Beranda Hukum & Kriminal Pengadilan Tipokor Kupang Gelar Putusan Lima Terdakwa Korupsi Dana PNPM

Pengadilan Tipokor Kupang Gelar Putusan Lima Terdakwa Korupsi Dana PNPM

257
0

KUPANG, Flobamora-news.com – Pengadilan Tipikor Kupang kembali menggelar sidang perkara terdakwa Korupsi Dana Pemberdayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Kota Baru Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur, Selasa 2 April 2019 dengan agenda pembacaan putusan Majelis Hakim.

Dalam amar putusan perkara yang dibacakan oleh hakim ketua Fransika Paula Nino SH, MH, disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Ende serta kuasa hukum terdakwa Yulius Balun SH.
Majelis hakim berpendapat, kelima terdakwa telah terbukti melakukan tindakan korupsi sesuai yang diatur dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang Undang nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Akibat tindakan dari para terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp 325 juta. Oleh sebab itu, terdakwa dijatuhi hukuman dan denfa masing masing Rp 50 juta subsider satu bulan dan disertai dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang masih tersisa.

Adapun kelima terdakwa yakni Yohanes Asmini dengan hukuman satu tahun 10 bulan, mengganti kerugian Rp 20.700.000 (subsider dua bulan), Lambertus Toni Roga dihukum satu tahun 10 bulan, mengganti kerugian Rp 100.800.000 (subsider kurungan sembilan bulan), Maria E. Paka dihukum satu tahun 10 bulan dengan mengganti kerugian Rp 75.500.000 (subsider kurungan satu bulan), Ambrosius Sena dihukum satu tahun delapan bulan dengan mengganti kerugian Rp 64.100.000 (subsider kurungan lima bulan) dan Hyeronimus Raro dihukum satu tahun enam bulan penjara.

Untuk diketahui penyebab penyimpangan penggunaan dana PNPM Kecamatan Kota Baru berawal dari kelima terdakwa tidak menyalurkan sejumlah uang kepada anggota kelompok simpan pinjam melainkan uang tersebut dipinjamkan kepada sesama pengurus dengan jumlah yang berfariasi, termasuk membayar honor secara ilegal selama kurun waktu tiga tahun yaitu sejak tahun 2015 hingga 2017.

Di sela-sela usai persidangan, Kapidsus Kejari Ende Tony Aji SH, mengatakan pihaknya menghargai keputusan hakim walaupun masih perlu mempertimbangkan keputusan tersebut.

Menyangkut penanganan korupsi di Kabupaten Ende, diakui Aji masih ada kasus yang sedang ditangani dan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang usai pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. (Rbt)

KOMENTAR ANDA?

Komentar