Beranda Hukum & Kriminal Pengurus PJI-Demokrasi Yang Telah Dilantik Digugurkan, Ismail Sarlata: Kami Dengan Tegas Menolak

Pengurus PJI-Demokrasi Yang Telah Dilantik Digugurkan, Ismail Sarlata: Kami Dengan Tegas Menolak

159
0

PEKANBARU, Flobamora-news.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) beserta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJI-Demokrasi) yang telah dilantik dan di SK kan menggelar rapat bersama. Pasalnya kegiatan tersebut guna menindak lanjuti Surat Mandat Nomor : 01/DPP-PJID/SM/02-2021 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tanggal 20 Februari 2021 pada, Senin (1/3/2021).

Menurut Ketua DPD Isamail Sarlata bahwa rapat yang dilaksanakan guna menidaklanjuti SK pembekuan pengurus yang dikeluarkan oleh DPP. Sedangkan kami telah dilantik dan di SK kan.

“Kami heran karena pelantikan yang dipimpin langsung oleh M.Mayusni Talau selaku Ketua Umum DPP dimana melahirkan Dua keputusan yang dituangkan dalam Notulen Rapat yakni : Menunjuk Zulfitra selaku Plt Sekretaris DPD Riau,  dan membekukan pengurus yang telah dilantik”, ujar Ismail.

“Karena itu kami menolak dan meminta segera mencabut Surat Mandat tersebut diatas, yang telah di keluarkan oleh DPP tanpa alasan dan diduga ilegal tanpa proses atau mekanisme sesuai AD/ART organisasi”, kata Ismail kesal.

“Keputusan yang dikeluarkan oleh M.Mayusni Talau melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Aturan Rumah Tangga (ART) karena pengurus yang telah dilantik telah diambil sumpah dihadapan tamu undangan, masyarakat dan pemerintah Provinsi Riau pada 14 Desember 2020 lalu.

” Kami pengurus DPD dan DPC yang sudah dilantik dengam tegas menolak  dan meminta kepada M.Mayusni Talau untuk segera mencabut SK Mandat yang telah dikeluarkannya, SK Mandat untuk pembentukan pengurus DPD yang baru tanpa surat Pemberitahuan Pertama (SP 1), maupun Surat Teguran, Surat Peringatan Keras, Pemberhentian Sementara, dan Pemecatan atau Pembubaran DPD.” ucap Ismail Sarlata Ketua DPD Riau dengan geram

Aneh tidak ada Hujan dan Petir, tiada kesalahan fatal yang dilakukan oleh pengurus yang dapat membuat nama baik PJI-Demokrasi Riau buruk atau cacat di mata masyarakat maupun pemerintah khususnya di Provinsi Riau. Aturan baku mana yang diambil menerbitkan Surat Mandat pembentukan kepengurusan baru. Sementara dalam Aturan Rumah Tangga (ART) pasal 9 poin (5) sangat jelas diterangkan bahwa Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJI-Demokrasi) dapat menjatuhkan sanksi Organisasi kepada anggota karena hal-hal sebagai berikut :

(1) Melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.

(2) Dinyatakan melanggar Kode Etik Jurnalis oleh Dewan Kehormatan Kode Etik

(3) Dijatuhi hukuman pidanaa akibat tindakan kriminal oleh Pengadilan Negeri.

(4) Tidak melakukan pekerjaan sebagai jurnalis dan/atau dipecat oleh management Perusahaan Pers.

Jika DPD baik pengurus secara keseluruhan dan/atau perorangan dianggap oleh DPP melanggar Kode Etik Jurnalis sebagaimana yang telah ditudingkan, maka kode etik mana yang dilanggar. Dan jika perihal pelanggaran Kode Etik Jurnalis, maka hendaknya diputuskan melalui Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik pula secara tertulis kepada yang diduga melanggar KEJ, sebagaimana yang tertuang dalam ART pula dalam pasal 24 tentang Tata Cara Pengaduan, pasal 26 tentang Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik, pasal 27 tentang Sanksi. beber Ismail Sarlata

“DPP, juga diduga melanggar pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar (AD). Diduga tabrak AD/ART Organisasi. Kami pengurus akan menyampaikan secara tertulis permintaan pencabutan Mandat yang telah dilakukan DPP.. Surat tersebut akan dikirim secepatnya, dengan tembusan yang akan diberikan kepada : Pengurus DPP, Dewan Kehormatan Kode Etik, Dewan Penasehat dan Pembina DPD Riau, DPD PJI-Demokrasi se-Indonesia yang sudah terbentuk, Ketua Advokasi DPD Riau, Dewan Pers. kembali beber Ismail Sarlata

Ismail Sarlata sangat menyayangi Jetrico  S.H. pemilik media online (siber) yang ada di Pekanbaru selaku Pemegang Mandat nomor : 01/DPP-PJID/SM/02-2021. diduga beliau tidak memahami tentang aturan organisasi. Jika beliau memahami mekanisme organisasi pasti akan menolak Mandat yang diberikan, bukan langsung menerima dan membentuk kepengurusan dibawah kepemimpinannya padahal beliau adalah Parktisi Hukum.

Apakah jalur yang dilakukan DPP itu secara administrasi maupun hukum benar atau tidak?. Namun untuk itu kami yang telah dilantik tidak serta merta menyalahkan pemegang Mandat seutuhnya, melainkan kesalahan DPP itu sendiri yang diduga seenaknya mengeluarkan Mandat dan Pembekuan Pengurus DPD tanpa mekanisme yang jelas dan benar.

 


Reporter:  Tim


Komentar