukasinya seperti itu”, tegas Marten.

Dalam perda kita sudah jelas, itu diatur dalam pasal 13 bab 7 tentang pembiayaan itu kita sudah mengatur tentang pembiayaan imbal jasa lingkungan pada sumber mata air itu harus dilakukan setiap tahun. Tetapi faktanya tidak seperti itu, dimana masyarakat Bonle’u menanti dalam ketidakpastian. Bahkan ini dari tahun 2012.

Dalam kurun waktu Sembilan tahun ini sebenarnya masalah ini tidak ada kalau memang Pemerintah Daerah konsen dengan regulasi. Sehingga kalau mau bilang bukan saja Pemda ingkar janji atas kesepakatan yang sudah dilakukan bersama masyarakat adat tetapi pemda melanggar Perda no.12 tentang pengeloaan imbal jasa lingkungan yang berakibat pada peristiwa kemarin. Jadi kami berharap Pemda tidak boleh mengalihkan isu, apalagi menjadikan masyarakat Kota Soe pengguna air menjadi korban itu urusan PDAM dan masyarakat pengguna air bukan masyarakat pengguna air dilibatkan sumber mata air yang bermasalah. Itu akibat dari pemerintah yang ingkar janji dan tidak

Sikap dar DPRD agar pemerintah daerah segera melaksanakan Perda no. 6 tahun 2012 segera melakukan koordinasi dengan masyarakat Bonle’u agar air dari sumber mata air Bonle’u segera mengalir agar melayani masyarakat Kota Soe

“Bagi saya pemerintah arogan apalgi melakukan protes dengan melaporkan dengan proses hukum. Sebenarnya tidak perlu lakukan pendekatan dengan masyarakat adat di sana, jika kemudian tidak ada titik temu dan lapor melapor secara hukum itu adalah alternatif pilihan ya silakan sebab kita tidak melihat masyarakat pengguna PDAM sebagai korban. Tetapi kita juga harus melihat masyrakat Bonle’u yang setiap hari menjaga sumber mata air tersebut”, pungkas Marten.



Reporter: RE


Komentar