Beranda Hukum & Kriminal Pemkab Matim Diminta Usut Tuntas Kasus Pengrusakan Mangrove

Pemkab Matim Diminta Usut Tuntas Kasus Pengrusakan Mangrove

403
0

Remigius Magung  mahasiswa Jurusan Perikanan D

BORONG, Flobamora-news.com –Sangat miris melihat perilaku Pemda Manggarai Timur yang telah mengusur jalan dengan tidak melihat hutan yang begitu sangat penting untuk kenyamanan masyarakat di sekitar pesisir, tulis salah seorang Mahasiwa Makassar yang nama lengkapnya diketahui Remigius Magung diterima Media ini, Selasa (09/12) melalui pesan WhatsApp.

Menurut mahasiswa jurusan Perikanan di salah satu universitas di Palopo Makassar itu, pemerintah harus bijak dalam merencanakan segala sesuatu dan jangan asal menggusur saja, pasti harus di pertimbangkan dengan baik.

“pohon mangrove itu harus dilindungi dan di jaga, kemudian harus dirawat dengan baik, saat ini isu lingkungan hidup telah menjadi tema dunia internasional bahkan ini sangat melindungi masyarakat di sekitar pesisir. untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemda seharusnya melakukan kajian atau analisis yang lebih matang, biar segala perencanaan itu berjalan dengan baik” tulisnya

Menurutnya, hutan atau pohon mangrove sudah di lindungi oleh Undang Undang, walaupun sedikit demi sekit belajar terkait keberadaan pohon mangrove menurutnya sangat penting untuk kenyamanan masyarakat di sekitar pesisir.

“seharusnya pemeritah lebih paham tekait aturan perundang-undangan” tulisnya lagi

pasalnya, sudah sangat jelas UU Nomor 27 Tahun 2007, ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus di jaga dengan baik, kemudian UU nomor 27 juga menegaskan bahwa mangrove merupakan sumberdaya pesisir/Pasal 1(4).

Wakil Germas (Gerakan kemasyarakatan) periode 2018-2020 PMKRI Cabang Palopo itu menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (NOMOR 23/PERMEN-KP/2016) bahwa prinsip perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau Kecil merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah (pasal 3/a) dan dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional (pasal 3/c) melibatkan peran serta masyarakat setempat dan Pemangku Kepentingan Utama (pasal 3/d).

“Menteri Kelautan dan Perikanan sangat jelas mengatakan bawa perusak hutan mangrove bisa dikenakan denda Rp 1,5 miliar, jari ketika aturan sudah tertera dengan jelas maka pemda manggarai Timur harus mengusut tuntas terkait persoalan ini dan harus bertanggung jawab” tulisnya


Reporter: ATJ


Komentar