Pengusaha Dilarang Halangi Pembentukan Serikat Pekerja, Bisa Dipidana Lima Tahun, Denda Rp 500 Juta


  • Bagikan

KUPANG, Flobamora-news.com – Kegiatan pelatihan penguatan kapasitas pemimpin muda serikat di tengah pandemi Covid-19 kembali menghadirkan dua narasumber kawakan, yaitu Sabda Pranawa Djati selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia dan Abdun Nafi Al Fajri dari PBHI Jawa Tengah, Sabtu (18/9/2021).

Sabda Pranawa Djati yang tampil sebagai pemateri pertama, mengupas tuntas soal aturan serikat pekerja dan proses mendirikan serikat pekerja.

Swipe up untuk membaca artikel

Tidak hanya itu, Sabda juga menjelaskan secara detail dari aspek advokasi, khususnya mengenai peran serikat pekerja dalam negosiasi dengan perusahaan, termasuk membedah Undang-Undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dan UU Pers.

Menurut Sabda, serikat pekerja sudah harus dipandang sebagai suatu kebutuhan guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“Setiap pekerja punya hak untuk berserikat. Pasal 28 UU Nomor 21/2000 tegas mengatur soal perlindungan hak berorganisasi. Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk, menjadi pengurus atau anggota, atau menjalankan kegiatan serikat pekerja,” sebut Sabda dalam paparan materi secara virtual itu.

Baca Juga :   Iwandi, Menuding Laporan LSM KPK Ditunggangi Politik

“Tidak dibenarkan, untuk maksud menghalangi-halangi pekerja untuk berserikat, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi. Termasuk tidak membayar atau mengurangi upah pekerja, melakukan intimidasi dalam bentuk apapun dan melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja,” lanjut dia.

Justru Pasal 29 UU Nomor 21/2000 menegaskan, pengusaha harus memberikan kesempatan kepada serikat pekerja untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.

Masih menurut Sabda, Pasal 43 UU Nomor 21/2000 secara tegas mengatur tentang sanksi, yaitu barang siapa yang menghalangi-halangi atau memaksa serikat pekerja merupakan tindak pidana kejahatan, dan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak Rp 500 juta.

“Serikat pekerja atau serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. Kalau federasi serikat pekerja dibentuk sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja. Sementara konfederasi serikat pekerja paling sedikit 3 federasi,” jelas Sabda terkait proses mendirikan serikat pekerja.

  • Bagikan