Beranda Kesehatan Pemkot Kupang Diharapkan Lebih Memperhatikan Kebutuhan Warga Disabilitas

Pemkot Kupang Diharapkan Lebih Memperhatikan Kebutuhan Warga Disabilitas

457
0

Jaringan Peduli Disabilitas Kota Kupang : Bengkel APPeK NTT,GEMA NTT, PERTUNI Kota Kupang, PERSANI Kota Kupang, Media Terbit Timor dan ICW Jakarta

KUPANG, Flobamora-news.com – Jaringan Peduli Kelompok Disabilitas Kota Kupang menegaskan agar Pemerintah Kota Kupang harus memperhatikan kepentingan kebutuhan warga Disabilitas, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

“Dari hasil analisis kami menunjukan bahwa Pemerintah Kota Kupang tidak sesuai konstitusi (inkonstitusional). Karena dalam dalam Perencanaan Program dan Anggaran pada perubahan APBD kota Kupang 2019 dan APBD Kota Kupang tahun 2020 tidak terdapat program Kaum Disabilitas”. Demikian hal ini disampaikan oleh Direktur Bengkel APPeK NTT, Vinsen Bureni mewakili Jaringan Peduli Kelompok Disabilitas Kota Kupang, pada sesi jumpa pers bersama wartawan di Hotel Ima, Jumat (12/7/2019).

Vinsen menjelaskan, dari hasil analisis mereka menunjukan bahwa Pemerintah Kota Kupang tidak sesuai konstitusi (inkonstitusional) serta masih sangat mengabaikan kepentingan pendidikan bagi warga secara umum dan tidak responsive pada pendidkan dan kesehatan warga Disabilitas di Kota Kupang.

“Khusus berkaitan dengan kepentingan pendidikan bagi kelompok Disabilitas hanya 0,05 persen. Itupun buat kepentingan program Bimbingan Teknik menajemen guru inklusif dengan sumber dana dari belanja langsung sebesar Rp 61.861.000 atau 0,05 persen dari total belanjalangsung, atau 0.02 persen dari total alokasi anggaran pendidikan, dan/atau 0.005 persen dari total
dari total belanja Dinas Pendidikan sebesar Rp 360.231.209.160 dari total APBD Kota Kupang”, jelas Vinsen

Hasil penelusuran dokumen APBD Kota Kupang pada sector kesehatan, baik Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Umum Daerah SK Leryk, tidak ditemukan program dan kegiatan menyebutkan secara khusus belanja bagi kelompok Disabilitas.

Problematikan Kelompok DIsabilitas di Kota Kupang

Secara umum, warga Disabilitas di Kota Kupang mengalami berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan di kota Kupang. Selama ini, sarana-prasarana pendidikan yang ada, belum aksesibel terhadap Penyandang Disabilitas (ramah disabilitas) sehingga konsep pendidikan inklusif.

Selain itu, dalam bidang pendidikan belum ada data pasti Penyandang Disabilitas usia Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penyandang Disabilitas. Sejauh ini hanya bersekolah di SLB.

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 mendorong Penyandang Disabilitas untuk bisa mengakses sekolah regular yang inklusif, sekolah di SLB mendapatkan fasilitas gratis, tetapi di sekolah regular inklusif, penyandang disabilitas harus biayai sekolah, transportasi, dan tidak tinggal di asrama.

Banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki dokumen kesejahteraan dan pelayanan social. Hal ini disebabkan oleh Kota Kupang belum memiliki data lengkap dan terupdate tentang penyandang disabilitas dengan berbagai jenis disabilitas, baik itu secara kependudukan, maupun program atau kegiatan. Begitu pula dalam hal partisipasi warga disabilitas dalam proses penganggaran sangat minim.

Dalam hal kesehatan, Ada sejumlah pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang akan dilakukan di Kota Kupang Tahun 2019. Di Dinas Kesehatan ada Lansia, Bayi Balita, Ibu hamil disebutkan secara spesifik dalam program dan kegiatan, sedangkan disabilitas belum disebutkan secara spesifik di Dinas Kesehatan maupun di pelayanan RS SK Lerik.

“Atas dasar kajian diatas kami Jaringan Peduli Disabilitas Kota Kupang mengharapkan agar Pemerintah Kota Kupang lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan warga Disabilitas yang ada di Kota Kupang,” tegas Vinsen.


Reporter: Ricky Anyan


Komentar